Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Adanya

Showing posts sorted by relevance for query p>Adanya. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

"Satu, adanya dokumen. Tapi isinya dokumen apa, tentu ini jadi catatan bagi penyidik. Kedua, adanya video yang di-upload, kemudian adanya pemberitaan yang berisi tentang statement ajakan. Kemudian, keempat bukti transfer dari seseorang ke orang lain," ucap Martinus.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

"Adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya pemufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang, atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," tandas Martinus.

Polisi juga akan memeriksa saksi dan ahli terkait kasus dugaan makar serta permufakatan jahat yang menjerat sejumlah tokoh nasional ini. Pemeriksaan tersebut sekaligus untuk menelusuri kemungkinan adanya penyandang dana dalam upaya makar itu.

"Masih dikembangkan oleh penyidik (siapa penyandang dana), nanti kita masih memerlukan beberapa saksi, ahli, saksi bahasa, dan lain-lain," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

Saat dihubungi terpisah, penasihat hukum Rachmawati, Aldwin Rahadian menyatakan kakak politikus Megawati Soekarnoputri itu masih dalam masa pemulihan. Sebab, kondisi kesehatan putri Sang Proklamator itu sempat turun drastis saat penangkapan pada Jumat pagi.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Sebab, Rachmawati sama sekali tidak memiliki niatan berbuat makar. Menurut Aldwin, sudah bukan rahasia umum kliennya itu memang kerap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Wednesday, December 7, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Wednesday, December 7, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog