Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for â€œKalau

Showing posts sorted by date for query â€œKalau. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Ini Alasan Polri Enggan Beberkan Bukti Aliran Dana Para Tersangka Makar : Okezone News

JAKARTA - â€ŽMabes Polri masih enggan membuka bukti-bukti aliran dana yang diberikan kepada para tersangka kasus dugaan perbuatan â€Žmakar dalam momentum Aksi Bela Islam Jilid III yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016.

â€ŽKabagpenum Divisi Humas Polri â€ŽKombes Martinus Sitompul â€Žmengatakan, bahwa selain sebagai bagian dari strategi penyidik dalam melakukan penyidikan. Polri juga dilarang membuka semua informasi para tersangka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

BERITA REKOMENDASI

"â€ŽItu subtansi penyidikan. Kalau informasi-informasi seperti itu disampaikan penyidik-penyidik ini memiliki strategi dalam satu proses pengakan hukum. Kalau semua dibuka selain UU KIP Pasal 17 itu juga membatasi untuk tidak semua disampaikan ke publik penyidik memilik strategi juga," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

â€ŽKata Martinus, apabila seluruh informasi penyidikan disampaikan ke publik, nantinya para tersangka akan mudah menangkis sangkaan dari kasus yang menjerat sebelas orang aktivis tersebut. Terlebih, tersangka Rachmawati Soekarnoputri telah membantah bahwa uang sebesar Rp300 juta yang diterimanya sebagai biaya operasional dari mobilisasi massa ke Gedung Parlemen saat Aksi Bela Islam Jilid III di Monas.

â€Ž"Apabila disampaikan semua nanti akan menjadi sebuah bahan untuk meng-counter informasi-informasi tersebut. Contohnya, ada uang yang disampaikan, kemudian uangnya dinyatakan hanya untuk beli kue, kan ini harus terkonfirmasi dengan benar pada saat dilakukan pemeriksaan," paparnya.

Sekadar diketahui, polisi telah menetapkan sebelas orang aktivis sebagai tersangka dalam kasus dugaan perbuataan makar. Sementara itu, penyidik hanya melakukan penahanan terhadap tiga orang aktivis, Sri Bintang Pamungkas serta dua kakak beradik Rizal dan Jamran yang dijerat â€Ždengan UU ITE dan juga Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Terbaru Polda Metro Jaya juga berhasil mencokok aktivis Hatta Taliwang dalam kasus yang sama di kediamannya pada Kamis 8 Desember dini hari. Polisi juga berhasil menyita sejumlah dokumen rahasia yang diduga sebagai bahan dari rencana aksi makar yang akan dilakukan para aktivis tersebut.

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalamÂ maupunÂ luar negeri. Artinya, negaraÂ mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.Â

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi geeakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

dibaca 3.606x

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

dibaca 2.195x

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Â Penasehat hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra berencana melakukan uji materi pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dugaan makar.

Yusril menilai pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir.

Hal itu terkaitÂ pasal 107 KUHPÂ junctoÂ pasal 110 KUHP,Â junctoÂ pasal 87 KUHP tentang permufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multi tafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis Â (8/12/2016).

Yusril menuturkan pokok pertanyaan dalam uji materi yakni terkait pengertian makar.

Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas, siapa yang mau menggulingkan siapa, nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," kata Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar), kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," kata pakar hukum tata negara itu.

Untuk diketahui, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada Jumat 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman, Â Kivlan Zein, Firza Huzein,Â Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Rencana pemufakatan yang mereka rancang yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, dan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments