Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Tujuh

Showing posts sorted by relevance for query p> Tujuh. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelas orang tersebut adalah musikus Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy di Silang Monas, Jakarta 2 Desember 2016.

Setelah sehari ditahan, beberapa orang akhirnya dibebaskan. Berikut empat fakta terkait dugaan upaya makar dan pelanggaran UU ITE;

Ditangkap di Tempat Berbeda

Sebanyak 11 orang yang diduga terlibat upaya makar dan pelanggaran UU ITE, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau persisnya jelang aksi damai 2 Desember. Mereka ditangkap di lokasi berbeda antara pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

Seperti Sri Bintang yang ditangkap di kediamannya, Cibubur, Jakarta Timur. Aktivis Ratna Sarumpaet ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein (KZ) di rumahnya, Gading Griya Lestari Blok H 1 no 15 RT 02 RW 09, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara, musikus Ahmad Dhani ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Sedangkan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri ditangkap di kediamannya, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ditangkap Jelang Demo 212

Penangkapan 11 tersangka makar dan pelanggaran UU ITE tersebut, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau jelang aksi damai bela Islam jilid III di Monas, Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, alasan penangkapan dilakukan Jumat pagi, 2 Desember 2106 adalah untuk menjaga kemurnian niat ibadah jutaan umat yang berkumpul di Monas.

Sebab, kata Boy, polisi melihat ada indikasi pemanfaatan aksi damai 2 Desember itu untuk hal negatif oleh pihak tertentu.

"Kami tak ingin niat tulus alim ulama yang datang kegiatan doa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," kata dia.

1 dari 3 halaman

Tiga Kasus Berbeda

Kepolisian langsung menetapkan tersangka kepada 11 orang yang ditangkap jelang aksi damai 2 Desember 2016. Mereka terlibat dalam tiga kasus berbeda, yakni terkait upaya makar, penghinaan terhadap presiden, dan pelanggaran UU ITE.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech (UU ITE), dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas. "Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir, yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 3 halaman

Tidak Semua Ditahan

Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada delapan tersangka yang dipulangkan dari total 11 orang yang diamankan pada Jumat, 2 Desember pagi kemarin. Tujuh orang terkait kasus dugaan makar dan satu lainnya terkait penghinaan Presiden Jokowi.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani tidak ditahan. Apalagi Dhani dalam hal ini dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, sehingga tidak wajib ditahan.

Tiga tersangka lainnya dari total 11 orang yang ditangkap kemarin kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang sempat diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelas orang tersebut adalah musikus Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy di Silang Monas, Jakarta 2 Desember 2016.

Setelah sehari ditahan, beberapa orang akhirnya dibebaskan. Berikut empat fakta terkait dugaan upaya makar dan pelanggaran UU ITE;

Ditangkap di Tempat Berbeda

Ditangkap Jelang Demo 212

Penangkapan 11 tersangka makar dan pelanggaran UU ITE tersebut, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau jelang aksi damai bela Islam jilid III di Monas, Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, alasan penangkapan dilakukan Jumat pagi, 2 Desember 2106 adalah untuk menjaga kemurnian niat ibadah jutaan umat yang berkumpul di Monas.

Sebab, kata Boy, polisi melihat ada indikasi pemanfaatan aksi damai 2 Desember itu untuk hal negatif oleh pihak tertentu.

"Kami tak ingin niat tulus alim ulama yang datang kegiatan doa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," kata dia.

1 dari 3 halaman

Tiga Kasus Berbeda

"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

2 dari 3 halaman

Tidak Semua Ditahan

Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Jerat Makar di Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech, dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Sebelas orang yang berstatus tersangka itu telah menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebagian telah diizinkan pulang, namun sebagian lain masih ditahan.

"Pemeriksaan sudah mengacu pada landasan hukum yang ada, bukti permulaan cukup. Insya Allah polisi akan tanggung jawab secara hukum atas proses hukum terhadap 11 warga negara kita," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Boy menjelaskan, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.
"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar dia.

Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

Setelah diperiksa 1x24 jam, polisi akhirnya memulangkan delapan tersangka dugaan makar, kendati status tersangka mereka tetap melekat.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Kendati begitu, proses penyidikan kasus ketujuh tersangka tersebut tetap berjalan. Sejumlah barang bukti permulaan berupa tulisan tangan dan percakapan terkait makar dan atau permufakatan jahat juga telah disita penyidik.

"Barang bukti sudah disita. Jadi dalam hal ini proses hukum berjalan. Ini berkaitan dengan perencanaan menduduki kantor DPR. Juga pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, tuntut pergantian pemerintah dan seterusnya," ujar Boy.

Sementara, tiga tersangka lainnya tetap ditahan, salah satunya adalah Sri Bintang Pamungkas.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaan makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Adapun yang dipersangkakan pada Sri Bintang, berkaitan dengan konten di YouTube pada Oktober 2016 berupa ajakan upaya melakukan penghasutan ke masyarakat luas melalui medsos," terang dia.

Kemudian dua tersangka lagi yang ditahan di Polda, yakni kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar. Rizal ditahan berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan kebencian, dan isu SARA melalui media sosial Facebook dan Twitter. Keduanya juga dijerat dengan pasal makar.

"Keduanya dipersangkakan terkait dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 107 KUHP tentang Makar jo Pasal 110 KUHP tentang Permufakatan Jahat," kata Boy.

Barang bukti yang telah disita penyidik meliputi konten penghasutan yang di-posting di media sosial. Penyebaran konten tersebut telah dicium polisi sejak minggu keempat November lalu.

"Karena itu, penyidik melakukan langkah hukum. Dan atas dasar penilaian, Polri nilai sangat bahaya, konten tersebut bisa menimbulkan kemarahan dan antipati massa kepada pihak tertentu, pemerintah, yang tentu tidak mendidik masyarakat Indonesia," pungkas Boy.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas masih menjalani pemeriksaan hingga sekarang. Sri Bintang juga dijerat dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang makar.

"Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 4 halaman

Jerat Makar di Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments