Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Ferry

Showing posts sorted by relevance for query p>Ferry. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

Sekjen Komite Bangkit Indonesia Ferry Juliantono setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Jakarta Pusat, (19/11). Ferry Juliantono diduga mendalangi demo di depan DPR dan kampus Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang berakhir rusuh. TEMPO/Am

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono mendesak kepolisian untuk menghapuskan tuduhan makar terhadap pihak-pihak yang kritis menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia menginginkan kejadian penangkapan 11 aktivis adalah yang terakhir atas tuduhan mereka melakukan makar.

â€œJangan lagi gunakan isu makar untuk orang-orang yang kritis di negara ini,â€ kata Ferry di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016. Ia beralasan apabila kepolisian menilai sikap kritis terhadap pemerintah diartikan sebagai makar maka adalah sikap yang keliru. Sebab, nantinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara kritis dan makar.

Ferry menilai makar adalah penggunaan kekuasaan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk 11 orang yang ditangkap polisi menjelang aksi super damai Jumat kemarin hanyalah orang yang kritis menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Ia menilai tidak mungkin kesebelas orang itu melakukan makar.

Menurut Ferry, kasus penangkapan adalah buntut dari ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polisi dinilai kebingungan dan terkesan melindungi Ahok.

Ferry justru khawatir, ketidaktegasan kepolisian untuk menahan Ahok berbuntut pada aksi lain yang tidak sedamai aksi bela Islam jilid lll kemarin. Ia mendesak agar polisi segera menahan Ahok. â€œKalau Ahok ditahan, pasti aman,â€ ujar dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan pihaknya sudah membebaskan 8 dari 11 orang yang ditangkap atas dugaan makar. Namun 3 orang lainnya dipastikan ditahan. Mereka berinisial J, RK, dan SBP.

Martinus berasalan penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menahan tida orang itu. Ia menyebutkan sudah ada upaya perencanaan makar yang dilakukan. Yaitu mendompleng aksi bela Islam jilid lll dengan agenda politik. Ia mengatakan ada upaya bergerak ke DPR dan memaksa parlemen menggelar sidang istimewa.

DANANG FIRMANTO

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar Jumat (2/12/2016). Â© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Belakangan kata makar sontak populer. Publik menyoroti kata itu karena keluar dari pihak polisi dan tentara nasional terkait adanya potensi makar di demonstrasi Jumat lalu (2/12/2016).

Nyatanya demonstrasi yang dikenal "212" itu jauh dari usaha makar. Malah Presiden Joko Widodo salat bersama dan juga berpidato di Monumen Nasional--tempat aksi digelar.

"Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar," demikian penggalan pidato Jokowi ketika itu.

Tapi dugaan makar yang diduga akan menunggangi aksi itu ternyata terbongkar. Di beberapa tempat yang berbeda ada 11 nama yang ditangkap polisi.

Dari 11 orang itu polisi menetapkan 10 nama yang jadi tersangka. Yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran.

Dikutip dari CNN Indonesia, dari 10 nama itu ada delapan yang dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Ahmad Dhani sendiri dijerat Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden.

Penangkapan itu kemudian menuai tanda tanya. Yang paling nyaring adalah dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tudingan makar kepada para tokoh dan aktivis itu membahayakan perkembangan demokrasi.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua, termasuk Sri Bintang Pamungkas," kata Ferry.

Ferry beranggapan sulit baginya menuding tokoh-tokoh yang ditangkap itu berbuat makar. Menurutnya makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar. Tapi dalam pandangan Ferry mereka hanya menyampaikan pendapat di muka publik, dan itu merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian rupa, dan tidak bisa memilah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Tapi polisi punya persepsi berbeda. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan perbuatan makar beda jauh dengan penyampaian kritik.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Bagi Boy kritik tidak boleh disampaikan dengan ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan. Ia berharap kritik itu tetap sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku, baik penyampaian melalui verbal, non verbal atau media elektronik.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," katanya.

Lebih jauh, menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk pemufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Dalam arti, penyidik tidak perlu menunggu pemberontakan terealisasi untuk menangkap mereka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bukti para tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan.

Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan," kata Boy menambahkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam sejarahnya undang-undang terkait makar lahir dari usaha pihak berkuasa untuk melawan setiap pihak yang mencoba melawan untuk menggulingkannya. Dalam Undang-undang KUHP yang dilahirkan Belanda dan diadopsi Indonesia disebutkan makar itu usaha atau kegiatan untuk menumbangkan pemerintah yang sah.

Dalam Pasal 107 KUHP makar diidentikkan dengan empat hal: makar terhadap pemerintah, ideologi, wilayah dan makar terhadap kepala negara.

Jenis hukuman untuk pelaku makar beraneka ragam, ada yang cuma 2,5 tahun saja, ada juga yang sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati, seperti yang dikatakan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Indonesia pernah beberapa kali terancam makar yang dilakukan warga negaranya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang perwira muda bernama Daniel Maukar. Dia melakukan serangan ke Istana Negara dengan pesawat tempur MiG-17 Fresco di era kepemimpinan Sukarno.

Akibatnya Daniel diadili atas tindakan makar dan dijatuhi hukuman mati, namun diampuni dan hanya menjalani delapan tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas.

Kasus makar yang lain dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan juga Organisasi Papua Merdeka, karena dianggap melawan kedaulatan NKRI.

Sebagai catatan, tidak cuma perbuatan makar yang berujung bui. Kritik pun juga bisa. Misalnya kritikan soal banjir yang dilayangkan Abdul Hamid (62), warga Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Wali Kota Syaharie Jaang.

Hamid dipolisikan beberapa waktu lalu dengan Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasib yang sama juga dialami Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Gowa, yang dipenjara karena mengkritik sistem pemerintahan Bupati Gowa Ichsan Limpo melalui media sosial Line.

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments