Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Komisi III DPR

Showing posts sorted by date for query Komisi III DPR. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

Merdeka.com - Polisi menangkap 11 orang pada Jumat (2/12) dengan dugaan makar, penghinaan Presiden dan menyebar ujaran kebencian di media sosial. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal Kobar, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thahar, Kivlan Zein, Firza Huzein, Alvin Indra dan Ahmad Dhani.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Di antara sejumlah tokoh yang ditangkap memiliki hubungan dengan Partai Gerindra. Di antaranya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Santjojo yang menjabat Ketua DPP Partai Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan agar partainya mengawal proses hukum dua kadernya Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo yang terjerat kasus dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo.

"Itu lah masalahnya saya juga sudah ngomong di beberapa media, apa yang saya sampaikan kami akan memantau mengikuti perkembangan khusus terhadap Bu Rachma," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).

Prabowo siap pasang badan dan membela kadernya bila tuduhan yang diberikan kepada kedua kader itu tidak sesuai fakta.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Sedangkan Anggota Dewan Penasihat Gerindra Martin Hutabarat menegaskan, rencana makar yang dilakukan oleh Rachmawati dkk adalah hak perseorangan, bukan bagian dari agenda partai.

"Ini kan bukan persoalan Gerindra. Ini persoalan polisi dengan orang-orang yang dituduh makar. Dan, kan bukan partainya yang dipersoalkan oleh polisi. Ini kan hak-hak politik perorangan masyarakat, kan gitu. Kecuali kalau dia mengorganisir kegiatan Gerindra untuk melakukan rencana ini. Ini kan tidak. Ini hanya pribadi," jelas Martin.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rachmawati, Eko dan Kivlan tidak ditahan oleh Polri. Martin membantah jika mereka tidak ditahan bukan karena memiliki kedekatan Prabowo Subianto.

"Oh enggak (ada kaitan dengan Prabowo) lah. Dia (Rachmawati) kan, mungkin karena dia anak pendiri negeri ini, anak Bung Karno yang mendirikan negeri ini, mungkin. Tapi kan sebenarnya alasannya karena sakit saja. Dan memang dia kan sedang sakit. Nggak ada persoalan kawan berkawan itu. Persoalannya karena dia sakit," tegasnya.

Martin menekankan, polisi harus memberikan bukti yang kuat soal pemufakatan jahat untuk melakukan makar itu. Sebab, jika mereka hanya menginginkan UUD kembali ke UUD 45, tidak bisa dikatakan makar. Apalagi kalau hanya menyurati DPR/MPR untuk meminta pergantian presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri juga telah menyampaikan segenap pembelaan atas tuduhan aksi makar yang dialamatkan terhadap dirinya. Dia membantah keras melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan sebagai anak dari Bung Karno, dirinya mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua. Dia pun membeberkan kronologi penangkapan terhadap dirinya.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Rachmawati juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya.

[sho]

Rekomendasi Pilihan

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Jakarta - Sejumlah tokoh ditetapkan menjadi tersangka dugaan makar oleh polisi, salah satunya adalah Rachmawati Soekarnoputri yang merupakan Waketum Partai Gerindra. Kader Gerindra kemudian mendapat instruksi dari sang ketum, Prabowo Subianto.

"(Instruksi Prabowo) Kita disuruh berhati-hati bersikap. Kita tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata poliitkus Gerindra, Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2016).

Desmond menuturkan dia terus memantau perkembangan kasus dugaan makar yang bergulir, khususnya pada Rachmawati Soekarnoputri. "Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan," imbuhnya.

Yang terbaru, polisi menangkap aktivis Hatta Taliwang dan menjeratnya dengan UU ITE. Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan perlu ada pembuktian yang cukup.

"Pada pembuktian itu lah yang kita tunggu. Saya cuma berharap jangan sampai polisi mengada-ada saja akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan," ujar Desmond.
(imk/fjp)

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Desmond menuturkan dia terus memantau perkembangan kasus dugaan makar yang bergulir, khususnya pada Rachmawati Soekarnoputri. "Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan," imbuhnya.

Yang terbaru, polisi menangkap aktivis Hatta Taliwang dan menjeratnya dengan UU ITE. Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan perlu ada pembuktian yang cukup.

"Pada pembuktian itu lah yang kita tunggu. Saya cuma berharap jangan sampai polisi mengada-ada saja akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan," ujar Desmond.
(imk/fjp)

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Desmond menuturkan dia terus memantau perkembangan kasus dugaan makar yang bergulir, khususnya pada Rachmawati Soekarnoputri. "Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan," imbuhnya.

Yang terbaru, polisi menangkap aktivis Hatta Taliwang dan menjeratnya dengan UU ITE. Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan perlu ada pembuktian yang cukup.

"Pada pembuktian itu lah yang kita tunggu. Saya cuma berharap jangan sampai polisi mengada-ada saja akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan," ujar Desmond.
(imk/fjp)

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

JAKARTA - Sebanyak 11 aktivis ditangkap kepolisian karena diduga berencana melakukan penggulingan terhadap pemerintahan atau makar pada 2 Desember 2016. Rachmawati Soekarnoputeri, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, turut ditangkap dalam operasi senyap.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak percaya dengan kemampuan para aktivis tersebut untuk bisa berbuat makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BERITA REKOMENDASI

"Tapi saya juga enggak begitu yakin orang-orang yang sekarang diduga melakukan makar. Saya juga enggak percaya (mereka) punya kemampuan untuk melakukan makar," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Terkait adanya penyandang dana untuk gerakan makar yang sudah terendus Polri, Masinton mengaku heran. Menurut politikus PDIP itu, penyandang dana tersebut salah menggelontorkan dana itu kepada Rachmawati cs. "Mungkin bandarnya aja salah kasih kali," ungkapnya.

Sebelumnya, delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan makar, yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian, seniman dan aktivis politik, Ratna Sarumpaet; pentolan â€˜Dewa 19â€™ sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko.

Sementara ada dua orang lainnya yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar. Total 10 orang diamankan dalam operasi senyap menjelang aksi damai 212.

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian menangkap aktivis Hatta Taliwang.

Hatta diamankan karena diduga terlibat perencanaan makar kepada pemerintah pada Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meyakini potensi orang yang dituduh polisi untuk melakukan makar kecil.

"Tapi sebagai pintu masuk untuk menelusuri pembiayaannya, aktor pendanaannya sah-sah saja dilakukan oleh polisi," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Masinton mengungkapkan alasan keyakinannya tersebut.

Ia menuturkan jaringan aktivis kepada grass root tidak cukup kuat.

Pengorganisasian massa juga lemah.

"Kedua, beberapa orang ini memang dari dulu sifatnya adalah oposan sejati, mau pemerintahannya siapa, dia teriak saja," kata Masinton.

Alasan lainnya, kata Masinton, aktivis tersebut tidak punya basis pengorganisasian massa yang mengakar dan solid.

Mereka, kata Masinton, cuma memanfaatkan situasi serta kerumunan lalu diklaim untuk melakukan makar.

"Itu kan kepemimpinannya harus punya akar yang kuat, dan punya jaringan yang kuat juga, nah yang saya bisa baca dari ini adalah bahwa mereka ini digunakan oleh aktor-aktor yang punya uang untuk menciptakan instabilitas, mengganggu stabilitas Pemerintahan Jokowi JK," ujar Politikus PDIP itu.

Oleh karenanya, Masinton meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana tersebut. Kemudian, mencari sumber usaha apakah ilegal atau tidak.

"Akan menjadi berbahaya jika sumber-sumber usaha selama ini yang berdasar usaha ilegal, seperti penyelundupan, korupsi, pembalakan hutan, apa segala macam, digunakan untuk mengganggu stabilitas negara, ini akan berbahaya dan harus aset-asetnya dibekukan," kata Masinton.

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana makar.

Hal itu terkait pernyataan kepolisian yang terus mengembangkan kasus tersebut.

"Aktor penyandang dana ini harus ditelusuri. Siapa?" kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Selain itu, polisi pun harus menelusuri rekam jejak usaha penyandang dananya.

"Bersumber dari usaha yang legal atau ilegal, misalnya penyelundupan atau korupsi,"Â katanya.

Masinto mengatakan rekam jejak penyandang dana tersebut perlu diungkap jika polisi berhasil mengetahui pelaku tersebut.

Bila bersumber dari usaha ilegal, Masinton meminta aparat membekukan dana serta menyita aset pelaku penyandang dana makar.

"Rekam jejak usaha juga perlu ditelusuri, jangan-jangan bersumber dari duit korupsi," kata Politikus PDIP itu.

Mengenai jeratan pasal makar kepada sejumlah aktivis dan tokoh yang ditangkap polisi, Masinton melihat aparat melihat indikasi ke arah itu.

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberi keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian sedang menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang diduga mendanai rencana makar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan saat ini penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap hal tersebut. â€œMasih dikembangkan oleh penyidik,â€ kata Argo di kantornya, kemarin.

Argo enggan menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai penyokong dana tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan selesai. Begitu pula Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, yang menyatakan penyidik masih menelusuri sejumlah calon tersangka baru yang diduga ikut berperan sebagai konseptor dan provokator lapangan.

Hingga kemarin Kepolisian telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat pekan lalu, sebagai tersangka kasus dugaan makar. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas.

Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan. Dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Adapun musikus Ahmad Dhani dinyatakan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. â€œMasak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?â€ katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar. Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat. â€œUsia semakin tinggi, teknis semakin matang,â€ ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. "Itu cara inkonstitusional," ucapnya. Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

Rekomendasi Pilihan

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

Prabowo Minta Hati-hati Sikapi Kasus Dugaan Makar

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

Wednesday, December 7, 2016

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Rekomendasi Pilihan

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog