Showing posts sorted by date for query damai. Sort by relevance Show all posts
Showing posts sorted by date for query damai. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

"

| Misteri | aliran | dana | makar | bantahan | puteri | Soekarno | Merdeka | strong> | Pernyataan | keras | Kapolri | Jenderal | Tito | Karnavian | soal | adanya | upaya | dalam | demonstrasi | Desember | diikuti | dengan | penangkapan | sejumlah | orang | diciduk | saat | Subuh | pada | p>Liburan | natal | Pergi | bagi2 | diskon | 000< | span>Delapan | antaranya | dikenai | pasal | junto | KUHP | tentang | Makar | dianggap | melanggar | Undang | undang | satu | dijerat | (penghinaan | terhadap | penguasa) | p>Polisi | mengungkap | penyandang | untuk | melakukan | Namun | polisi | siapa | tersebut | Hingga | kini | mengaku | masih | terus | penyelidikan | Dalang | disebut | sebagai | pihak | yang | ingin | mendanai | aksi | p>Karopenmas | Divisi | Humas | Polri | Kombes | Rikwanto | menyat | penyidik | tengah | menelusuri | Yang | jelas | telah | menemukan | bukti | transfer | menjerat | delapan | tokoh | nasional | p>Aliran | telusuri | pertajam | mana | kepentingan | ujar | katanya | Rabu | p>Rikwanto | tegas | mengat | mengantongi | nama | dalang | dimaksud | dikat | disinggung | tercantum | p>Kita | mentransfer | p>Senya | baru | terkait | dugaan | Penyidik | p>Terbaru | memastikan | bukan | Partai | Politik | (Parpol) | ditegaskan | Kabid | Polda | Metro | Jaya | Raden | Prabowo | Argo | Yuwono | p>Bukan | parpol) | Masih | didalami | ranahnya | kata | Mapolda | Kamis | kemarin | p>Menurut | kepolisian | mengumpulkan | tersangka | meski | kedelapan | membantah | mempunyai | kuat | menangkap | menetapkan | p>Enggak | masalah | punya | video | surat | pokoknya | alat | p>Argo | memilah | milah | peran | masing | kasus | Sedang | dipilah | pilah | p>Salah | seorang | Rachmawati | Soekarnoputri | angkat | bicara | Putri | Presiden | pertama | tudingan | dirinya | terlibat | Sebab | bagaimana | juga | merup | anak | proklamator | p>Saya | bahwa | saya | sama | sekali | pemerintahan | sekarang | kediamannya | Jalan | Jati | Padang | Jakarta< | Selatan | p>Sebagai | Bung | Karno | mengetahui | batas | hukum | berkaitan | Bila | dituduhkan | kepada | negara | pasti | semua | memberikan | sedikit | kronologis | Pada | tanggal | seperti | jumpa | pers | hasil | kesepakatan | senya | acara | konsolidasi | Aula | dihadiri | oleh | berbagai | aktivis | lintas | organisasi | kelompok | memiliki | kepedulian | persoalan | kebangsaan | p>Hasil | pertemuan | menghasilkan | poin | besar | yakni | mendukung | rangka | bela | Islam | Ahok< | Kedua | adalah | mengembalikan | landasan | 1945 | p>Sebagaimana | diketahui | sejak | tahun | bertemu | Ketua | Zulkifli | Hasan | menyampaikan | aspirasi | selamatkan | NKRI | meminta | agar | kembali | berlanjut | sampai | mendengar | beliau | ketemu | muktamar | menagih | janji | permintaan | amandemen | kelima | tutur | p>Lebih | lanjut | berencana | menggelar | unjuk | rasa | depan | gedung | menyerukan | aspirasinya | Aksi | pemberitahuan | memang | berdasarkan | Surat | kami | solitas | petisi | pimpinan | lanjutnya | p>Dalam | pihaknya | membawa | massa | ribu | menegaskan | bermaksud | menggeruduk | kantor | wakil | rakyat | menggulingkan | kekuasaan | pemerintah | secara | konsisten | tetap | berkomunikasi | menghampiri | luar | Bukan | menduduki | damai | soft | landing | masuk | cerita | p>Jadi | sebagaimana | tuduhan | jauh | sangkaan | justru | bersyukur | Habib | Rizieq | setuju | langkah | Pancasila | Bhineka | tunggal | menerima | p>Dia | membiayai | pemufakatan | jahat | Transfer | kemana | Kalau | misalnya | rencana | demo | Kapolda | Lagian | butuh | logistik | minum | tipe | sana | sini | konglomerat | kegiatannya | Terkait | daftar | rekeningnya | biasa | p>Sebab | banyak | datang | padanya | bantuan | kegiatan | p>Tadi | jawab | uang | juta | cukup | enggak | buat | Uang | segitu | cuma | beli | bakso | p> [dan]< | p> Rekomendasi | Pilihan< | h3> < | div> |

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Jum'at, 09 Desember 2016 | 10:57 WIB

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar  

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. “Ada (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),” katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. “Khawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,” kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO

"

| Kapolda | Metro | Jaya | Tahu | Pemberi | Dana | Percobaan | Makar | Jumat | Desember | 2016 | 10:57 | WIB< | p> < | div> Kapolda | Irjen | Iriawan | Pangdam | Mayjen | Teddy | Lhaksmana | mengecek | kesiapan | pasukan | saat | apel | pengamanan | jelang | aksi | zikir | bersama | pada | Jakarta | Sebanyak | Polri | mengikuti | gelar | Monas | untuk | mengamankan | super | damai | TEMPO | Frannoto< | p> < | div> TEMPO | strong> | Jakarta< | Kepala | Kepolisian | Daerah | Inspektur | Jenderal | Mochamad | mengat | pihaknya | telah | mengetahui | siapa | pemberi | dana | dugaan | percobaan | makar | menjelang | “Ada | diketahui | yang | memberikan | itu) | katanya | Ancol | p>Menurut | tersebut | rata | diberikan | secara | bertahap | Namun | pula | langsung | mengaku | penyidik | mendalami | penyelidikan | tentang | pihak | p>Iriawan | tetap | enggan | menyebut | atau | orang | “Khawatir | nanti | dirugikan | kata | kepolisian | bakal | membuka | setelah | diyakini | bukti | cukup | p>Baca:< | Siapa | Hatta | Taliwang | Jadi | Tersangka | Dugaan | nama | diduga | dianalisis | dimasukkan | sistem | teknologi | informasi | dimiliki | polisi | Setelah | mengerucut | p>Kamis | kemarin | Bagian | Penerangan | Umum | Divisi | Hubungan | Masyarakat | Markas | Besar | Negara | Republik | Indonesia Komisaris | Martinus | Sitompul | juga | memiliki | adanya | aliran | dalam | kasus | antaranya | jumlah | uang | menerima | berapa | kali | pengiriman | Akan | Buka | Data | Penyandang | Asal | p>Namun | data | Menurut | termasuk | proses | penyidikan | dikecualikan | dibuka | sesuai | dengan | Pasal | Undang | Nomor | Tahun | 2008 | Keterbukaan | Informasi | Publik | p>Martinus | persidangan | apabila | permintaan | khusus | sejauh | p>DANANG | FIRMANTO< | strong>< | p> |

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,” kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

"

| Wapres | Minta | ICMI | Ikut | Aktif | Cegah | Upaya | Makar | JAKARTA | KOMPAS | com< | strong> | Wakil | Presiden | Jusuf | Kalla< | meminta | Ikatan | Cendekiawan | Muslim | Indonesia | membantu | pemerintah | dalam | upaya | mencegah | terjadinya | tind | pengambilalihan | kekuasaan | secara | inkonstitusional | atau | makar | p> Permintaan | disampaikan | saat | membuka | Silaturahmi | Kerja | Nasional | ICMI< | Kamis | 2016) | malam | p> Kalla | mengat | dibutuhkan | seluruh | komponen | termasuk | guna | terealisasinya | tersebut | p> Apalagi | sejumlah | petinggi | merup | pejabat | negara | pemerintahan | terutama | Dewan | Pakar | p> Ya | karena | harus | kata | p> Untuk | diketahui | posisi | Ketua | dipegang | Zulkifli | Hasan< | yang | juga | Umum | Partai | Amanat | Nasional< | p> Sementara | dijabat | oleh | Lukman | Hakim | Saifuddin< | Menteri | Agama | politisi | Persatuan | Pembangunan< | p> Tadi | (saya) | bicara | dengan | agar | jangan | ucap | Kalla | p> Mantan | Golkar< | menekankan | dapat | tetap | menjaga | semangat | nilai | keislaman | keindonesiaan | setiap | mengambil | keputusan | p> Hal | diperlukan | untuk | kedaulatan | Negara | Kesatuan | Republik | p> Isu | sempat | muncul | jelang | pelaksanaan | aksi | damai | bertajuk | bersama< | pada | Desember< | p> Aksi | menuntut | proses | hukum | terhadap | Gubernur | nonaktif | Jakarta | Basuki | Tjahja | Purnama | p> Senya | sebelas | orang | ditangkap | aparat | kepolisian | terkait | Namun | beberapa | antaranya | kini | telah | dilepaskan | meski | bersandang | status | tersangka | p> Kompas | span> | Penanganan | Tersangka | jadi | Bahasan | Kapolri | DPR< | p> |

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,” kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

"

| Wapres | Minta | ICMI | Ikut | Aktif | Cegah | Upaya | Makar | JAKARTA | KOMPAS | com< | strong> | Wakil | Presiden | Jusuf | Kalla< | meminta | Ikatan | Cendekiawan | Muslim | Indonesia | membantu | pemerintah | dalam | upaya | mencegah | terjadinya | tind | pengambilalihan | kekuasaan | secara | inkonstitusional | atau | makar | p> Permintaan | disampaikan | saat | membuka | Silaturahmi | Kerja | Nasional | ICMI< | Kamis | 2016) | malam | p> Kalla | mengat | dibutuhkan | seluruh | komponen | termasuk | guna | terealisasinya | tersebut | p> Apalagi | sejumlah | petinggi | merup | pejabat | negara | pemerintahan | terutama | Dewan | Pakar | p> Ya | karena | harus | kata | p> Untuk | diketahui | posisi | Ketua | dipegang | Zulkifli | Hasan< | yang | juga | Umum | Partai | Amanat | Nasional< | p> Sementara | dijabat | oleh | Lukman | Hakim | Saifuddin< | Menteri | Agama | politisi | Persatuan | Pembangunan< | p> Tadi | (saya) | bicara | dengan | agar | jangan | ucap | Kalla | p> Mantan | Golkar< | menekankan | dapat | tetap | menjaga | semangat | nilai | keislaman | keindonesiaan | setiap | mengambil | keputusan | p> Hal | diperlukan | untuk | kedaulatan | Negara | Kesatuan | Republik | p> Isu | sempat | muncul | jelang | pelaksanaan | aksi | damai | bertajuk | bersama< | pada | Desember< | p> Aksi | menuntut | proses | hukum | terhadap | Gubernur | nonaktif | Jakarta | Basuki | Tjahja | Purnama | p> Senya | sebelas | orang | ditangkap | aparat | kepolisian | terkait | Namun | beberapa | antaranya | kini | telah | dilepaskan | meski | bersandang | status | tersangka | p> Kompas | span> | Penanganan | Tersangka | jadi | Bahasan | Kapolri | DPR< | p> |

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara tersangka Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution menyangkal kliennya terlibat dalam kasus makar. Dia pun meminta Polri membuktikan tuduhan itu melalui gelar perkara secara terbuka terbatas seperti kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tak hanya untuk Sri Bintang, Razman juga meminta gelar perkara terbuka terbatas itu berlaku terhadap 10 tersangka lain yang ditangkap pada Jumat 2 Desember 2016 pagi dengan tuduhan makar dan penghinaan penguasa.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri boleh gelar perkara khusus, karena sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini saja, 11 orang itu digelar perkara terbuka terbatas," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/12/2016).

Gelar perkara semacam ini pertama kali dilakukan pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Razman ingin, kepolisian berlaku adil dengan melakukan gelar perkara secara transparan untuk membuktikan tudingan adanya rencana makar.

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepolisian membongkar siapa sosok yang dianggap sebagai penyandang dana rencana makar dengan mendompleng aksi damai 212 ini. Sebab, dia merasa tuduhan polisi terhadap Sri Bintang tak tepat.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

"

| Pengacara | Bintang | Minta | Gelar | Perkara | Makar | Seperti | Ahok | Liputan6 | Jakarta | strong> | tersangka | Pamungkas | Razman | Arif | Nasution | menyangkal | kliennya | terlibat | dalam | kasus | makar< | meminta | Polri | membuktikan | tuduhan | gelar | perkara | secara | terbuka | terbatas | seperti | penistaan | agama | oleh | Gubernur | nonaktif | Basuki | Tjahaja | Purnama | atau | p>Tak | hanya | untuk | juga | berlaku | terhadap | lain | yang | ditangkap | pada | Jumat | Desember | 2016 | pagi | dengan | makar | penghinaan | penguasa | p>Mya | dibedah | Saya | minta | peraturan | Kapolri | boleh | khusus | karena | sekarang | diskresi | Sekarang | gini | orang | digelar | ujar | Mapolda | Metro | Jaya | Rabu | 2016) | p> Gelar | semacam | pertama | kali | dilakukan | dugaan | ingin | kepolisian | adil | melakukan | transparan | tudingan | adanya | rencana | kami | datangkan | pakar | kalau | memang | dibuktikan | terima | Tapi | (terbukti | bersalah) | supaya | dilepaskan | tantang | membongkar | siapa | sosok | dianggap | sebagai | penyandang | dana | mendompleng | aksi | damai | Sebab | merasa | polisi | tepat | p>Memang | mengarahkan | massa | sebanyak | Enggak | Jadi | super | menjadi | ditangkapnya | pungkas | p>Senya | tokoh | aktivis | beberapa | tempat | waktu | hampir | bersamaan | Mereka | diduga | kuat | upaya | p>Tujuh | yakni | Kivlan | Zein | Adityawarman | Ratna | Sarumpaet | Firza | Husein | Alvin | Indra | Rachmawati | Soekarnoputri | telah | dipulangkan | setelah | menjalani | pemeriksaan | 1x24 | p>Begitu | musisi | Ahmad | Dhani | penangkapan | ditetapkan | Presiden | Joko | Widodo | p>Sementara | tiga | lainnya | Jamran | Rizal | Kobar | ditahan | Polda | Ketiganya | dijerat | Pasal | ayat | KUHP | tentang | Permufakatan | Jahat |

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tiga lainnya tetap ditahan. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto, kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas. 

Makar merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakan makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah di wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. 

"

| Mereka | yang | Ditindak | Pasal | Makar | Liputan6 | Jakarta | strong> | Polisi | menangkap | orang | terkait | dugaan | makar< | pelanggaran | pada | Jumat | pagi | Desember | 2016 | merup | aktivis | tokoh | nasional | dianggap | memanfaatkan | aksi | super | damai | kawasan | Monas | Pusat | untuk | berbuat | makar | p> Ke | disangka | melanggar | pasal | berbeda | diduga | bermufakat | jahat | penghinaan | terhadap | Presiden | Joko | Widodo | serta | ujaran | kebencian | mengandung | suku | agama | antargolongan | (SARA) | p> Tujuh | tersangka | yakni | Kivlan | Zein | Adityawarman | Ratna | Sarumpaet | Firza | Husein | Alvin | Indra | Rachmawati | Soekarnoputri | telah | dipulangkan | setelah | menjalani | pemeriksaan | hampir | 1x24 | Sedangkan | tiga lainnya | tetap | ditahan | adalah Sri | Bintang | Pamungkas< | seorang | politikus | senior | sangat | vokal | Soeharto |  kemudian | Jamran | Rizal | Kobar | pengurus | ormas | p> < | p> Makar< | a> merup | perbuatan | kejahatan | keamanan | negara | termaktub | dalam Kitab | Undang | Hukum | Pidana | (KUHP) | Beberapa | memilah | milah | jenis | tind makar; | keselamatan | presiden | wakil | terdapat | dalam | KUHP | sebagian | wilayah | Indonesia | pemerintah | p> Saat | ramai | digun | menindak | ialah | banyak | menjerat | pelaku | biasanya | berulah | di wilayah | rawan | konflik | Timur | seperti Papua | Maluku | Selatan | Sementara | kasus | muncul | pascademo | hendak | menggulingkan | pemerintahan | Jokowi | p> |

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

JAKARTA - Sebanyak 11 aktivis ditangkap kepolisian karena diduga berencana melakukan penggulingan terhadap pemerintahan atau makar pada 2 Desember 2016. Rachmawati Soekarnoputeri, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, turut ditangkap dalam operasi senyap.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak percaya dengan kemampuan para aktivis tersebut untuk bisa berbuat makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BERITA REKOMENDASI


"Tapi saya juga enggak begitu yakin orang-orang yang sekarang diduga melakukan makar. Saya juga enggak percaya (mereka) punya kemampuan untuk melakukan makar," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Terkait adanya penyandang dana untuk gerakan makar yang sudah terendus Polri, Masinton mengaku heran. Menurut politikus PDIP itu, penyandang dana tersebut salah menggelontorkan dana itu kepada Rachmawati cs. "Mungkin bandarnya aja salah kasih kali," ungkapnya.

Sebelumnya, delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan makar, yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian, seniman dan aktivis politik, Ratna Sarumpaet; pentolan ‘Dewa 19’ sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko.

Sementara ada dua orang lainnya yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar. Total 10 orang diamankan dalam operasi senyap menjelang aksi damai 212.

"

| Politikus | PDIP | Percaya | Rachmawati | Bisa | Lakukan | Makar | Okezone | News | JAKARTA< | strong> | Sebanyak | aktivis | ditangkap | kepolisian | karena | diduga | berencana | melakukan | penggulingan | terhadap | pemerintahan | atau | makar | pada | Desember | 2016 | Soekarnoputeri | putri | Presiden | pertama | Indonesia | Soekarno | turut | dalam | operasi | senyap | p> Anggota | Komisi | Fraksi | Perjuangan | Masinton | Pasaribu | percaya | dengan | kemampuan | para | tersebut | untuk | berbuat | Joko | Widodo | Wakil | Jusuf | Kalla | p> BERITA | REKOMENDASI< | p> < | div> Tapi | saya | juga | enggak< | begitu | yakin | orang | yang | sekarang | Saya | punya | kata | Gedung | Senayan | Jakarta | Pusat | Kamis | 2016) | p> Terkait | adanya | penyandang | dana | terendus | Polri | mengaku | heran | Menurut | politikus | salah | menggelontorkan | kepada | Mungkin | bandarnya | kasih | kali | ungkapnya | p> Senya | delapan | kasus | dugaan | yakni | Staf | Ahli | Panglima | Brigjen | (Purn) | Adityawarman | Thaha | mantan | Kepala | Kostrad | Mayjen | Kivlan | Zein | Ketua | Solitas | Sahabat | Cendana | Firza | Huzein | p> Kemudian | seniman | politik | Ratna | Sarumpaet; | pentolan | ‘Dewa | 19’ | sekaligus | calon | wakil | bupati | Bekasi | Ahmad | Dhani; | Soerkarnoputri; | Bintang | Pamungkas; | p> Sementara | lainnya | dijerat | Pasal | Undang | Jamran | Rizal | Kobar | Total | diamankan | menjelang | aksi | damai | p> |

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tiga lainnya tetap ditahan. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto, kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas. 

Makar merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakan makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah di wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. 

"

| Mereka | yang | Ditindak | Pasal | Makar | Liputan6 | Jakarta | strong> | Polisi | menangkap | orang | terkait | dugaan | makar< | pelanggaran | pada | Jumat | pagi | Desember | 2016 | merup | aktivis | tokoh | nasional | dianggap | memanfaatkan | aksi | super | damai | kawasan | Monas | Pusat | untuk | berbuat | makar | p> Ke | disangka | melanggar | pasal | berbeda | diduga | bermufakat | jahat | penghinaan | terhadap | Presiden | Joko | Widodo | serta | ujaran | kebencian | mengandung | suku | agama | antargolongan | (SARA) | p> Tujuh | tersangka | yakni | Kivlan | Zein | Adityawarman | Ratna | Sarumpaet | Firza | Husein | Alvin | Indra | Rachmawati | Soekarnoputri | telah | dipulangkan | setelah | menjalani | pemeriksaan | hampir | 1x24 | Sedangkan | tiga lainnya | tetap | ditahan | adalah Sri | Bintang | Pamungkas< | seorang | politikus | senior | sangat | vokal | Soeharto |  kemudian | Jamran | Rizal | Kobar | pengurus | ormas | p> < | p> Makar< | a> merup | perbuatan | kejahatan | keamanan | negara | termaktub | dalam Kitab | Undang | Hukum | Pidana | (KUHP) | Beberapa | memilah | milah | jenis | tind makar; | keselamatan | presiden | wakil | terdapat | dalam | KUHP | sebagian | wilayah | Indonesia | pemerintah | p> Saat | ramai | digun | menindak | ialah | banyak | menjerat | pelaku | biasanya | berulah | di wilayah | rawan | konflik | Timur | seperti Papua | Maluku | Selatan | Sementara | kasus | muncul | pascademo | hendak | menggulingkan | pemerintahan | Jokowi | p> |