Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for penyidikan

Showing posts sorted by relevance for query penyidikan. Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

Jakarta - Bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Namun Rikwanto tidak menyebut rinci identitas yang dimaksud saat ditanya wartawan. Dia menegaskan data yang dikantongi tengah ditelusuri. "Itu tidak bisa disebutkan untuk kepentingan penyidikan," jawab Rikwanto.

Dia juga menolak menyebutkan nominal dana yang ditransfer termasuk dugaan penerima dana merupakan 8 orang yang telah ditetapkan tersangka atau ke pihak lain juga belum bisa diungkap ke publik. "Itu konten materi penyidikan ya, tidak akan disampaikan," ujarnya.

Polisi dipastikan Rikwanto terus mengembangkan penyidikan terkait kasus percobaan makar. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka terbuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka.

"Kemungkinan itu bisa saja, manakala ditemukan koneksi satu orang dengan yang lain atau orang itu diduga turut serta atau bahkan menjadi suporter yang utama, ya bisa dikenai," kata Rikwanto.

Polisi menetapkan 8 orang tersangka makar. Mereka yakni Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Sri Bintang Pamungkas, Eko, Kivlan Zein dan Alvin Indra. Dari delapan tokoh tersebut, hanya Sri Bintang yang ditahan. Sedangkan 7 lainnya tidak ditahan dan tidak dicekal ke luar negeri karena kooperatif.
(aan/fdn)

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

Jakarta - Bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Polisi dipastikan Rikwanto terus mengembangkan penyidikan terkait kasus percobaan makar. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka terbuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka.

"Kemungkinan itu bisa saja, manakala ditemukan koneksi satu orang dengan yang lain atau orang itu diduga turut serta atau bahkan menjadi suporter yang utama, ya bisa dikenai," kata Rikwanto.

Top 3: Tentang Niat Makar dalam Surat Sri Bintang Pamungkas

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan empertanyakan penetapan itu karena menurutnya apa yang dituliskan Sri Bintang baru sebatas niat saja. Kabar ini menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Minggu hingga Senin pagi.

Disusul oleh sikap Partai Demokrat yang masih menunggu hasil penyidikan kepolisian atas penetapan tersangka penghinaan terhadap penguasa oleh musikus Ahmad Dhani. Demikian pula dengan detik-detik jatuhnya pesawat milik Polri di perairan Lingga, Kepri.

Top 3 News Selengkapnya:

1. Syarief Hasan: Isi Surat Sri Bintang Pamungkas Itu Baru Niat

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Ernalia, istri aktivis Sri Bintang Pamungkas sempat membacakan surat yang pada tanggal 1 Desember lalu hendak diantar ke DPR-MPR dan Markas TNI di Cilangkap yang isinya diduga soal makar.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pembuktian kalau surat Sri Bintang Pamungkas adalah soal makar. Karena, hal itu belum dibuktikan oleh adanya tindakan.

"Silahkan saja kalau memang dianggap (dugaan makar), itu baru niat gitu lho yah, bisa dijerat enggak kalau baru niat begitu," ungkap Syarief kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Selengkapnya...

2. Ahmad Dhani Jadi Tersangka, Demokrat Tunggu Hasil Penyidikan

Musikus Ahmad Dhani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa. Dhani saat ini sudah kembali ke rumah, setelah Jumat 2 Desember kemarin seharian diperiksa di Mako Brimob Kepala Dua, Depok, Jawa Barat.

Dhani sendiri saat ini merupakan calon Wakil Bupati Bekasi yang akan maju pada Pilkada 2017. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Demokrat angkat bicara terkait penetapan status tersangka Dhani.

"Ya itu kan baru disangka, baru ditengarai melakukan makar. Ini kan mesti diselidiki dulu," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Selengkapnya...

3. Detik-detik Pesawat Polri Jatuh di Perairan Kepri

Pesawat Polri M-28 Skytruck mengalami insiden di Perairan Kepulauan Riau. Pesawat tersebut jatuh setelah sempat melayang-layang di udara.

Menurut Kapolda Kepri, Brigjen Sam Budiangusdian, saat jatuh ke laut, bagian depan pesawat itu terlebih dulu menyentuh permukaan laut.

"Lima nelayan yang melihat pesawat polri itu sempat melayang-layang, mesin antara hidup mati, hidung pesawat ke bawah dan terjadi ledakan di air," kata Sam usai turut dalam pencarian di Telaga Punggur Batam, Minggu (4/12/2016).

Selengkapnya...

Ini Alasan Polri Enggan Beberkan Bukti Aliran Dana Para Tersangka Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

JAKARTA - â€ŽMabes Polri masih enggan membuka bukti-bukti aliran dana yang diberikan kepada para tersangka kasus dugaan perbuatan â€Žmakar dalam momentum Aksi Bela Islam Jilid III yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016.

â€ŽKabagpenum Divisi Humas Polri â€ŽKombes Martinus Sitompul â€Žmengatakan, bahwa selain sebagai bagian dari strategi penyidik dalam melakukan penyidikan. Polri juga dilarang membuka semua informasi para tersangka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

BERITA REKOMENDASI

"â€ŽItu subtansi penyidikan. Kalau informasi-informasi seperti itu disampaikan penyidik-penyidik ini memiliki strategi dalam satu proses pengakan hukum. Kalau semua dibuka selain UU KIP Pasal 17 itu juga membatasi untuk tidak semua disampaikan ke publik penyidik memilik strategi juga," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

â€ŽKata Martinus, apabila seluruh informasi penyidikan disampaikan ke publik, nantinya para tersangka akan mudah menangkis sangkaan dari kasus yang menjerat sebelas orang aktivis tersebut. Terlebih, tersangka Rachmawati Soekarnoputri telah membantah bahwa uang sebesar Rp300 juta yang diterimanya sebagai biaya operasional dari mobilisasi massa ke Gedung Parlemen saat Aksi Bela Islam Jilid III di Monas.

â€Ž"Apabila disampaikan semua nanti akan menjadi sebuah bahan untuk meng-counter informasi-informasi tersebut. Contohnya, ada uang yang disampaikan, kemudian uangnya dinyatakan hanya untuk beli kue, kan ini harus terkonfirmasi dengan benar pada saat dilakukan pemeriksaan," paparnya.

Sekadar diketahui, polisi telah menetapkan sebelas orang aktivis sebagai tersangka dalam kasus dugaan perbuataan makar. Sementara itu, penyidik hanya melakukan penahanan terhadap tiga orang aktivis, Sri Bintang Pamungkas serta dua kakak beradik Rizal dan Jamran yang dijerat â€Ždengan UU ITE dan juga Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Terbaru Polda Metro Jaya juga berhasil mencokok aktivis Hatta Taliwang dalam kasus yang sama di kediamannya pada Kamis 8 Desember dini hari. Polisi juga berhasil menyita sejumlah dokumen rahasia yang diduga sebagai bahan dari rencana aksi makar yang akan dilakukan para aktivis tersebut.

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Dituding Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Bara JP Ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Bara JP melaporkan Fahri ke MKD terkait orasinya pada aksi 4 November lalu dengan tudingan provokasi.

"Kami melihat itu indikasi perbuatan makar. Karena makar itu ada penghasutan. Di dalam orasinya Fahri bilang Jokowi menghina lambang muslim dan ulama. Dia mulai hasut kemudian menunjukan cara dengan menunjukan parlemen jalanan dan ruangan," jelas pelapor Ferry Manullang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Sebelumnya Ferry juga sudah melaporkan Fahri ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan penghasutan dan makar. Tujuannya melapor di MKD agar laporannya di Bareskrim ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Kalau penyidikan katanya harus ada laporan rekomendasi MKD. Karena Fahri itu punya hak imun. Di situ kan pas orasi Fahri mengatakan DPR MPR melakukan pengawasan," jelas dia.

Ferry menyertakan bukti orasi, rekaman video saat Fahri melakukan orasi dan berita. Ferry menuding Fahri melakukan makar karena orasinya berisi hasutan.

"Kalau makar mari lari ke kamus. KBBI mengatakan makar adalah akal muslihat tipu-tipu. Jadi makar itu melakukan tipu muslihat, tanpa senjata bisa. People power dengan cara menghasut. Kalau sudah diduduki itu kan impeachment terlaksana," jelas dia.

Terkait laporan itu, hanya satu berkas yang belum dilengkapi Bara JP yaitu AD/ART organisasi. Ferry mengatakan berkas itu segera dilengkapi.

"AD/ART organisasi. Yang tadi disampaikan kita sudah laporkan ke reskrim dan sudah dipanggil untuk verifkasi. Ini laporan ke reskrim waktu itu," kata dia.

(ams/imk)

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menyatakan telah mengantongi nama penyumbang dana yang diduga ditujukan untuk memuluskan rencana makar pada Jumlat pekan lalu (2/12). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap nama tersebut.

"Sudah (kantongi nama pengirim dana). Dipertajam untuk kepentingan apa yang ditransfer tersebut," kata Rikwanto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Namun, Rikwanto tak menyebutkan nama yang dimaksud, termasuk apakah penyumbang dana tersebut salah satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar atau bukan. Menurutnya, hal itu merupakan materi penyidikan yang tidak bisa dipublikasi.

"Itu konten materi penyidkan ya, tidak akan disampaikan," ujar Rikwanto.

Sebelumnya, polisi menyatakan telah menemukan bukti transfer perbankan antarpihak yang diduga bekerja sama untuk mendanai rencana makar dalam aksi 212, Jumat pekan lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan bukti transfer perbankan itu merupakan bukti tambahan terkait kasus dugaan makar yang menjerat 10 orang tersangka.

Pekan lalu, Polri menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan makar maupun penghinaan terhadap Presiden, beberapa jam sebelum #Aksi212 berlangsung di kawasan Monas.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran. Dua nama terakhir juga dijerat Pasal 28 UU ITE.

Selain 10 tersangka makar, musisi Ahmad Dhani ikut ditangkap dengan jeratan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. (pmg/gil)

Polda Metro Periksa 14 Saksi Terkait Tudingan Makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh dan aktivis. Sejauh ini, sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut.

"Masih kita lanjutkan penyidikan. Sudah 14 saksi yang diperiksa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (6/12).

Menurut Argo, di antara belasan saksi tersebut terdapat saksi ahli yang diperiksa untuk mendalami sejumlah bukti yang sudah dimiliki pihak kepolisian. "Dari 14 itu ada saksi ahli. Dari saksi ahli IT, ahli pidana dan ahli bahasa," ucap dia.

Selanjutnya, kata dia, setelah penyidikan selesai, pihaknya akan melakukan evaluasi, sehingga dapat menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. "Nanti. Setiap periksa kan kita anev (analisa evaluasi) baru tentukan langkah selanjutnya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda telah menetapkan 11 orang tersangka dalam tiga pasal berbeda yang disinyalir memiliki tujuan yang sama. Tujuh orang dikenakan pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP (makar), pelanggar UU ITE dua orang, dan pelanggar pasal 207 (penghinaan penguasa) satu orang.

Namun, tujuh orang dilepas kembali setelah menjalani pemeriksaan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ditambah dengan tersangka pelanggar pasal 207 (Ahmad Dhani) juga turut dibebaskan.

Dengan demikian, ada delapan orang yang sudah dilepaskan, yakni Kivlan Zein, Aditya Warman, Ratna Sarumpaet, Firzha Husaen, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Santjojo, Alvin Indra Alvaris, dan Ahmad Dhani. Mereka dilepaskan atas dasar penilaian subjektif kepolisian.

Namun, dari tujuh orang tersebut, hanya Sri Bintang Pamungkas yang saat ini masih ditahan di Mapolda Metro. Dua tersangka lainnya yang juga masih ditahan, yaitu Rizal Kobar dan Jamran. Mereka dianggap melanggar UU ITE.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

Sunday, December 4, 2016

Top 3: Tentang Niat Makar dalam Surat Sri Bintang Pamungkas

Friday, December 9, 2016

Ini Alasan Polri Enggan Beberkan Bukti Aliran Dana Para Tersangka Makar : Okezone News

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Monday, December 5, 2016

Dituding Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Bara JP Ke MKD

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

Tuesday, December 6, 2016

Polda Metro Periksa 14 Saksi Terkait Tudingan Makar

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 9, 2016

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog