Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Suara

Showing posts sorted by relevance for query Suara. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

"Jadi, agar laporan kami dilanjutkan Bareskrim, MKD harus terlebih dahulu memeriksa sekaligus menyatakan Fahri bersalah dan MKD juga harus menyerahkan kasus ke Polri untuk dilanjutkan," ujar Sihol.

"Sebab, berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur soal hak imunitas anggota DPR RI. Jadi laporan kami ke MKD mengatasi hak imunitas Fahri terlebih dulu," lanjut dia.

Dalam laporannya, Bara JP akan membawa bukti rekaman video dan suara Fahri saat berorasi di tengah kerumunan massa 4 November di depan Istana. Sihol berharap MKD menindaklanjutinya.

Kompas TV Pelapor Fahri Hamzah Serahkan Bukti Rekaman Tindakan Makar

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments