Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for pungkasnya

Showing posts sorted by relevance for query pungkasnya. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengatakan masalah politik dan hukum janganlah menggunakan perasaan, melainkan harus konkret.

Pernyataan Panglima TNI di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dilontarkan setelah ditanya wartawan mengenai perasaannya ada mantan Jenderal TNI yang ditangkap karena diduga terlibat makar.

â€ŽMereka yakni Kivlan Zein yang merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor Jenderal serta Adityawarman, yang juga Purnawirawan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal.

"Jadi di permasalahan politik, dan hukum jangan main perasaan. Semuanya harus konkret ya," kata Djoko di kediamannya usai bertemu Anies Baswedan di kediamannya, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

â€Ž

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Mantan Jenderal Infanteri tersebut mengatakan mengenai adanya dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh termasuk diantaranya dua purnawiraan TNI sebaiknya diserahkan kepada hukum yang berlaku.

"Serahkan saja kepada proses hukum yang berlaku, kita lihat bagaimana hasilnya. Mereka sudah diperiksa dan sebagian sudah dikeluarkan," katanya.

Mantan Pangdam Pattimura dan Pangdam Jaya tersebut mengaku tidak bisa menilai apakah yang dilakukan dua mantan jenderal tersebut tergolong makar.

Begitu mengenai apakah keduanya layak ditangkap atau tidak.

â€Ž"Ya kembali saya tidak punya kewenangan untuk menilai, karena satu saya tidak punya kewenangan, yang kedua tidak punya informasi tentang itu. Salah kalau kita enggak tahu, enggak ada informasi dan bukan kapasitas saya," pungkasnya.

Sebelumnya beredar video di Youtube mengatasnamakan DragonTV berdurasi tiga menitâ€Ž 30 detik mengenai penangkapan Kivlan Zen dan Adityawarman, sebelum aksi doa dan salat berjamaah di kawasan Monas 4 Desember lalu.

Dalam video itu disebutkan jika Jajaran perwira tinggi dan menengah TNI tersinggung atas penangkapan tersebut.

Video itu telah dibantah oleh Mabes TNI.

Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, berita yang disiarkan di saluran itu hoax.

Setelah ditelusuri saluran youtube tersebut tidak menginduk pada stasiun Dragon TV di Tiongkok.

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Jakarta - Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.

"Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda. Kritik memberikan masukan kepada pemerintah dengan pandangan kritis lumrah di negara demokrasi. Tetapi hukum tetap harus dipegang," ujar Kadiv Humas Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Kita harus sadar bahwa ada hukumnya. Jadi jangan sampai di negara hukum kita serba boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga yang akan kita sadarkan ke masyarakat," paparnya.

Sementara itu, dalam kaitan makar, kata Boy, ketujuh tersangka telah membuat suatu rencana dalam aksi demo 212 kemarin. Mereka diduga akan menduduki MPR dan DPR. Ketujuh tersangka itu adalah Kivlan Zen, Adityawarman Thaha, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain," paparnya.

Boy mengatakan tindakan polisi adalah upaya pembelajaran hukum di era demokrasi. Sebab, kebebasan itu tidak mutlak seenaknya begitu saja.

"Hukum diyakini menjadi sebuah produk. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai terjadi pemahaman yang nanti keliru. Jadi kebebasan kita yang dibatasi oleh hukum. Itu konsekuensinya negara hukum," pungkasnya.
(bag/tor)

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

JAKARTA - Peraturan perundang-undangan terkait kemanan negara yang mengatur soal makar sebaiknya ditinjau kembali melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disarankan ahli pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho.

"Pandangan saya karena ini delik keamanan negara rumusannya harus terkonsep dan terstruktur, sehingga kalau tidak jelas lebih baik uji materi ke MK, apakah ini masuk kualifikasi delik melanggar HAM atau bertentangan dengan UUD 1945 apa tidak," katanya saat dihubungi Okezone, Minggu (4/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Kendati pasal makar masuk ke dalam delik formil, namun konsep, rancangan dan batasan penjelasan aturan ini mesti jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

"Biar ada batasan yang cukup, memang UU ini delik formil. Delik formil itu delik yang tidak perlu melibatkan akibat, jadi (baru) usaha (makar) pun bisa (ditindak). Tapi usaha yang bagaimana? Inilah yang harus terukur," terang dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan peraturan terkait makar ini diuji materi ke MK, Hibnu menjawab bahwa aturan hukum tersebut merupakan peninggalan zaman belanda. "Ya, paling tidak karena ini konstruksi hukum. Itu kan UU peninggalan Belanda Keamanan Negara itu," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2016, delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.Â

Selanjutnya, adalah seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet, pentolan Dewa 19 sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri Presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Â

Sementara juga ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Hingga kini polisi masih menahan tiga orang, mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Delapan tersangka lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam.

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.

Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain," paparnya.

Boy mengatakan tindakan polisi adalah upaya pembelajaran hukum di era demokrasi. Sebab, kebebasan itu tidak mutlak seenaknya begitu saja.

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri membantah dirinya melakukan pemufakatan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh Polda Metro Jaya.

"Terus terang dan kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," tegas Rachma dikediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (07/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Lebih lanjut, Rachma mengatakan, sebagai putri pendiri negara tentu dia memahami konsekuensi hukum dari perbuatan makar sehingga tidak mungkin untuk melakukan upaya makar.

"Bagaimanapun juga sebagai putri proklamator, pendiri bangsa ini dan tentunya saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar," jelasnya.

Dikatakan Rachma, pada 2 Desember dia memang berencana akan ke DPR/MPR tapi bukan untuk mendudukinya, melainkan untuk menagih janji Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang pernah berjanji akan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diusulkannya pada pertemuan sebelum-sebelumnya.

"Kami menyampaikan pada pimpinan DPR kalau akan dihadiri 20.000 massa untuk tagih janji. Tahun lalu saya sudah bertemu dengan ketua MPR Pak Zulkifli Hasan dalam rangka juga gerakan NKRI meminta MPR kembali kepada UUD 1945," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rachmawati dan sejumlah aktivis lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi super damai 2 Desember lalu di kawasan Monumen Nasional, Jakarta karena dituduh melakukan pemufakatan makar kepada negara.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Saturday, December 3, 2016

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Sunday, December 4, 2016

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

Saturday, December 3, 2016

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Saturday, December 3, 2016

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Sunday, December 4, 2016

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

Saturday, December 3, 2016

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Social Profiles

Arsip Blog