Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for rekaman

Showing posts sorted by relevance for query rekaman. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

"Jadi, agar laporan kami dilanjutkan Bareskrim, MKD harus terlebih dahulu memeriksa sekaligus menyatakan Fahri bersalah dan MKD juga harus menyerahkan kasus ke Polri untuk dilanjutkan," ujar Sihol.

"Sebab, berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur soal hak imunitas anggota DPR RI. Jadi laporan kami ke MKD mengatasi hak imunitas Fahri terlebih dulu," lanjut dia.

Dalam laporannya, Bara JP akan membawa bukti rekaman video dan suara Fahri saat berorasi di tengah kerumunan massa 4 November di depan Istana. Sihol berharap MKD menindaklanjutinya.

Kompas TV Pelapor Fahri Hamzah Serahkan Bukti Rekaman Tindakan Makar

Dituding Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Bara JP Ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Bara JP melaporkan Fahri ke MKD terkait orasinya pada aksi 4 November lalu dengan tudingan provokasi.

"Kami melihat itu indikasi perbuatan makar. Karena makar itu ada penghasutan. Di dalam orasinya Fahri bilang Jokowi menghina lambang muslim dan ulama. Dia mulai hasut kemudian menunjukan cara dengan menunjukan parlemen jalanan dan ruangan," jelas pelapor Ferry Manullang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Sebelumnya Ferry juga sudah melaporkan Fahri ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan penghasutan dan makar. Tujuannya melapor di MKD agar laporannya di Bareskrim ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Kalau penyidikan katanya harus ada laporan rekomendasi MKD. Karena Fahri itu punya hak imun. Di situ kan pas orasi Fahri mengatakan DPR MPR melakukan pengawasan," jelas dia.

Ferry menyertakan bukti orasi, rekaman video saat Fahri melakukan orasi dan berita. Ferry menuding Fahri melakukan makar karena orasinya berisi hasutan.

"Kalau makar mari lari ke kamus. KBBI mengatakan makar adalah akal muslihat tipu-tipu. Jadi makar itu melakukan tipu muslihat, tanpa senjata bisa. People power dengan cara menghasut. Kalau sudah diduduki itu kan impeachment terlaksana," jelas dia.

Terkait laporan itu, hanya satu berkas yang belum dilengkapi Bara JP yaitu AD/ART organisasi. Ferry mengatakan berkas itu segera dilengkapi.

"AD/ART organisasi. Yang tadi disampaikan kita sudah laporkan ke reskrim dan sudah dipanggil untuk verifkasi. Ini laporan ke reskrim waktu itu," kata dia.

(ams/imk)

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas
Sabtu, 3 Desember 2016 | 12:41

[JAKARTA] Mabes Polri menyatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap jelang aksi super damai zikir dan tausiah 212 kemarin. Dari 11 orang yang dikategorikan sebagai 'penumpang gelap' itu hanya tiga orang yang ditahan sementara 8 orang tidak dikenakan penahanan.

â€Tujuh orang yang dikenakan Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87 KUHP yaitu Bapak (Mayjen Pur) Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Pur) Adityawarman, Ibu Ratna Sarumpaet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko, Bapak Alvinindra Al Fariz yang ditangkap di Tanah Sereal, dan Ibu Rachmawati Soekarno Putri,â€ kata Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Dikatakan, penyidik atas dasar subyektifitasnya tidak melakukan penahanan pada mereka. Ketujuh orang ini telah dikembalkan ke keluarga alias tidak dilakukan penahanan setelah menjalani periksaan 1 x 24 jam. Meski tidak dikenakan penahanan tapi proses penyidikan tetap dijalankan.

â€Dimungkinkan dalam kasus ini bisa ada tersangka tambahan, tapi belum bisa saya pastikan. (Soal tidak ditahan) juga ada penilaian kemanusiaan karena menahan itu tidak harus. Yang penting penyidik tidak merasa dipersulit. Hubungan detail antar mereka akan dibuka di pengadilan karena itu soal konten, kualitas alat bukti, dan digital forensik. (Siapa pimpinanya) nanti akan terungkap,â€ lanjutnya.

Bukti yang dimiliki Polri adalah tulisan tangan dan hasil monitoring percakapan elektronik diantara mereka yang sudah dipantau 20 hari terakhir ini. Intinya mereka akan mengajak dan memanfaatkan massa yang hadir pada aksi 212 untuk menduduki DPR/MPR dan lalu merencanakan pemaksaan untuk melakukan Sidang Istimewa.

â€Ujungnya mereka menuntut untuk melakukan pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tataran inskontitusional yang harus dicegah. Ini makar, permufakatan jahat sebelum (itu benar) terjadi maka mereka ditangkap. Inilah yang dimainkan oleh penyidik. Saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah dipegang oleh penyidik,â€ sambungnya.

Untuk tersangka ke delapan, masih kata Boy, adalah Sri Bintang Pamungkas. Aktivis kawakan ini dikenakan penahanan. Dia dijerat karena berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube pada November 2016 yang berisi ajakan dan penghasutan kepada masyarakat luas.

â€Bukti rekaman juga sudah ada dan diamankan penyidik. Kita juga memeriksa saksi ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kasusnya dijerat pasal yang sama namun dipisahkan dengan tersangka yang lain,â€ tambahnya.

Untuk tersangka ke sembilan adalah musisi Ahmad Dhani yang dijerat Pasal 207 KUHP. Ini adalah pasal terkait penghinaan kepada penguasa dan untuk itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari masyarakat. Dhani juga tidak dilakukakan penahanan.

â€Terakhir ada dua kakak beradik, Zamron dan Rizal, yang ditahan dan disangka berkaitan dengan hate speech, kebencian, dan menyebarkaluaskan informasi yang berkaitan dengan isu SARA sesuai Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU 11/98 tentang ITE,â€ sambungnya.

Mereka juga dijerat Pasal 107 dan atau Pasal 110 KUHP. Ada beberapa barang bukti disita dari mereka termasuk alat-alat komunikasi yang digunakan oleh yang bersangkutan yang diketahui aktif melakukan posting informasi yang bernuansa kebencian paska aksi 411 lalu.

Postingan mereka itu dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan semacam kemarahan dan ansitpati massa kepada pihak tertentu dan terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan keduanya, yang ditahan di Polda Metro bersama Sri Bintang, dianggap tidak mendidik bagi masyarakat. [FAR/H-12]

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments