Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for (masyarakat

Showing posts sorted by date for query (masyarakat. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Jum'at, 09 Desember 2016 | 10:57 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. â€œAda (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),â€ katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. â€œKhawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,â€ kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik IndonesiaÂ Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Merdeka.com - Polisi menangkap 11 orang pada Jumat (2/12) dengan dugaan makar, penghinaan Presiden dan menyebar ujaran kebencian di media sosial. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal Kobar, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thahar, Kivlan Zein, Firza Huzein, Alvin Indra dan Ahmad Dhani.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Di antara sejumlah tokoh yang ditangkap memiliki hubungan dengan Partai Gerindra. Di antaranya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Santjojo yang menjabat Ketua DPP Partai Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan agar partainya mengawal proses hukum dua kadernya Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo yang terjerat kasus dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo.

"Itu lah masalahnya saya juga sudah ngomong di beberapa media, apa yang saya sampaikan kami akan memantau mengikuti perkembangan khusus terhadap Bu Rachma," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).

Prabowo siap pasang badan dan membela kadernya bila tuduhan yang diberikan kepada kedua kader itu tidak sesuai fakta.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Sedangkan Anggota Dewan Penasihat Gerindra Martin Hutabarat menegaskan, rencana makar yang dilakukan oleh Rachmawati dkk adalah hak perseorangan, bukan bagian dari agenda partai.

"Ini kan bukan persoalan Gerindra. Ini persoalan polisi dengan orang-orang yang dituduh makar. Dan, kan bukan partainya yang dipersoalkan oleh polisi. Ini kan hak-hak politik perorangan masyarakat, kan gitu. Kecuali kalau dia mengorganisir kegiatan Gerindra untuk melakukan rencana ini. Ini kan tidak. Ini hanya pribadi," jelas Martin.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rachmawati, Eko dan Kivlan tidak ditahan oleh Polri. Martin membantah jika mereka tidak ditahan bukan karena memiliki kedekatan Prabowo Subianto.

"Oh enggak (ada kaitan dengan Prabowo) lah. Dia (Rachmawati) kan, mungkin karena dia anak pendiri negeri ini, anak Bung Karno yang mendirikan negeri ini, mungkin. Tapi kan sebenarnya alasannya karena sakit saja. Dan memang dia kan sedang sakit. Nggak ada persoalan kawan berkawan itu. Persoalannya karena dia sakit," tegasnya.

Martin menekankan, polisi harus memberikan bukti yang kuat soal pemufakatan jahat untuk melakukan makar itu. Sebab, jika mereka hanya menginginkan UUD kembali ke UUD 45, tidak bisa dikatakan makar. Apalagi kalau hanya menyurati DPR/MPR untuk meminta pergantian presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri juga telah menyampaikan segenap pembelaan atas tuduhan aksi makar yang dialamatkan terhadap dirinya. Dia membantah keras melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan sebagai anak dari Bung Karno, dirinya mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua. Dia pun membeberkan kronologi penangkapan terhadap dirinya.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Rachmawati juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya.

[sho]

Rekomendasi Pilihan

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

JAKARTA â€" Sejumlah aktivis dan tokoh nasional beberapa waktu lalu ditangkap di tempat-tempat berbeda. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Menanggapi hal itu, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto meminta kepada pemerintah agar lebih bijak dalam penanganan kasus tersebut.

"Pemerintah, terutama aparat Polri, lebih bijaklah dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai Reformasi jadi setback kembali," kata Andrianto saat berbincang dengan Okezone, Kamis (8/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, sebuah langkah mundur jika pasal karet makar diterapkan kembali kepada aktivis yang kritis terhadap pemerintah. "Reformasi ini buah dari tindakan korektif terhadap pemerintahan yang otoriter terhadap kritik masyarakat. Buah Reformasi itulah berupa kebebasan yang berlaku dengan cara-cara beradab," sambung Andrianto.

Ia menerangkan, apa yang telah dilakukan oleh sejumlah aktivis dan para tokoh masih berada di dalam koridor. "Makar itu definisinya lebih mengganti penguasa dan sistem dengan cara-cara pemaksaan. Sementara para tokoh itu lebih pada cara-cara konstitusional," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Namun ketujuh tersangka makar yakni Kivlan Zain, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Rachmawati, Firza Husein, Eko, dan Alvin Indra dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Sementara musisi sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani, ditangkap karena diduga melakukan penghinaan terhadap penguasa atau presiden. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Mapolda Metro Jaya dengan jeratan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 15:12 WIB

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi masih terus mendalami dugaan makar yang melibatkan sejumlah aktivis dan tokoh. Dia menolak membeberkan proses kerja polisi dalam menelusuri aliran dana yang diindikasikan untuk menyokong upaya makar tersebut.

"(Soal aliran dana) itu konten, materi penyidikan. Tidak bisa disampaikan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rikwanto, aliran dana itu mengarah pada pihak yang berupaya membuat kekacauan, dan mengambil kesempatan saat aksi damai 2 Desember lalu.

Lewat kesepakatan polisi dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), aksi itu menjadi gerakan doa bersama di kawasan Monumen Nasional (Monas). "Aliran dana ini masih kita telusuri, masih kita pertajam, dari mana, untuk apa, dan untuk kepentingan apa," tutur Rikwanto.

Baca: Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Dia juga menegaskan bahwa polisi telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi 2 Desember sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Mereka yang sempat ditangkap adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas. Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan.

Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Menurut Rikwanto, pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan ataupun yang tidak ditahan, bisa kapan saja dilakukan oleh penyidik. "Dalam kaitan bila diperlukan keterangan untuk melengkapi yang sudah diperoleh. Bisa saja minggu ini atau minggu depan diperiksa lagi," kata dia.

YOHANES PASKALIS

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberi keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian sedang menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang diduga mendanai rencana makar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan saat ini penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap hal tersebut. â€œMasih dikembangkan oleh penyidik,â€ kata Argo di kantornya, kemarin.

Argo enggan menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai penyokong dana tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan selesai. Begitu pula Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, yang menyatakan penyidik masih menelusuri sejumlah calon tersangka baru yang diduga ikut berperan sebagai konseptor dan provokator lapangan.

Hingga kemarin Kepolisian telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat pekan lalu, sebagai tersangka kasus dugaan makar. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas.

Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan. Dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Adapun musikus Ahmad Dhani dinyatakan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. â€œMasak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?â€ katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar. Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat. â€œUsia semakin tinggi, teknis semakin matang,â€ ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. "Itu cara inkonstitusional," ucapnya. Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Thursday, December 8, 2016

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

Rekomendasi Pilihan

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Arsip Blog

Friday, December 9, 2016

Thursday, December 8, 2016

Rekomendasi Pilihan

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog