Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for kehidupan

Showing posts sorted by date for query kehidupan. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Profesor Sri Edi Swasono Terheran-heran dengan Sangkaan Makar Terhadap Adiknya

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kakak kandung Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono mengaku belum mendapat kabar lengkap soal adiknya yang ditangkap dengan tuduhan makar.Â

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Namun, Sri Edi Swasono mengaku, heran dengan penangkapan tersebut.Â

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Dia mengatakan, anaknya sudah menjenguk dan memastikan bahwa Sri Bintang Pamungkas dalam keadaan baik.Â

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

"Saya juga belum mendapat kabar, sudah ditengok sama anak saya. Anak saya bilang Om bintang is ok, dia gembira-gembira saja di penjara, kondisinya baik," ucap Sri Edi Swasono seusai pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Sri Edi Swasono, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung pernah meminta UUD hasil amandemen dikembalikan menjadi UUD 1945.

Bahkan, lanjutnya, usulan itu sudah dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa kalau yang ngomong Bintang ditangkap? Berjuang ditangkap juga enggak apa-apa," katanya.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa ini menuturkan, orang meminta perubahan adalah hal yang wajar.

Terlebih, saat ini, negara Indonesia sedang menghadapi sejumlah masalah, salah satunya "serbuan" warga asing di berbagai lini kehidupan.

"Kita merespons apa salahnya? Saya tadi mengkritik Pak Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) juga terbuka, saya berikan makalah, saya tanya di depan kalian juga," ucapnya.

Sri Edi berpendapat, apa yang dilakukan oleh adiknya dan beberapa temannya itu bukanlah tindakan makar.

Namun demikian, penangkapan dan pemenjaraan adalah risiko menjadi aktivis.

"Saya melihat bintang ditangkap ya biasa-biasa saja, saya tidak berpikir ini bahaya besar, para aktivis terancam. Itu risiko menjadi aktivis," katanya. (Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)

[embedded content]

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.Â

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Polisi hingga saat ini masih menahan tiga orang, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Sementara delapan orang lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam. Meski tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada delapan tersangka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan menunjukkan gambar saat rapat jelang penangkapan terduga makar, Jakarta, Selasa (6/12). Iriawan memastikan penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur hukum. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Terkait perencanaan upaya makar 2 Desember. polisi juga saat ini sedang mencari keberadaan aktivis Hatta Taliwang yang diduga ikut terlibat, dan memburu aktor utama di balik upaya makar tersebut, yaitu sang penyandang dana.

Polisi mengatakan penangkapan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Mereka yang ditangkap diduga ingin menggiring massa aksi damai 2 Desember di Monas untuk menduduki gedung MPR/DPR ,menuntut sidang istimewa untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Dugaan itu dilandaskan kepada sejumlah alat bukti yang dikumpulkan penyidik Polri, antara lain berupa percakapan antara tersangka makar dan surat Sri Bintang Pamungkas yang ditujukan kepada MPR, DPR, dan TNI berisi aspirasi untuk menggantikan pemerintahan yang sah.

Upaya antisipasi dari kepolisian tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung langkah kepolisian, dan sebaliknya sebagian pihak menyayangkan penangkapan tersebut karena dinilai sebagai kemunduran berdemokrasi.

Memang, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun akan sangat disayangkan apabila aksi unjuk rasa yang dimotori Rachmati dkk yang direncanakan dilakukan usai salat Jumat pada 2 Desember di Gedung DPR/MPR dengan agenda penjarakan Basuki Tjahaja Purna (Ahok) dan menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa agar mengembalikan undang-undang dasar amandemen ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, berubah anarkis, apalagi sampai terjadi penggulingan kekuasaan seperti yang dikhawatirkan pihak kepolisian.

Tentu, saya pribadi tak mau apabila itu terjadi. Sebab, saya masihÂ percaya dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kadivhumas Mabes Polri Boy Ralfi Amar memberikan keterangan terkait dugaan upaya makar pada agenda demonstrasi 211 di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (03/12/2016). Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai rakyat biasa, terkait dugaan upaya makar kepada Rachmawati dkk, Â sayaÂ memilih untuk mempercayakan aparat penegak hukum dalamÂ membuktikan kebenaran tuduhan upaya makar tersebut. Tapi tetap mengawal dan terus mengontrol secara ketat.

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengaku kesal plus dongkol luar biasa alias 'gondok' mengetahui namanya masuk bagan daftar donatur kelompok orang yang diduga melakukan makar terkait unjuk rasa 212.

Dan kebetulan sebagian besar nama di daftar tersebut menjadi tersangka makar di kepolisian.

"Dalam kesempatan yang menyedihkan buat saya ini, ... Jadi, kesal, gondok karena semua orang juga merasakan kalau difitnah itu sangat tidak enak," kata Eggi Sudjana usai membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Kalau fitnah dalam bahasa Sunda itu enak, 'kepijit ngeunah'. Tapi kalau ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan tanggal 2 Desember kemarin, dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," sambungnya.

Menurut Eggi, dirinya melaporkan kasus penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik ke polisi menyusul adanya gambar bagan daftar "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial pada saat aksi 212.

Menurutnya, penyebaran informasi tersebut harus dilaporkannya ke polisi karena terbilang fitnah yang sangat serius dan merugikan nama baiknya.

Padahal, ia merasa tidak pernah terlibat dengan 11 orang yang telah ditangkap oleh polisi karena sangkaan melakukan permufakatan makar terkait aksi 212.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional di sini. Dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," kata Eggi.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis (melakukan) makar, semuanya ada di sini (bagan daftar)," sambungnya.

Eggi menceritakan, dirinya kali pertama menerima foto bagan daftar nama donatur tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, ia baru melaporkan dugaan pelanggaran terkait penyebaran gambar bagan tersebut ke polisi pada 6 Desember 2016 atau setelah 11 orang yang tertera di bagan daftar tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian.

Alasan dia, karena dirinya selaku advokat yang kerap bersentuhan dengan kepolisian telah disinggung pertanyaan dari Kapolri.

"Karena saya diprotes juga oleh Kapolri. Dalam arti, 'Lu ikut mana ke situ atau bagaimana'. Menjelaskan pertanyaan ini tidak sesederhana, oh saya enggak ikut ke situ bang. Tapi, menjelaskannya harus secara proses hukum (membuat laporan polisi)," kata dia.

"Apalagi, dampaknya juga sangat serius terhadap kehidupan saya. Sebab, ini menyangkut makar. Padahal, saya tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan rame-rame, itu saya setuju. Kalau makar yang ini bahaya," sambungnya.

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Jakarta - Advokat Eggi Sudjana melapor ke Polda Metro Jaya karena disebut-sebut terlibat melakukan pendanaan dalam upaya makar bersama 8 orang yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Eggi melaporkan adanya penyebaran informasi yang mengaitkan dirinya dengan upaya makar.

"Ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan dari tanggal 2 Desember kemarin dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," terang Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi kemudian memperlihatkan sebuah gambar skema donatur dalam aksi 'Bela Islam' yang dia dapatkan dari seseorang bernama Julia. Julia ini menurut Eggi mengklaim sebagai penasihat hukum yang juga disebut-sebut sebagai pendana dalam gambar skema yang diterimanya.

"Saya pertama dapat ini lewat WA, dari saudari Julia yang saya kenal begitu saja. Tapi setelah saya tanya-tanya dan konfirmasi kepada dia langsung, dia mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, itu menariknya di situ," terang Eggi.

"Tapi kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi saya tahunya pertama dari dia ini. Kemudian saya print, kemudian saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, tudingan tersebut sangat serius dan berdampak ke kehidupan pribadinya. Karena Eggi menegaskan tidak terlibat dengan upaya percobaan makar.

"Karena ini menyangkut makar, padahal kita tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan ramai-ramai, itu setuju. Tapi kalau makar yang ini bahaya," lanjutnya.

Dalam gambar skema tersebut, Eggi disebut dari kelompok Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) di bawah aktivis Ratna Sarumpaet. Selain nama Eggi dan Ratna Sarumpet, ada juga nama-nama di antara 7 tersangka lain yang diduga mencoba melakukan makar, seperti purnawirawan TNI Kivlan Zein dan Adityawarman Thaha.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," imbuh Eggi.

Meski terlibat dalam aksi 2 Desember lalu, namun Eggi menegaskan hal itu tidak ada kaitan dengan upaya makar seperti yang dituduhkan terhadapnya.

"Karena kita tahu, aksi 2 Desember kemarin adalah murni ibadah karena Allah SWT. Saya menjadi risau karena saya sungguh tidak berada di posisi putaran-putaran itu (para tersangka makar-red)," imbuhnya.

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan Eggi, ada beberapa aktivis, tokoh agama hingga tokoh politik yang masuk dalam skema.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri, itu harapan saya," imbuhnya.

Sementara itu, Supramono selaku kuasa hukum Eggi mengatakan, laporan kliennya itu diterima dalam laporan polisi bernomor LP/5984/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum dengan persangkaan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2), jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP.

"Mudah-mudahan penydik dapat mengungkap semua kebenaran sehingga semua clear dan tak ada masalah. Terutama klien kami, Eggi Sudjana, agar harkat dan martabatnya dipulihkan kembali. Mudah-mudahan polisi bisa bertindak dengan proporsional dan profesional," ujar Supramono.

(mei/fdn)

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

dibaca 2.599x

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.

"Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda. Kritik memberikan masukan kepada pemerintah dengan pandangan kritis lumrah di negara demokrasi. Tetapi hukum tetap harus dipegang," ujar Kadiv Humas Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Kita harus sadar bahwa ada hukumnya. Jadi jangan sampai di negara hukum kita serba boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga yang akan kita sadarkan ke masyarakat," paparnya.

Sementara itu, dalam kaitan makar, kata Boy, ketujuh tersangka telah membuat suatu rencana dalam aksi demo 212 kemarin. Mereka diduga akan menduduki MPR dan DPR. Ketujuh tersangka itu adalah Kivlan Zen, Adityawarman Thaha, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain," paparnya.

Boy mengatakan tindakan polisi adalah upaya pembelajaran hukum di era demokrasi. Sebab, kebebasan itu tidak mutlak seenaknya begitu saja.

"Hukum diyakini menjadi sebuah produk. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai terjadi pemahaman yang nanti keliru. Jadi kebebasan kita yang dibatasi oleh hukum. Itu konsekuensinya negara hukum," pungkasnya.
(bag/tor)

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Jakarta - Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.

Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain," paparnya.

Boy mengatakan tindakan polisi adalah upaya pembelajaran hukum di era demokrasi. Sebab, kebebasan itu tidak mutlak seenaknya begitu saja.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Profesor Sri Edi Swasono Terheran-heran dengan Sangkaan Makar Terhadap Adiknya

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

[embedded content]

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Saturday, December 3, 2016

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

[embedded content]

Tuesday, December 6, 2016

Sunday, December 4, 2016

Saturday, December 3, 2016

Social Profiles

Arsip Blog