Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for bermufakat

Showing posts sorted by relevance for query bermufakat. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Image copyright AFP Image caption Salah seorang yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputeri -di sini tampak dalam sebuah foto lama.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan penangkapan 11 tokoh sebelum aksi 212 karena ada petunjuk bahwa mereka bermaksud membajak dan mengarahkan massa aksi 212 ke DPR/MPR untuk memaksa berlangsungnya sidang istimewa (SI) MPR dan mengganti pemerintah yang sah.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menanggapi pertanyaan sejumlah politikus tentang latar belakang penangkapan oleh polisi terhadap beberapa orang yang sebagian dituduh bermufakat melakukan makar.

Tito Karnavian mengatakan polisi menangkap 11 orang tersebut karena ada indikasi mereka akan memanfaatkan mobilisasi massa dalam doa bersama di Monas, Jakarta, untuk agenda politik mereka sendiri.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan nasional pengawal fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Kapolri Tito Karnavian.

Temuan intelijen kepolisian menyebutkan, agenda mereka bermacam-macam, mulai isu kembali ke UUD 1945 serta masalah penyelamatan kebangsaan.

"Tapi caranya adalah dengan menduduki paksa gedung DPR/MPR," kata Tito.

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas, salah-seorang yang ditangkap dan dijerat pasal tuduhan permufakatan makar.

Purnawirawan TNI

Tentang penangkapan sejumlah purnawirawan TNI dalam kasus tersebut, Kapolri mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI.

"Pangdam lapor ke Panglima TNI dan Panglima juga mendukung. Pangdam bahkan mengirimkan tim Denintel (Detasemen Intel) dan POM mendampingi penyidik Polri. Tidak benar penangkapan hanya dilakukan unsur Polri saja," tegasnya.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn)Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Dalam berbagai kesempatan, mereka membantah tuduhan melakukan permufakatan makar seperti dituduhkan polisi.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, bahwa kepolisian memiliki cukup bukti soal rencana makar.

Kepada BBC Indonesia, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia mengatakan, tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan bukan untuk melakukan mufakat makar.

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tigaÂ lainnya tetap ditahan. Mereka adalahÂ Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto,Â kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas.Â

MakarÂ merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalamÂ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakanÂ makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah diÂ wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, sepertiÂ Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.Â

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 12:43 WIB

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta â€" Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Komisaris Besar Rikwanto membenarkan soal penangkapan 10 aktivis yang diduga berupaya melakukan makar. Penangkapan, kata dia, terjadi di sejumlah tempat pada Jumat, 2 Desember 2016, pukul 03.00 hingga 06.00.

â€œSekarang diperiksa secara intensif di Markas Korps Brimob Kelapa Dua,â€ kata Rikwanto, Kamis, 2 Desember 2016.

Rikwanto menjelaskan, delapan orang berinisial AD, E, AD, KZ, FH, RA, RS, dan SB diduga bermufakat jahat untuk makar. Mereka dikenai Pasal 107 juncto 110 juncto 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Dua lainnya yang berinisial JA dan RK dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebarkan konten berisi makar ke media sosial.

Soal barang bukti, Rikwanto enggan menjelaskan apa saja yang didapat polisi. Menurut dia, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar akan merilis penjelasan soal kasus ini secara detail seusai Aksi Bela Islam Jilid III. Aksi tersebut digelar di Monumen Nasional hingga pukul 13.00 siang ini.

Saat ditanya apakah 10 orang tersebut ditangkap berdasarkan adanya pertemuan pembahasan upaya makar, Rikwanto enggan menjelaskan. â€œItu nanti dijelaskan Pak Kapolri atau Kadiv Humas ya,â€ ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 12:43 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

â€œSekarang diperiksa secara intensif di Markas Korps Brimob Kelapa Dua,â€ kata Rikwanto, Kamis, 2 Desember 2016.

Dua lainnya yang berinisial JA dan RK dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebarkan konten berisi makar ke media sosial.

DEWI SUCI RAHAYU

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 12:43 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

â€œSekarang diperiksa secara intensif di Markas Korps Brimob Kelapa Dua,â€ kata Rikwanto, Kamis, 2 Desember 2016.

Dua lainnya yang berinisial JA dan RK dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebarkan konten berisi makar ke media sosial.

DEWI SUCI RAHAYU

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 12:43 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

â€œSekarang diperiksa secara intensif di Markas Korps Brimob Kelapa Dua,â€ kata Rikwanto, Kamis, 2 Desember 2016.

Dua lainnya yang berinisial JA dan RK dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebarkan konten berisi makar ke media sosial.

DEWI SUCI RAHAYU

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Thursday, December 8, 2016

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Friday, December 2, 2016

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

Thursday, December 8, 2016

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Friday, December 2, 2016

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

Polri Benarkan Penangkapan 10 Aktivis yang Diduga Makar

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Purnawirawan TNI

Thursday, December 8, 2016

Friday, December 2, 2016

Thursday, December 8, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog