Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Pimpinan

Showing posts sorted by relevance for query Pimpinan. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Inikah Surat yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Dia dan delapan orang lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ernalias, Istri aktivis Sri Bintang Pamungkas mengaku kaget. Saat sore ketika kediamannya didatangi oleh beberapa orang berbadan tegap dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari Polda Metro Jaya.

Tanpa basa-basi, pagi itu, Jumat, 2 Desember 2016Â polisi berpakaian preman langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka hendak menangkap suaminya atas tuduhan tindakan makar.

"Ada yang ngetok-ngetok, saya yang keluar, saya kira ada apa. Terus satpam bilang ini ada dari kepolisian dari Kapolda. Untuk apa? Mau bicara sama bapak," ujar Ernalias Sri Bintang, Jumat (2/11/2016).

Saat penangkapan, suaminya sedang duduk santai sembari menikmati segelas kopi hangat. "Di situ nego dulu, katanya bapak mau lihat apakah ada surat penangkapan. Dikasih suratnya, cuma langsung diambil," ujar Ernalias.

Dia mengaku tidak mendengar pembicaraan antara polisi dan suaminya. Namun secara tiba-tiba suaminya memberitahukan akan ditangkap dengan dugaan makar.

"Bapak bilang kalau dia mau ditangkap. Saya tanya apa alasan mereka? Polisi bilang karena ingin makar," ujar Ernalias.

Sekitar pukul 06.30 WIB, suaminya langsung dibawa oleh polisi ke Polda Metro Jaya. Tapi, belakangan sang suami mengabarkan, dibawa ke Brimob Kelapa Dua Depok.

"Rencananya dibawa ke Polda. Tapi sekitar 5 menit kemudian bapak bilang akan dibawa ke arah Brimob," ujar Ernalias.

Erlina pun meyakini tudingan makar terhadap suaminya tidak benar. Terkait adanya surat yang disebut sebagai upaya makar, Erlina menjelaskan, bahwa pada tanggal 1 Desember suaminya itu bukan terlibat kegiatan, tapi mengantar surat ke DPR-MPR dan Markas TNI di Cilangkap.

"Habis ngetik, paginya salat, bangun (untuk) ngeprint (tapi) tinta habis. Pergi keluar ngeprint di luar. Suratnya dibawa sendiri ke DPR, MPR dan TNI di Cilangkap. Waktu nganter surat (ditemani) sama Dahlia Zein, masih saudara saya," kata dia.

Erlina sempat menyampaikan isi surat yang disampaikan Sri Bintang tersebut ke wartawan. Berikut isi surat tersebut:

Kepada Yth.:
Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
d/a Gedung DPR/MPR-RI
Jl. Jenderal Hatot Soebroto
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin. Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,

Sri-Bintang Pamungkas

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Salah seorang yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputeri -di sini tampak dalam sebuah foto lama.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan penangkapan 11 tokoh sebelum aksi 212 karena ada petunjuk bahwa mereka bermaksud membajak dan mengarahkan massa aksi 212 ke DPR/MPR untuk memaksa berlangsungnya sidang istimewa (SI) MPR dan mengganti pemerintah yang sah.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menanggapi pertanyaan sejumlah politikus tentang latar belakang penangkapan oleh polisi terhadap beberapa orang yang sebagian dituduh bermufakat melakukan makar.

Tito Karnavian mengatakan polisi menangkap 11 orang tersebut karena ada indikasi mereka akan memanfaatkan mobilisasi massa dalam doa bersama di Monas, Jakarta, untuk agenda politik mereka sendiri.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan nasional pengawal fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Kapolri Tito Karnavian.

Temuan intelijen kepolisian menyebutkan, agenda mereka bermacam-macam, mulai isu kembali ke UUD 1945 serta masalah penyelamatan kebangsaan.

"Tapi caranya adalah dengan menduduki paksa gedung DPR/MPR," kata Tito.

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas, salah-seorang yang ditangkap dan dijerat pasal tuduhan permufakatan makar.

Purnawirawan TNI

Tentang penangkapan sejumlah purnawirawan TNI dalam kasus tersebut, Kapolri mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI.

"Pangdam lapor ke Panglima TNI dan Panglima juga mendukung. Pangdam bahkan mengirimkan tim Denintel (Detasemen Intel) dan POM mendampingi penyidik Polri. Tidak benar penangkapan hanya dilakukan unsur Polri saja," tegasnya.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn)Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Dalam berbagai kesempatan, mereka membantah tuduhan melakukan permufakatan makar seperti dituduhkan polisi.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, bahwa kepolisian memiliki cukup bukti soal rencana makar.

Kepada BBC Indonesia, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia mengatakan, tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan bukan untuk melakukan mufakat makar.

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. RachmawatiÂ menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. RachmawatiÂ menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

RachmawatiÂ menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Â "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, membantah kliennya melakukan upaya makar. Aldwin menjelaskan pada pertemuan 1 Desember di Sari Pan Pacific kliennya hanya mengajukan petisi.

"Jadi Bu Rachma merasa tidak ada upaya makar yang dituduhkan. Bu Rachma hanya kemudian ingin mengajukan dua petisi saja," kata Aldwin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menjelaskan petisi yang diajukan kliennya itu berisi dukungan kepada umat Islam terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu petisi membangun soliditas empati umat Islam penegakan hukum kasus Pak Ahok," kata dia.

Petisi kedua berkaitan dengan menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Yang mana Isu ini juga disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas melalui suratnya yang dikirimkan ke pimpinan MPR/DPR dengan tembusan Panglima TNI.

"Kedua ingin menyampaikan kepada lembaga DPR beraspirasi untuk kemudian bisa mengembalikan UUD 45 sebelum amandemen, itu saja," jelasnya.

Terkait petisi itu, Aldwin mengklaim kliennya tidak melakukan upaya makar. Bahkan menurut dia Rachmawati juga tidak punya niatan seperti yang dituduhkan itu.

"Di luar itu, Bu Rachma menyampaikan tidak ada upaya apapun apalagi makar begitu. Tidak ada terlintas seperti itu, karena tidak ada upaya itu," katanya.

Dengan alasan itu juga Rachmawati tidak menandatangani surat penangkapan dirinya.

"Beliau kenapa tidak menandatangani surat penangkapan karena memang beliau tidak merasa melakukan upaya seperti itu," jawab dia.

Aldwin mengaku tidak tahu soal bukti awal yang digunakan penyidik untuk menangkap Rachmawati. Dia hanya menyebut pemeriksaan terpaksa dihentikan karena kondisi kliennya drop.

"Bukti apa yang sudah dimiliki penyidik kita belum tahu. Tadi hanya ditanyakan beberapa pertanyaan saja, riwayat hidup dan sebagainya makanya tadi sempat di dua kali BAP tapi karena kondisi tidak optimal untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan. Karena memang kondisinya drop dan sakit," jelas dia.
(ams/jor)

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Inikah Surat yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Friday, December 2, 2016

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Inikah Surat yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Friday, December 2, 2016

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Social Profiles

Arsip Blog