Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for hingga

Showing posts sorted by date for query hingga. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Tak Ingin Gulingkan Lurah Disebut Makar, Yusril Ihza Mahendra Berniat Uji Materi ke MK

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

WARTA KOTA, SENAYAN - Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum Rachmawati Soekarnoputri, berencana melakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan upaya makar oleh kepolisian.

Yusril menilai, pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas, sehingga menimbulkan multitafsir. Hal itu terkait pasal 107 KUHP juncto pasal 110 KUHP, juncto pasal 87 KUHP tentang pemufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multitafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Yusril menuturkan, pokok pertanyaan dalam uji materi terkait pengertian makar. Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah, menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas. Siapa yang mau menggulingkan siapa. Nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," tutur Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar). Kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," ucap pakar hukum tata negara itu.

Sebelumnya diberitakan, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan, namun proses hukum mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Menurut polisi, rencana pemufakatan yang mereka rancang adalah membelokkan massa dari silang Monas ke Gedung DPR, menduduki Gedung DPR, pemaksaan supaya dilakukan Sidang Istimewa, dan menuntut pergantian pemerintahan. (*)

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Â Penasehat hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra berencana melakukan uji materi pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dugaan makar.

Yusril menilai pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir.

Hal itu terkaitÂ pasal 107 KUHPÂ junctoÂ pasal 110 KUHP,Â junctoÂ pasal 87 KUHP tentang permufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multi tafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis Â (8/12/2016).

Yusril menuturkan pokok pertanyaan dalam uji materi yakni terkait pengertian makar.

Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas, siapa yang mau menggulingkan siapa, nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," kata Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar), kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," kata pakar hukum tata negara itu.

Untuk diketahui, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada Jumat 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman, Â Kivlan Zein, Firza Huzein,Â Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Rencana pemufakatan yang mereka rancang yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, dan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tigaÂ lainnya tetap ditahan. Mereka adalahÂ Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto,Â kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas.Â

MakarÂ merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalamÂ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakanÂ makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah diÂ wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, sepertiÂ Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.Â

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments