Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for kebenaran

Showing posts sorted by relevance for query kebenaran. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Jakarta - Advokat Eggi Sudjana melapor ke Polda Metro Jaya karena disebut-sebut terlibat melakukan pendanaan dalam upaya makar bersama 8 orang yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Eggi melaporkan adanya penyebaran informasi yang mengaitkan dirinya dengan upaya makar.

"Ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan dari tanggal 2 Desember kemarin dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," terang Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi kemudian memperlihatkan sebuah gambar skema donatur dalam aksi 'Bela Islam' yang dia dapatkan dari seseorang bernama Julia. Julia ini menurut Eggi mengklaim sebagai penasihat hukum yang juga disebut-sebut sebagai pendana dalam gambar skema yang diterimanya.

"Saya pertama dapat ini lewat WA, dari saudari Julia yang saya kenal begitu saja. Tapi setelah saya tanya-tanya dan konfirmasi kepada dia langsung, dia mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, itu menariknya di situ," terang Eggi.

"Tapi kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi saya tahunya pertama dari dia ini. Kemudian saya print, kemudian saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, tudingan tersebut sangat serius dan berdampak ke kehidupan pribadinya. Karena Eggi menegaskan tidak terlibat dengan upaya percobaan makar.

"Karena ini menyangkut makar, padahal kita tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan ramai-ramai, itu setuju. Tapi kalau makar yang ini bahaya," lanjutnya.

Dalam gambar skema tersebut, Eggi disebut dari kelompok Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) di bawah aktivis Ratna Sarumpaet. Selain nama Eggi dan Ratna Sarumpet, ada juga nama-nama di antara 7 tersangka lain yang diduga mencoba melakukan makar, seperti purnawirawan TNI Kivlan Zein dan Adityawarman Thaha.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," imbuh Eggi.

Meski terlibat dalam aksi 2 Desember lalu, namun Eggi menegaskan hal itu tidak ada kaitan dengan upaya makar seperti yang dituduhkan terhadapnya.

"Karena kita tahu, aksi 2 Desember kemarin adalah murni ibadah karena Allah SWT. Saya menjadi risau karena saya sungguh tidak berada di posisi putaran-putaran itu (para tersangka makar-red)," imbuhnya.

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan Eggi, ada beberapa aktivis, tokoh agama hingga tokoh politik yang masuk dalam skema.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri, itu harapan saya," imbuhnya.

Sementara itu, Supramono selaku kuasa hukum Eggi mengatakan, laporan kliennya itu diterima dalam laporan polisi bernomor LP/5984/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum dengan persangkaan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2), jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP.

"Mudah-mudahan penydik dapat mengungkap semua kebenaran sehingga semua clear dan tak ada masalah. Terutama klien kami, Eggi Sudjana, agar harkat dan martabatnya dipulihkan kembali. Mudah-mudahan polisi bisa bertindak dengan proporsional dan profesional," ujar Supramono.

(mei/fdn)

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.Â

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Polisi hingga saat ini masih menahan tiga orang, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Sementara delapan orang lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam. Meski tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada delapan tersangka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan menunjukkan gambar saat rapat jelang penangkapan terduga makar, Jakarta, Selasa (6/12). Iriawan memastikan penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur hukum. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Terkait perencanaan upaya makar 2 Desember. polisi juga saat ini sedang mencari keberadaan aktivis Hatta Taliwang yang diduga ikut terlibat, dan memburu aktor utama di balik upaya makar tersebut, yaitu sang penyandang dana.

Polisi mengatakan penangkapan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Mereka yang ditangkap diduga ingin menggiring massa aksi damai 2 Desember di Monas untuk menduduki gedung MPR/DPR ,menuntut sidang istimewa untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Dugaan itu dilandaskan kepada sejumlah alat bukti yang dikumpulkan penyidik Polri, antara lain berupa percakapan antara tersangka makar dan surat Sri Bintang Pamungkas yang ditujukan kepada MPR, DPR, dan TNI berisi aspirasi untuk menggantikan pemerintahan yang sah.

Upaya antisipasi dari kepolisian tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung langkah kepolisian, dan sebaliknya sebagian pihak menyayangkan penangkapan tersebut karena dinilai sebagai kemunduran berdemokrasi.

Memang, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun akan sangat disayangkan apabila aksi unjuk rasa yang dimotori Rachmati dkk yang direncanakan dilakukan usai salat Jumat pada 2 Desember di Gedung DPR/MPR dengan agenda penjarakan Basuki Tjahaja Purna (Ahok) dan menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa agar mengembalikan undang-undang dasar amandemen ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, berubah anarkis, apalagi sampai terjadi penggulingan kekuasaan seperti yang dikhawatirkan pihak kepolisian.

Tentu, saya pribadi tak mau apabila itu terjadi. Sebab, saya masihÂ percaya dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kadivhumas Mabes Polri Boy Ralfi Amar memberikan keterangan terkait dugaan upaya makar pada agenda demonstrasi 211 di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (03/12/2016). Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai rakyat biasa, terkait dugaan upaya makar kepada Rachmawati dkk, Â sayaÂ memilih untuk mempercayakan aparat penegak hukum dalamÂ membuktikan kebenaran tuduhan upaya makar tersebut. Tapi tetap mengawal dan terus mengontrol secara ketat.

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Wednesday, December 7, 2016

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Wednesday, December 7, 2016

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Social Profiles

Arsip Blog