Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for dipakai

Showing posts sorted by relevance for query dipakai. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang aksi damai 212Â yang baru selesai digelar di Monas, polisi menangkap sejumlah tokoh yang diduga melakukan makar.

Salah satu di antara mereka adalah Ahmad Dhani, musikus sekaligus calon Wali Kota Bekasi.

Penangkapan itu dilakukan saat pentolan Dewa 19 itu tengah berada di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Dhani dalam akun Twitternya.

"Malam ini di depan kamar di Hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP," tulis Ahmad Dhani di akun Twitter-nya.

"Mau mendobrak kamar saya... #ADP," lanjutnya.

Selain Ahmad Dhani, polisi menangkap 10 orang, dengan delapan di antaranya diduga melakukan makar.

Penangkapan itu segera menjadi sorotan media asing. Melalui artikel berjudul "Jakarta protests: Treason arrests as mass rally against city's Governor, Ahok, get underway", ABC NewsÂ memuat pernyataan Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto yang mengatakan 10 orang ditangkap pagi tadi.

Sementara itu media asing lainnya, Reuters, dalam laporannya yang bertajuk "Sea of protesters in Jakarta amid fury over Christian governor" menuliskan 10 orang ditangkap menjelang pagi di mana delapan di antaranya terduga makar. Dan dua lainnya didakwa melanggar UU ITE.

"Mereka kini ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan," ujar Kombes Rikwanto.

Media Singapura, Straits Times, dengan laporannya berjudul "Indonesia arrests 10 for dissident activities, charges 8 of them for treason" juga menginformasikan peristiwa serupa. Pihak kepolisian RI dilaporkan menangkap 10 tersangka di mana delapan di antaranya terduga makar, sementara dua lainnya melanggar pasal UU ITE.

"Kombes Rikwanto tidak menyebutkan nama, tetapi mengidentifikasi mereka dengan sembilan inisial, yakni AD, E, AD, KZ, FH, RA, JA, RK dan SB," tulis Straits Times dalam laporannya.

Ini bukan kali pertama Dhani menjadi sorotan dunia.

Berikut adalah kasus Ahmad DhaniÂ yang sempat menghebohkan dunia kala pilpres pada 2014 lalu.

1 dari 6 halaman

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Penampilan Ahmad Dhani dalam video klip kampanye pasangan Prabowo-Hatta jadi sorotan media Jerman, Der Spiegel. Si penyanyi mengenakan seragam mirip yang dipakai Heinrich Luitpold Himmler, komandan Schutzstaffel (SS), satuan elite Nazi sekaligus orang kepercayaan Adolf Hitler.

Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Dhani memakai lencana pada kerah dan lencana merah pada bagian saku kanan yang sama," tulis Der Spiegel, Selasa 24 Juni 2014.

Tak hanya Jerman, video klip yang diiringi lagu 'We Will Rock You' milik Queen, yang diubah lirik dan judulnya menjadi 'Indonesia Bangkit' itu juga jadi sorotan sejumlah media massa kelas dunia.

Situs Europe online magazineÂ memuat artikel berjudul 'Indonesian rocker criticized for Nazi outfit in election video'.

Di bagian akhir artikelnya, Europe online magazine menulis, "Perlengkapan Nazi tidak ilegal di Indonesia dan banyak orang Indonesia yang tidak menyadari konotasi historisnya."

2 dari 6 halaman

Majalah TIME Menohok...

TIME memuat artikel dengan judul menohok, "This Indonesian Nazi Video Is One of the Worst Pieces of Political Campaigning Ever". TIME menyebut video tersebut sebagai materi kampanye politik terburuk sepanjang masa.

"Pembuat film yang tinggal di Bali, Daniel Ziv, menyebut video itu 'membawa citra skinhead Nazi dalam politik Indonesia'," demikian seperti dimuat TIME.

TIME menilai deskripsi tersebut tepat. "Majalah Jerman Der Spiegel menunjuk bahwa, yang bikin merinding, kostum militer Dhani mirip dengan seragam komandan SS Heinrich Himmler."

Makin dekat dengan hari pemilihan, demikian menurut TIME, kampanye makin panas dengan dukungan masing-masing pendukung calon. Video musik Ahmad Dhani untuk Prabowo-Hatta, dirilis tak lama setelah sejumlah musikus seperti Oppie Andaresta dan Slank membuat lagu dan video berjudul "Salam Dua Jari".

3 dari 6 halaman

Media Israel Berang

Setelah harian terkemuka Jerman,Â Der Spiegel, dan portal majalah Amerika Serikat TIME, kini giliran surat kabar Time of Israel yang ikut bersuara. Media negeri Yahudi itu menuliskan laporannya berjudul "Indonesian quasi-Nazi video causes stir".

Dalam ulasannya pada Rabu, 25 Juni 2014, Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Queen, Nazisme, dan lirik berbahasa Indonesia merupakan kombinasi yang tampaknya aneh. Tapi pada saat suhu politik di negara di Asia Tenggara itu sedang memanas. Hal itu bisa terjadi," tulis Times of Israel.

Media Israel tersebut juga menyamakan burung garuda yang terlihat di dalam video klip Ahmad Dhani dan penyanyi Indonesia Idol itu dengan elang besi Kekaisaran Jerman dan elang Nazi.

"Salah satu musikus, Ahmad Dhani, terlihat memegang garuda emas, burung lambang negara Indonesia, yang menyerupai elang Kekaisaran Jerman yang kemudian menjadi dasar ikonik elang Nazi," tulis Times of Israel.

Portal berita negara yang berbatasan dengan Palestina itu juga mengutip tanggapan Ahmad Dhani atas kritik yang diberikan kepada dirinya terkait video klip kampanye tersebut.

"Apa hubungannya antara tentara Jerman dan Indonesia?" ujar Dhani yang dimuat Times of Israel. "Kami rakyat Indonesia tidak membunuh jutaan orang Yahudi, kan?"

4 dari 6 halaman

Queen Kesal

Pihak Queen pun mempersoalkan video klip tersebut. Bukan karena kostum yang dikenakan Dhani, tapi lagu "We Will Rock You" dibawakannya secara ilegal alias belum mendapatkan izin.

"Ahmad Dhani skinhead imagery http://youtu.be/tpbqIuY8nVo â€ of course this is completely unauthorised by us. Bri," kicau gitaris Queen Brian May dalam akun resminya @DrBrianMay. Penampilan skinhead Ahmad Dhani--menyertakan link video di situs berbagi video--tentu saja kami sama sekali tidak memberikan izin.

5 dari 6 halaman

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments