Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for hanyalah

Showing posts sorted by relevance for query hanyalah. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Rachmawati Soekarnoputri, yusril ihza mahendra

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang, yang mengaku baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Rachmawati dan Ratna Sarumpaet.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Menurut polisi, Jamran dan Rizal dijerat Undang-undang ITE karena dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap isu-isu sara, sementara lainnya dijerat pasal permufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, Sabtu (03/12) menyatakan sebagian mereka disangka melakukan 'permufakatan makar' karena hendak melakukan sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan.

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Namun demikian, menurut Yusril Ihza Mahendra, tuduhan yang diarahkan kepolisian kepada kliennya lebih merupakan upaya pencegahan dari kemungkinan pemanfaatan massa doa bersama pada Jumat (02/12) pagi.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, merasa heran terhadap pasal makar yang digunakan untuk menjerat kliennya. Menurut Habib, sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar.

"Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016).

"Lalu kita juga mikir, ditahan ini agar enggak hadir aja di demo 2 Desember. Feeling kita seperti itu," imbuh dia.

Habiburokhman juga menyinggung usia Adityawarman Thahar, Rachmawati, dan Sri Bintang Pamungkas yang juga sudah di berusia senja. Menurutnya, tak masuk akal menuduh para sesepuh itu melakukan makar.

Dia menduga penangkapan terhadap 11 orang tersebut hanyalah untuk menghalangi mereka ikut aksi 2 Desember. Habiburokhman mengaku pernah mengalami hal serupa di zaman Soeharto.

"Dalam politik seperti ini lazim. Itu bukan tidak pernah terjadi. Kalau saya gambarkan, kondisinya agak seram di Mako Brimob kayak dibawa ke Lubang Buaya. Ada elite Gegana. Kita tidak hanya mendampingi Bu Ratna, tapi juga 10 orang lainnya," ucap dia.

Total ada 11 orang yang ditangkap oleh polisi pada 2 Desember kemarin, yaitu:

1. Eko Suryo Santjojo
2. Adityawarman Thahar
3. Kivlan Zein
4. Firza Huzein
5. Rachmawati Soekarnoputri
6. Ratna Sarumpaet
7. Sri Bintang Pamungkas
8. Alvin Indra
9. Ahmad Dhani
10. Jamran
11. Rizal

Dari nama-nama itu, yang masih ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. Sementara lainnya sudah dibebaskan.
(msl/tor)

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sekjen Komite Bangkit Indonesia Ferry Juliantono setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Jakarta Pusat, (19/11). Ferry Juliantono diduga mendalangi demo di depan DPR dan kampus Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang berakhir rusuh. TEMPO/Am

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono mendesak kepolisian untuk menghapuskan tuduhan makar terhadap pihak-pihak yang kritis menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia menginginkan kejadian penangkapan 11 aktivis adalah yang terakhir atas tuduhan mereka melakukan makar.

â€œJangan lagi gunakan isu makar untuk orang-orang yang kritis di negara ini,â€ kata Ferry di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016. Ia beralasan apabila kepolisian menilai sikap kritis terhadap pemerintah diartikan sebagai makar maka adalah sikap yang keliru. Sebab, nantinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara kritis dan makar.

Ferry menilai makar adalah penggunaan kekuasaan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk 11 orang yang ditangkap polisi menjelang aksi super damai Jumat kemarin hanyalah orang yang kritis menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Ia menilai tidak mungkin kesebelas orang itu melakukan makar.

Menurut Ferry, kasus penangkapan adalah buntut dari ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polisi dinilai kebingungan dan terkesan melindungi Ahok.

Ferry justru khawatir, ketidaktegasan kepolisian untuk menahan Ahok berbuntut pada aksi lain yang tidak sedamai aksi bela Islam jilid lll kemarin. Ia mendesak agar polisi segera menahan Ahok. â€œKalau Ahok ditahan, pasti aman,â€ ujar dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan pihaknya sudah membebaskan 8 dari 11 orang yang ditangkap atas dugaan makar. Namun 3 orang lainnya dipastikan ditahan. Mereka berinisial J, RK, dan SBP.

Martinus berasalan penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menahan tida orang itu. Ia menyebutkan sudah ada upaya perencanaan makar yang dilakukan. Yaitu mendompleng aksi bela Islam jilid lll dengan agenda politik. Ia mengatakan ada upaya bergerak ke DPR dan memaksa parlemen menggelar sidang istimewa.

DANANG FIRMANTO

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Saturday, December 3, 2016

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

Tuesday, December 6, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Monday, December 5, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Sunday, December 4, 2016

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

Monday, December 5, 2016

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Sidang istimewa

Saturday, December 3, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sidang istimewa

Monday, December 5, 2016

Sidang istimewa

Sidang istimewa

Sunday, December 4, 2016

Monday, December 5, 2016

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Social Profiles

Arsip Blog