Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for mengklaim

Showing posts sorted by relevance for query mengklaim. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, membantah kliennya melakukan upaya makar. Aldwin menjelaskan pada pertemuan 1 Desember di Sari Pan Pacific kliennya hanya mengajukan petisi.

"Jadi Bu Rachma merasa tidak ada upaya makar yang dituduhkan. Bu Rachma hanya kemudian ingin mengajukan dua petisi saja," kata Aldwin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menjelaskan petisi yang diajukan kliennya itu berisi dukungan kepada umat Islam terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu petisi membangun soliditas empati umat Islam penegakan hukum kasus Pak Ahok," kata dia.

Petisi kedua berkaitan dengan menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Yang mana Isu ini juga disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas melalui suratnya yang dikirimkan ke pimpinan MPR/DPR dengan tembusan Panglima TNI.

"Kedua ingin menyampaikan kepada lembaga DPR beraspirasi untuk kemudian bisa mengembalikan UUD 45 sebelum amandemen, itu saja," jelasnya.

Terkait petisi itu, Aldwin mengklaim kliennya tidak melakukan upaya makar. Bahkan menurut dia Rachmawati juga tidak punya niatan seperti yang dituduhkan itu.

"Di luar itu, Bu Rachma menyampaikan tidak ada upaya apapun apalagi makar begitu. Tidak ada terlintas seperti itu, karena tidak ada upaya itu," katanya.

Dengan alasan itu juga Rachmawati tidak menandatangani surat penangkapan dirinya.

"Beliau kenapa tidak menandatangani surat penangkapan karena memang beliau tidak merasa melakukan upaya seperti itu," jawab dia.

Aldwin mengaku tidak tahu soal bukti awal yang digunakan penyidik untuk menangkap Rachmawati. Dia hanya menyebut pemeriksaan terpaksa dihentikan karena kondisi kliennya drop.

"Bukti apa yang sudah dimiliki penyidik kita belum tahu. Tadi hanya ditanyakan beberapa pertanyaan saja, riwayat hidup dan sebagainya makanya tadi sempat di dua kali BAP tapi karena kondisi tidak optimal untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan. Karena memang kondisinya drop dan sakit," jelas dia.
(ams/jor)

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Jakarta - Advokat Eggi Sudjana melapor ke Polda Metro Jaya karena disebut-sebut terlibat melakukan pendanaan dalam upaya makar bersama 8 orang yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Eggi melaporkan adanya penyebaran informasi yang mengaitkan dirinya dengan upaya makar.

"Ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan dari tanggal 2 Desember kemarin dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," terang Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi kemudian memperlihatkan sebuah gambar skema donatur dalam aksi 'Bela Islam' yang dia dapatkan dari seseorang bernama Julia. Julia ini menurut Eggi mengklaim sebagai penasihat hukum yang juga disebut-sebut sebagai pendana dalam gambar skema yang diterimanya.

"Saya pertama dapat ini lewat WA, dari saudari Julia yang saya kenal begitu saja. Tapi setelah saya tanya-tanya dan konfirmasi kepada dia langsung, dia mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, itu menariknya di situ," terang Eggi.

"Tapi kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi saya tahunya pertama dari dia ini. Kemudian saya print, kemudian saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, tudingan tersebut sangat serius dan berdampak ke kehidupan pribadinya. Karena Eggi menegaskan tidak terlibat dengan upaya percobaan makar.

"Karena ini menyangkut makar, padahal kita tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan ramai-ramai, itu setuju. Tapi kalau makar yang ini bahaya," lanjutnya.

Dalam gambar skema tersebut, Eggi disebut dari kelompok Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) di bawah aktivis Ratna Sarumpaet. Selain nama Eggi dan Ratna Sarumpet, ada juga nama-nama di antara 7 tersangka lain yang diduga mencoba melakukan makar, seperti purnawirawan TNI Kivlan Zein dan Adityawarman Thaha.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," imbuh Eggi.

Meski terlibat dalam aksi 2 Desember lalu, namun Eggi menegaskan hal itu tidak ada kaitan dengan upaya makar seperti yang dituduhkan terhadapnya.

"Karena kita tahu, aksi 2 Desember kemarin adalah murni ibadah karena Allah SWT. Saya menjadi risau karena saya sungguh tidak berada di posisi putaran-putaran itu (para tersangka makar-red)," imbuhnya.

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan Eggi, ada beberapa aktivis, tokoh agama hingga tokoh politik yang masuk dalam skema.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri, itu harapan saya," imbuhnya.

Sementara itu, Supramono selaku kuasa hukum Eggi mengatakan, laporan kliennya itu diterima dalam laporan polisi bernomor LP/5984/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum dengan persangkaan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2), jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP.

"Mudah-mudahan penydik dapat mengungkap semua kebenaran sehingga semua clear dan tak ada masalah. Terutama klien kami, Eggi Sudjana, agar harkat dan martabatnya dipulihkan kembali. Mudah-mudahan polisi bisa bertindak dengan proporsional dan profesional," ujar Supramono.

(mei/fdn)

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments