Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Pemerintah

Showing posts sorted by relevance for query p>Pemerintah. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meningkat dalam mendekati aksi unjuk rasa 2 Desember lalu. Ia memimpin rapat-rapat khusus untuk memastikan keamanan negeri ini terjamin saat Aksi Bela Islam III itu berlangsung.

Ketika Tempo menemui Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus pada Selasa, 29 November 2016, mantan Panglima ABRI itu baru selesai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. â€œPemerintah ingin membuat masyarakat aman dan tenteram,â€ ucap pria 69 tahun ini.

Wiranto berujar, pemerintah sudah mengantisipasi ancaman, seperti terorisme dan makar, yang bisa muncul saat demonstrasi. Pemerintah, tutur dia, bertekad mengatasi bahaya itu tanpa menimbulkan kekacauan atau ketakutan di masyarakat. Terbukti dengan penangkapan sepuluh orang terduga makar pada Kamis malam-Jumat subuh, 1-2 Desember 2016.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Isu makar ini tak bisa saya perbincangkan dengan masyarakat karena itu masalah sensitif. Tentu ada indikator-indikator dan laporan intelijen yang masuk, sehingga Kepala Kepolisian RI mengatakan ada kemungkinan terjadi makar. Kapolri menyampaikan hal itu bukan untuk membuat masyarakat khawatir, resah, dan takut, tapi sebagai informasi. Pemerintah sudah mengetahui hal itu, dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Pemerintah sudah paham, sekitar 500 orang Indonesia berangkat ke wilayah-wilayah ISIS. Mereka masuk kamp pelatihan. Kami tahu persis ada 53 orang yang telah kembali ke Indonesia. Nah, itu yang sekarang sedang menjadi garapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada saja kemungkinan mereka memanfaatkan demonstrasi.

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Mereka dihubungi dan disadarkan agar paham mereka yang tak sesuai dengan napas Pancasila dibuang lalu kembali menjadi warga negara yang baik. Tapi di antara mereka ada juga yang belum sadar sepenuhnya.

Apa ancaman paling serius dari mereka?

Kalau orang sudah bergerak ke sana, berlatih dan berjuang bersama kelompok ISIS, lalu kembali ke Indonesia, kita harus mengawasi dan menyadarkan. Pemerintah tentu melakukan langkah yang cukup tepat agar mereka tak melakukan aksi yang mengganggu keamanan nasional.

TIM TEMPO

ï¿½

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 13:08 WIB

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto Â

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Ini penjelasan kenapa orang bisa dituduh melakukan makar

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Brilio.net - Bersamaan dengan gerakan aksi damai 212, Kepolisian Republik Indonesia menangkap sejumlah tokoh nasional yang diduga melakukan aksi makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Kepada wartawan di Silang Monas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri , Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membenarkan soal penangkapan tersebut.

Sri Bintang Pamungkas PhD yg pakai kain sarung, dari sisi kiri terlihat spt Bung Karno: dialog dg "Tim Penjemput" #212 pic.twitter.com/bNNqJoxG6W
â€" Sang Gerilya Batavia (@IndraJPiliang)
December 2, 2016

"Iya memang ada sejumlah yang diamankan di Polda Metro Jaya," kata Boy saat ditemui di Silang Monas, Jumat (2/11)

Menurutnya ada sekitar delapan orang yang diamankan terkait tuduhan makar. "Ada delapan orang," katanya.

foto: Twitter/@viraagustinaa

Lantas kenapa tokoh tersebut diduga melakukan makar. Ini sedikit penjelasannya. Makar sendiri suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undag. Tindakan makar menurut pasal 107 UU KUHP terdiri dari 4 macam.

Yakni, tindakan makar terhadap pemerintah, makar terhadap wilayah, ideologi, dan makar terhadap Presiden atau Kepala Negara.

Berikut selengkapnya, bunyi pasal 107 dan 108 yang menjelaskan soal makar:

Bunyi pasal 107:

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108:

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sementara dalam KBBI, makar berarti upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.Â

Terkait penangkapan delapan tokoh tersebut, pengacara Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mendampingi sejumlah tokoh tersebut.

3. Saya katakan kepada Bu Ratna saya dampingi beliau sebagai lawyer, begitu juga tokoh2 lain yang diambil polisi pagi ini
â€" Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd)
December 2, 2016

(brl/swh)

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments