Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Penjelasannya

Showing posts sorted by relevance for query Penjelasannya. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Duga Ahmad Dhani Terlibat Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polisi telah menetapkan musikus Ahmad Dhani menjadi tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa. Kini, polisi tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Dhani dengan tersangka lain yang diduga melakukan upaya makar.

"Yang jelas indikasi ke sana ada (keterlibatan dugaan upaya makar)," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (6/12/2016).

(Baca: Polisi Bantah Sangkaan Makar terhadap Kivlan Zein dkk Berlebihan, Ini Penjelasannya)

Iriawan menjelaskan, dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh beberapa tersangka dugaan makar lainnya, Dhani menghadiri pertemuan tersebut. Untuk itu, polisi tengah menyelidiki keterlibatan Dhani dengan tersangka dugaan makar.

Adapun tersangka dugaan upaya makar adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, Sri Bintang Pamungkas, dan Firza Huzein.

"Ahmad Dhani di antaranya ada di sana dan makanya kami akan dalami keterkaitan dia di situ," kata Iriawan.

(Baca: Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Saat ini, polisi menjerat Dhani dengan pasal penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Sementara itu, ketujuh orang lainnya, yakni Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein, diduga melakukan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Adapun untuk Sri Bintang Pamungkas disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Pasal 107Â juncto Pasal 110 KUHP.

Kemudian, dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP.

(Baca: Polisi Tetapkan Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Jadi Tersangka)

Kompas TV Alasan Penahanan Tiga Tersangka Dugaan Makar

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar.

Dalam penelusuran, penyidik menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

(Baca:Â Ketua DPR Minta Masyarakat Percaya Polisi soal Dugaan Makar)

Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus.

Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik.

Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

"Kemudian, adanya indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan permufakatan jahat dengan menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar Martinus.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kelompok ini berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Caranya ialah dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

"Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

(Baca:Â Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Setelah dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 20 jam di Markas Komando (Mako) Brimob, dari delapan tersangka hanya Sri Bintang Pamungkas yang ditahan. Bintang ditahan di Polda Metro Jaya bagian narkotika.

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan makar adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, Sri Bintang Pamungkas dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.Â

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar.

Dalam penelusuran, penyidik menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

(Baca:Â Ketua DPR Minta Masyarakat Percaya Polisi soal Dugaan Makar)

Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus.

Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik.

Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kelompok ini berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Caranya ialah dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

"Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

(Baca:Â Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.Â

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Diduga Terlibat Upaya Makar, Aktivis Hatta Taliwang Diburu Polisi

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Hatta Taliwang diketahui turut hadir dalam pertemuan dengan para tokoh yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka makar. Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan membenarkan kehadiran Hatta dalam pertemuan tersebut. Diduga, Hatta juga telibat dalam perencanaan dugaan upaya makar tersebut.

"Betul (Hatta Taliwang ikut pertemuan)," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (6/12/2016).

Iriawan mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memburu Hatta. Sebab dalam bukti permulaan yang dimiliki polisi, Hatta ikut terlibat dengan perencanaan makar tersebut.

"Belum (ditangkap). Sedang kita cari. Sampai sekarang belum tertangkap. Kalau kalian tau kasih tau saya," ungkap Iriawan.

Sebelumnya, penyidik Polri menangkap 11 orang sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) lalu. Tujuh orang dari mereka ditangkap atas dugaan permufakatan makar. Sementara, empat lainnya ditangkap karena ujaran kebenciaan dan penghasutan.

Tujuh orang itu yakni, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri. Dua lainnya, Jamran dan Rizal Khobar diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, dan ras. (Baca: Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial. Penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar. Kemudian, Ahmad Dhani yang ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Polisi Bantah Sangkaan Makar terhadap Kivlan Zein Dkk Berlebihan, Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri membantah bahwa sangkaan makar terhadap tujuh orang yang ditangkap pada Jumat (2/12/2016) lalu merupakan tindakan yang berlebihan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, penangkapan itu berdasarkan penyelidikan yangÂ sebelumnya telah dilakukan Polri.

"Proses penyelidikan sudah dari empat minggu sebelumnya. Didapat informasi, mereka ini ingin memanfaatkan jumlah umat yang besar untuk dialihkan ke hal di luar kesepakatan yang ada," ujar Martinus, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Ia menjelaskan, para tersangka berencana mengupayakan massa yang mengikuti doa bersama pada 2 Desember 2016 untuk menduduki Gedung Parlemen dan mendesak sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama pimpinan ormas penyelenggara doa bersama sepakat bahwa agenda kegiatan adalah ibadah dan tak ada aksi turun ke jalan.

Martinus menegaskan, polisi memiliki bukti-bukti kuat untuk memperkuat sangkaan.

"Pasal untuk mereka kan 107, 110, dan 87 KUHP. Dalam Pasal 110 ada unsur permufakatan jahat untuk melalukan makar seperti yang ada di dalam Pasal 107. Artinya itu juga disebut makar," ujar Martinus.

"Jadi berlebihan apanya? KUHP menyebut bahwa itu adalah makar," lanjut dia.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat (2/11/2016) lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110Â juncto Pasal 87 KUHP.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Ini penjelasan kenapa orang bisa dituduh melakukan makar

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Brilio.net - Bersamaan dengan gerakan aksi damai 212, Kepolisian Republik Indonesia menangkap sejumlah tokoh nasional yang diduga melakukan aksi makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Kepada wartawan di Silang Monas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri , Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membenarkan soal penangkapan tersebut.

Sri Bintang Pamungkas PhD yg pakai kain sarung, dari sisi kiri terlihat spt Bung Karno: dialog dg "Tim Penjemput" #212 pic.twitter.com/bNNqJoxG6W
â€" Sang Gerilya Batavia (@IndraJPiliang)
December 2, 2016

"Iya memang ada sejumlah yang diamankan di Polda Metro Jaya," kata Boy saat ditemui di Silang Monas, Jumat (2/11)

Menurutnya ada sekitar delapan orang yang diamankan terkait tuduhan makar. "Ada delapan orang," katanya.

foto: Twitter/@viraagustinaa

Lantas kenapa tokoh tersebut diduga melakukan makar. Ini sedikit penjelasannya. Makar sendiri suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undag. Tindakan makar menurut pasal 107 UU KUHP terdiri dari 4 macam.

Yakni, tindakan makar terhadap pemerintah, makar terhadap wilayah, ideologi, dan makar terhadap Presiden atau Kepala Negara.

Berikut selengkapnya, bunyi pasal 107 dan 108 yang menjelaskan soal makar:

Bunyi pasal 107:

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108:

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sementara dalam KBBI, makar berarti upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.Â

Terkait penangkapan delapan tokoh tersebut, pengacara Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mendampingi sejumlah tokoh tersebut.

3. Saya katakan kepada Bu Ratna saya dampingi beliau sebagai lawyer, begitu juga tokoh2 lain yang diambil polisi pagi ini
â€" Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd)
December 2, 2016

(brl/swh)

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Duga Ahmad Dhani Terlibat Upaya Makar

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Diduga Terlibat Upaya Makar, Aktivis Hatta Taliwang Diburu Polisi

Monday, December 5, 2016

Polisi Bantah Sangkaan Makar terhadap Kivlan Zein Dkk Berlebihan, Ini Penjelasannya

Friday, December 2, 2016

Ini penjelasan kenapa orang bisa dituduh melakukan makar

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Friday, December 2, 2016

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog