Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Fatwa)

Showing posts sorted by date for query Fatwa). Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Rabu, 07 Desember 2016 | 15:12 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi masih terus mendalami dugaan makar yang melibatkan sejumlah aktivis dan tokoh. Dia menolak membeberkan proses kerja polisi dalam menelusuri aliran dana yang diindikasikan untuk menyokong upaya makar tersebut.

"(Soal aliran dana) itu konten, materi penyidikan. Tidak bisa disampaikan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rikwanto, aliran dana itu mengarah pada pihak yang berupaya membuat kekacauan, dan mengambil kesempatan saat aksi damai 2 Desember lalu.

Lewat kesepakatan polisi dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), aksi itu menjadi gerakan doa bersama di kawasan Monumen Nasional (Monas). "Aliran dana ini masih kita telusuri, masih kita pertajam, dari mana, untuk apa, dan untuk kepentingan apa," tutur Rikwanto.

Baca: Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Dia juga menegaskan bahwa polisi telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi 2 Desember sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Mereka yang sempat ditangkap adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas. Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan.

Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Menurut Rikwanto, pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan ataupun yang tidak ditahan, bisa kapan saja dilakukan oleh penyidik. "Dalam kaitan bila diperlukan keterangan untuk melengkapi yang sudah diperoleh. Bisa saja minggu ini atau minggu depan diperiksa lagi," kata dia.

YOHANES PASKALIS

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 15:12 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto. ANTARA

"(Soal aliran dana) itu konten, materi penyidikan. Tidak bisa disampaikan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rikwanto, aliran dana itu mengarah pada pihak yang berupaya membuat kekacauan, dan mengambil kesempatan saat aksi damai 2 Desember lalu.

Baca: Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Dia juga menegaskan bahwa polisi telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi 2 Desember sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

YOHANES PASKALIS

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 15:12 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto. ANTARA

"(Soal aliran dana) itu konten, materi penyidikan. Tidak bisa disampaikan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rikwanto, aliran dana itu mengarah pada pihak yang berupaya membuat kekacauan, dan mengambil kesempatan saat aksi damai 2 Desember lalu.

Baca: Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Dia juga menegaskan bahwa polisi telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi 2 Desember sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

YOHANES PASKALIS

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar Â

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, berpendapat kepolisian harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. "Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan unsur dari tindak pidana."

Dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2016, Miko mengatakan kata makar berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu anslaag. Anslaag berarti serangan yang berat. Sehingga, unsur utama dari tuduhan makar adalah adanya serangan yang berat. â€œJika tidak ada serangan yang berat, tuduhan makar tidak terpenuhi." Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati menerapkan tuduhan ini, agar penegakan hukum berjalan pada relnya.

Polisi menangkap 11 orang pada Jumat dinihari hingga pagi, 2 Desember 2016. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rijal Kobar, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Mereka diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan itu menjelang Aksi Bela Islam III yang digelar anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Pada Jumat malam itu, tujuh orang dipulangkan. Sedangkan Sri Bintang, Rijal, dan Jamran ditahan hingga kini.

Ahmad Dhani diduga melanggar pasal penghinaan terhadap penguasa, sedangkan Rijal dan Jamran dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh lainnya dikenai pasal tentang percobaan makar.

Tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dinyatakan ada makar jika niat untuk itu telah ada pelaksanaan permulaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan penangkapan para tokoh yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah itu bukan dilakukan tiba-tiba. "Semua melalui proses pemantauan, monitoring, penyelidikan selama tiga pekan," kata Boy di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2016.

Boy mengatakan penangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan mereka ditangkap adalah karena mereka ingin memprovokasi massa Aksi Bela Islam III untuk mewujudkan agenda mereka. "Mereka punya agenda sendiri di luar dari kegiatan di Monas," ujar Boy. Kalau tidak ditangkap, mereka bisa membahayakan Aksi Super Damai 212.

REZKI ALVIONITASARI

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Social Profiles

Arsip Blog