Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Rahmawati

Showing posts sorted by date for query Rahmawati. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. RachmawatiÂ menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. RachmawatiÂ menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

RachmawatiÂ menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Â "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Sabtu, 03 Desember 2016 | 12:49 WIB

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

Ribuan umat muslim memadati kawasan Monas saat melakukan aksi damai 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana

TEMPO.CO, Jakarta â€" Kepolisian Negara Republik Indonesia menduga tersangka dugaan makar ingin menggerakkan massa doa bersama pada Jumat, 2 Desember 2016, untuk digiring ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Yang jelas ini harus diantisipasi, karena kalau tidak, ini tidak menguntungkan massa aksi 2 Desember karena massa yang akan pulang setelah Jumat akan digiring ke DPR," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016.

Boy Rafli mengatakan massa peserta Aksi Damai 212 yang dipusatkan di Monas jumlahnya sangat besar. Polisi menemukan indikasi para tersangka akan memanfaatkan kekuatan massa itu untuk kepentingan mereka, karena itu polisi mengambil langkah pencegahan dengan menangkap para tersangka.

Baca: Aksi Damai 212: Ini Contoh Demo Bernilai Pancasila

Boy Rafli menjelaskan, polisi mengambil langkah penangkapan sebagai upaya strategi Polri untuk menjaga kemurnian niat ibadah doa bersama di Silang Monas dan mengeliminasi berbagai indikasi kerawanan yang dapat dimungkinkan terjadi pemanfaatan terhadap massa. "Kami tidak ingin niat tulus alim ulama yang datang untuk berdoa di Silang Monas disusupi niat lain," ujarnya.

Baca: Ini Surat Sri Bintang Pamungkas yang Dituding Makar

Polri menangkap sebelas orang pada Jumat lalu. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. "Jadi total ada sebelas tersangka, tiga di antaranya telah ditahan," kata Boy Rafli.

Baca: Aktivis Ditangkap, Fadli Zon: Tuduhan Makar Mengada-ada

Tiga orang yang ditahan itu adalah Sri Bintang Pamungkas serta kakak-adik, Jamran dan Rizal. MenurutÂ Boy, Sri Bintang dijerat dengan Pasal 107 KUHP juncto 110 juncto 87 tentang permufakatan jahat dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. "Yang bersangkutan terbukti berupaya menghasut masyarakat luas melalui media sosial terutama YouTube," kata BoyÂ di Mabes Polri, Sabtu, 3 Desember 2016.

Sedangkan Jamran dan Rizal dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU 1998 tentang ITE karena terbukti kerap mem-posting ujaran kebencian dan menyebarluaskan informasi yang bernuansa permusuhan. "YangÂ dipersangkakan ujaran kebenciannya terhadap isu-isu SARA," katanya.

Baca: Pria Provokator di Aksi Damai 212 Ternyata Sedang Mabuk

Delapan lainnya, yakni Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Eko, Rahmawati Soekarnoputri, Adityawarman, Firza Husein, dan Alvin Indra diizinkan pulang setelah pemeriksaan selesai. Â
Â
ANTARA | INGE KLARA

[embedded content]

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Sabtu, 03 Desember 2016 | 12:49 WIB

Ribuan umat muslim memadati kawasan Monas saat melakukan aksi damai 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana

Baca: Aksi Damai 212: Ini Contoh Demo Bernilai Pancasila

Baca: Ini Surat Sri Bintang Pamungkas yang Dituding Makar

Baca: Aktivis Ditangkap, Fadli Zon: Tuduhan Makar Mengada-ada

Baca: Pria Provokator di Aksi Damai 212 Ternyata Sedang Mabuk

[embedded content]

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Sunday, December 4, 2016

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

Saturday, December 3, 2016

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Sunday, December 4, 2016

Saturday, December 3, 2016

Friday, December 2, 2016

Social Profiles

Arsip Blog