Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Lalu

Showing posts sorted by relevance for query p>Lalu. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meningkat dalam mendekati aksi unjuk rasa 2 Desember lalu. Ia memimpin rapat-rapat khusus untuk memastikan keamanan negeri ini terjamin saat Aksi Bela Islam III itu berlangsung.

Ketika Tempo menemui Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus pada Selasa, 29 November 2016, mantan Panglima ABRI itu baru selesai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. â€œPemerintah ingin membuat masyarakat aman dan tenteram,â€ ucap pria 69 tahun ini.

Wiranto berujar, pemerintah sudah mengantisipasi ancaman, seperti terorisme dan makar, yang bisa muncul saat demonstrasi. Pemerintah, tutur dia, bertekad mengatasi bahaya itu tanpa menimbulkan kekacauan atau ketakutan di masyarakat. Terbukti dengan penangkapan sepuluh orang terduga makar pada Kamis malam-Jumat subuh, 1-2 Desember 2016.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Isu makar ini tak bisa saya perbincangkan dengan masyarakat karena itu masalah sensitif. Tentu ada indikator-indikator dan laporan intelijen yang masuk, sehingga Kepala Kepolisian RI mengatakan ada kemungkinan terjadi makar. Kapolri menyampaikan hal itu bukan untuk membuat masyarakat khawatir, resah, dan takut, tapi sebagai informasi. Pemerintah sudah mengetahui hal itu, dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Pemerintah sudah paham, sekitar 500 orang Indonesia berangkat ke wilayah-wilayah ISIS. Mereka masuk kamp pelatihan. Kami tahu persis ada 53 orang yang telah kembali ke Indonesia. Nah, itu yang sekarang sedang menjadi garapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada saja kemungkinan mereka memanfaatkan demonstrasi.

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Mereka dihubungi dan disadarkan agar paham mereka yang tak sesuai dengan napas Pancasila dibuang lalu kembali menjadi warga negara yang baik. Tapi di antara mereka ada juga yang belum sadar sepenuhnya.

Apa ancaman paling serius dari mereka?

Kalau orang sudah bergerak ke sana, berlatih dan berjuang bersama kelompok ISIS, lalu kembali ke Indonesia, kita harus mengawasi dan menyadarkan. Pemerintah tentu melakukan langkah yang cukup tepat agar mereka tak melakukan aksi yang mengganggu keamanan nasional.

TIM TEMPO

ï¿½

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 13:08 WIB

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto Â

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

PALMERAH, KOMPAs.com - Di tengah memanasnya politik Tanah Air, ada kabar menggembirakan pada Sabtu (3/12/2016) malam. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam.

Hasil ini menjadi modal utama untuk kembali merebut poin pada pertandingan berikutnya di Vietnam pada pekan depan. Presiden RI Joko Widodo tampak berada di deretan kursi penonton untuk memberi semangat kepada Timnas.Â

Di luar berita membanggakan itu, media massa di Indonesia masih berkutat pada pemberitaan soal dugaan makar dan juga berbagai manuver politik terkait pemilihan kepala daerah. Berita lain adalah hilangnya pesawat milik Polri yang diduga jatuh di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau.Â

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita kemarin, berikut ini Kompas.com merangkum berita-berita kemarin yang perlu Anda ikuti hingga kini.Â

1. Menang 2-1 atas Vietnam, Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain Timnas

Twitter @affsuzukicup Para pemain timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (3/12/2016). Boaz Solossa menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih dalam laga tersebut.

Indonesia menang berkat gol Hansamu Yama dan Boaz Solossa. Adapun gol tunggal Vietnam dicetak Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Hasil ini menjadi modal berharga Indonesia untuk melakoni leg kedua di Vietnam pada Rabu, 7 Desember nanti. Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion My Dinh.

Bermain di hadapan puluhan ribu suporter serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pasukan Merah Putih bermain penuh semangat. Hanya perlu tujuh menit bagi tim besutan Alfred Riedl ini untuk membobol gawang Vietnam.

Atas kemenangan itu, Presiden Joko Widodo langsung memberi ucapan selamat langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Pada laga di Stadion Pakansari itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansamu Yama dan penalti Boaz Solossa. Satu-satunya gol Vietnam dibukukan Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung kemenangan Indonesia tersebut. Bahkan, pria kelahiran Solo itu tampak bangkit dari kursinya saat skuad Garuda mencetak gol.

Wajah semringah pun tampak dari Presiden Jokowi dengan hasil positif ini. Indonesia sempat kebobolan dan skor jadi imbang. Namun, Presiden Jokowi bisa kembali ceria setelah skuad Garuda mencetak gol kemenangan via penalti Boaz Solossa.

Simak berita selengkapnya:

Gol Penalti Boaz Bawa Indonesia Menang 2-1 atas VietnamÂ

Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain TimnasÂ

2. Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

Lutfy Mairizal Putra Tersangka kasus dugaan makar Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani di Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016)

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan, tiga dari 10 orang yang diperiksa polisi telah ditahan penyidik lantaran diduga terlibat makar.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dipulangkan dengan alasan subyektivitas penyidik.

"Ketiga orang di sini berinisial J, R, dan SBP, dilakukan penahanan sejak kemarin pukul 22.00 WIB," kata Martinus dalam diskusi bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Dari tiga orang yang ditahan, dua di antaranya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, seorang lainnya ditahan karena diduga melakukan perbuatan yang diatur di dalam pasal makar.

"Mereka akan ditahan dalam 20 hari ke depan," kata Martinus.

Baca selengkapnya di sini.Â

3. Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri

Ambaranie Nadia K.M Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan telah melakukan permufakatan makar.

Boy menegaskan, permufakatan yang dimaksud berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik. Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.Â

4. Polda Kepri: Sempat Hilang Kontak, Pesawat Jatuh di Perairan Lingga

Foto: Divisi Humas Mabes Polri (istimewa) Personel kepolisian sebelum naik ke pesawat Sky Truck dengan nomor registrasi penerbangan P4201 yang hilang kontak di Kepulauan Riau, Sabtu (3/12/2016).

Polda Kepri membenarkan bahwa pesawat M-28 Skytruck dengan nomor regristrasi B-4201 hilang kontak lalu jatuh di perairan Kabupatan Lingga di sisi selatan Provinsi Kepri.

"Iya benar, pesawat sempat hilang kontak. Informasi terakhir jatuh di perairan wilayah Kabupaten Lingga," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan pesawat berwarna biru putih tersebut dalam perjalanan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

"Dari data penumpang yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut penumpang dan kru berjumlah 15 orang personel. Baru data global saja yang bisa saya sampaikan," kata dia.

Erlangga juga membenarkan bahwa semua yang ada dalam pesawat naas tersebut merupakan personil dari kepolisian.

"Semua dari kesatuan Ditpolud Baharkam Polri. Pesawat membawa kru untuk helikopter di Polda Kepri. Jadi di BKO kan ke Polda Kepri," kata Erlangga.

Baca selengkapnya di sini.Â

Pesawat Skytruck Jadi Andalan dalam Operasi Kemanusiaan hingga Penegakan HukumÂ

5. Saat Menteri Susi Menangis Bahagia Setelah Bergelar "Doktor Kehormatan"

Kontributor Semarang, Nazar Nurdin Press conference pemberian gelar honoris causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kampus Undip Tembalang Jumat (2/12/2016)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara tanpa teks dalam rapat senat terbuka pemberian gelar honoris causa kepada dirinya, Sabtu (3/12/2016). Dia juga menangis bahagia dalam momen itu.

Di depan para guru besar, serta para tamu undangan, Susi yang mengaku tak berpendidikan itu berbicara dengan tegas dan tenang.

Susi berpidato tentang pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fisihing demi menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Teks ada di tangannya, namun hanya dijadikan sekedar panduan berpidato.

"Habis pengukuhan ini saya mungkin berbeda, yang memimpin KKP adalah doktor honoris causa," canda Susi di sela pidatonya, siang ini.

Dalam memberantas illegal fishing, Susi mengaku memanfaatkan "kebodohannya" untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

Bagi dia, ikan di Indonesia hanya boleh diambil dan dimanfaatkan warganya. Jika ada yang mencuri ikan, kapal pencuri tidak segan untuk ditenggelamkan. Bagi dia, ikan adalah kedaulatan bangsa itu sendiri.

Baca selengkapnya di sini.Â

6. Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi, Pengurus PDI-P Lepas Seragam

Nibras Nada Nailufar Boy Sadikin mendeklarasikan Kawan Juang Boy (KJB), mantan pengurus PDI-P DPC Jakarta Barat yang kini mendukung Anies-Sandi, Sabtu (3/12/2016).

Sejumlah pengurus PDI-P di Jakarta Barat mendeklarasikan dirinya sebagai Kawan Juang Boy (KJB) untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, Sabtu (3/12/2016).

Para pengurus ini menyatakan loyalitasnya kepada mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin sehingga mereka mengikuti langkah Boy yang mundur dari PDI-P karena menolak memenangkan Ahok-Djarot yang kini diusung PDI-P.

Salah satu pengurus yang mengungkapkan kekecewaannya adalah M Ranto, yang merupakan mantan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P Kebon Jeruk. Ia menyesalkan kepengurusan PDI-P di tingkat cabang hingga ranting yang tidak demokratis.

Ia mengaku sudah menghabiskan puluhan juta untuk membesarkan PDI-P, tetapi belakangan aspirasinya tak didengar oleh para petinggi partai.

Baca selengkapnya di sini.Â

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Social Profiles

Arsip Blog