Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Kapolri>

Showing posts sorted by relevance for query Kapolri>. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Salah seorang yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputeri -di sini tampak dalam sebuah foto lama.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan penangkapan 11 tokoh sebelum aksi 212 karena ada petunjuk bahwa mereka bermaksud membajak dan mengarahkan massa aksi 212 ke DPR/MPR untuk memaksa berlangsungnya sidang istimewa (SI) MPR dan mengganti pemerintah yang sah.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menanggapi pertanyaan sejumlah politikus tentang latar belakang penangkapan oleh polisi terhadap beberapa orang yang sebagian dituduh bermufakat melakukan makar.

Tito Karnavian mengatakan polisi menangkap 11 orang tersebut karena ada indikasi mereka akan memanfaatkan mobilisasi massa dalam doa bersama di Monas, Jakarta, untuk agenda politik mereka sendiri.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan nasional pengawal fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Kapolri Tito Karnavian.

Temuan intelijen kepolisian menyebutkan, agenda mereka bermacam-macam, mulai isu kembali ke UUD 1945 serta masalah penyelamatan kebangsaan.

"Tapi caranya adalah dengan menduduki paksa gedung DPR/MPR," kata Tito.

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas, salah-seorang yang ditangkap dan dijerat pasal tuduhan permufakatan makar.

Purnawirawan TNI

Tentang penangkapan sejumlah purnawirawan TNI dalam kasus tersebut, Kapolri mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI.

"Pangdam lapor ke Panglima TNI dan Panglima juga mendukung. Pangdam bahkan mengirimkan tim Denintel (Detasemen Intel) dan POM mendampingi penyidik Polri. Tidak benar penangkapan hanya dilakukan unsur Polri saja," tegasnya.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn)Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Dalam berbagai kesempatan, mereka membantah tuduhan melakukan permufakatan makar seperti dituduhkan polisi.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, bahwa kepolisian memiliki cukup bukti soal rencana makar.

Kepada BBC Indonesia, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia mengatakan, tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan bukan untuk melakukan mufakat makar.

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI - Aksi bela Islam jilid III atau dikenal aksi damai yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) yang dinodai dugaan gerakan makar disebut Kapolri Jendral Tito Karnavian ada aktor intelektual.

Apalagi, ada aliran dana yang mengalir ke beberapa aktivis dan tokoh yang beberapanya ditangkap sebelum aksi 212.

Razman Arif Nasution, penasehat hukum aktivis Sri Bintang Pamungkas meminta agar Kapolri melakukan gelar perkara.

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Agar masyarakat bisa secara gamblang mengetahui fakta yang sebenarnya.

Karena memang harus dibuktikan. Seperti aliran dana dari rekening siapa dan ke siapa.

"Pak kapolri kemarin di DPR mengatakan bahwa sudah ada aktor penyandang dana. Segeralah umumkan itu. Berarti itu aktor intelektualnya. Carilah umumkan. Jangan hanya dugaan. Informasi menyebarÂ kanan kiri," kata Razman di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Pembuktian fakta adanya dugaan makar harus segera dilaksanakan Polri.

Pasalnya, Polri tidak bisa menduga-duga dan asal menangkap seseorang. Sehingga, gelar perkara harus dilakukan Polri.

Apalagi dugaannya beberapa aktivis akan menggerakan massa untuk berbuat kericuhan.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja dah 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas. Iya seperti Ahok. Ayo kita datangkan pakar-pakar. Kalau memang bisa dibuktikan tersangka kita terima, tapi klo tidak dilepaskan," ucapnya.

Anggota DPR Sangsi Aki-Nini Makar, Kapolri: Justru yang Senior Berpengalaman

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Jakarta - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian angkat bicara tentang protes penangkapan para tersangka makar yang berusia lanjut yang dinilai tidak mungkin memobilisasi massa. Ini penjelasan Kapolri.

Pertanyaan penangkapan para tersangka makar yang telah berumur itu dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Erma Maharani. Erma menyebutkan usia mereka sudah tua dan tidak memungkinkan untuk memobilisasi massa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolri lalu memberikan penjelasan seputar penangkapan dan dugaan kegiatan para tersangka. "Kalau dari segi usia dan akses, justru kalau usia matang," jawab Tito saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, para tersangka tersebut senior sehingga sudah berpengalaman. "Cara mainnya matang, enggak harus mendobrak pagar DPR, tapi melakukan setting desain kegiatan justru yang senior yang bisa, yang pengalaman. Yang muda itu muscle-nya, otot," kata dia.

"Jadi tidak menjamin enggak harus dari segi usia. Makin berusia, makin matang taktik dan tekniknya," tegas dia.

Sebelumnya, hal yang sama diungkapkan oleh kuasa hukum tersangka makar, Habiburokhman. Dia mengatakan sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar. "Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12).

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(aan/fdn)

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Kapolri JenderalÂ Tito Karnavian hadir di rapat dengan Komisi III DPR. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kapolri itu membahas penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE.

"Rapatnya sedang berlangsung," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (5/12/2016).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" kata Bamsoet.

Kedua, dia melanjutkan, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud dan menjadi peserta rapat-rapat itu.

"Ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat?" Bamsoet menambahkan.

Dia juga mempertanyakan keterkaitan tersangka penyebar rush money dengan peserta makar atau tidak.

"Kelima, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November yang berujung pada kerusuhan itu? Dan akan berlangsung berapa lama situasi dan kondisi waswas ini akan berlangsung?" dia memaparkan.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan kelima pertanyaan tersebut penting mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluhkan situasi akhir-akhir ini yang dirasakan kurang kondusif.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dalam tempo singkat telah menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu ke Kejaksaan Agung. Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan Kejaksaan Agung," dia menuturkan.

Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, ucap Bamsoet, Komisi III DPR tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok.

"Apa pun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," tegas Bamsoet.

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution meminta Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan makar dilakukan terbuka terbatas seperti kasus dugaan penghinaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

"Saya minta Pak Kapolri supaya gelar perkara terbuka terbatas, kita datangkan pakar-pakar kalau mereka ini dibuktikan tersangka, ayo kita terima, tapi kalau tidak, lepaskan," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/12/2016).

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

"Makanya dibedah-lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja deh 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas seperti Ahok," ucap dia.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Wednesday, December 7, 2016

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Monday, December 5, 2016

Anggota DPR Sangsi Aki-Nini Makar, Kapolri: Justru yang Senior Berpengalaman

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Wednesday, December 7, 2016

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Purnawirawan TNI

Wednesday, December 7, 2016

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog