Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Katanya

Showing posts sorted by date for query p>Katanya. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Jum'at, 09 Desember 2016 | 10:57 WIB

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar Â

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. â€œAda (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),â€ katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. â€œKhawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,â€ kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik IndonesiaÂ Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengatakan masalah politik dan hukum janganlah menggunakan perasaan, melainkan harus konkret.

Pernyataan Panglima TNI di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dilontarkan setelah ditanya wartawan mengenai perasaannya ada mantan Jenderal TNI yang ditangkap karena diduga terlibat makar.

â€ŽMereka yakni Kivlan Zein yang merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor Jenderal serta Adityawarman, yang juga Purnawirawan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal.

"Jadi di permasalahan politik, dan hukum jangan main perasaan. Semuanya harus konkret ya," kata Djoko di kediamannya usai bertemu Anies Baswedan di kediamannya, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

â€Ž

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Mantan Jenderal Infanteri tersebut mengatakan mengenai adanya dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh termasuk diantaranya dua purnawiraan TNI sebaiknya diserahkan kepada hukum yang berlaku.

"Serahkan saja kepada proses hukum yang berlaku, kita lihat bagaimana hasilnya. Mereka sudah diperiksa dan sebagian sudah dikeluarkan," katanya.

Mantan Pangdam Pattimura dan Pangdam Jaya tersebut mengaku tidak bisa menilai apakah yang dilakukan dua mantan jenderal tersebut tergolong makar.

Begitu mengenai apakah keduanya layak ditangkap atau tidak.

â€Ž"Ya kembali saya tidak punya kewenangan untuk menilai, karena satu saya tidak punya kewenangan, yang kedua tidak punya informasi tentang itu. Salah kalau kita enggak tahu, enggak ada informasi dan bukan kapasitas saya," pungkasnya.

Sebelumnya beredar video di Youtube mengatasnamakan DragonTV berdurasi tiga menitâ€Ž 30 detik mengenai penangkapan Kivlan Zen dan Adityawarman, sebelum aksi doa dan salat berjamaah di kawasan Monas 4 Desember lalu.

Dalam video itu disebutkan jika Jajaran perwira tinggi dan menengah TNI tersinggung atas penangkapan tersebut.

Video itu telah dibantah oleh Mabes TNI.

Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, berita yang disiarkan di saluran itu hoax.

Setelah ditelusuri saluran youtube tersebut tidak menginduk pada stasiun Dragon TV di Tiongkok.

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana makar.

Hal itu terkait pernyataan kepolisian yang terus mengembangkan kasus tersebut.

"Aktor penyandang dana ini harus ditelusuri. Siapa?" kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Selain itu, polisi pun harus menelusuri rekam jejak usaha penyandang dananya.

"Bersumber dari usaha yang legal atau ilegal, misalnya penyelundupan atau korupsi,"Â katanya.

Masinto mengatakan rekam jejak penyandang dana tersebut perlu diungkap jika polisi berhasil mengetahui pelaku tersebut.

Bila bersumber dari usaha ilegal, Masinton meminta aparat membekukan dana serta menyita aset pelaku penyandang dana makar.

"Rekam jejak usaha juga perlu ditelusuri, jangan-jangan bersumber dari duit korupsi," kata Politikus PDIP itu.

Mengenai jeratan pasal makar kepada sejumlah aktivis dan tokoh yang ditangkap polisi, Masinton melihat aparat melihat indikasi ke arah itu.

Profesor Sri Edi Swasono Terheran-heran dengan Sangkaan Makar Terhadap Adiknya

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kakak kandung Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono mengaku belum mendapat kabar lengkap soal adiknya yang ditangkap dengan tuduhan makar.Â

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Namun, Sri Edi Swasono mengaku, heran dengan penangkapan tersebut.Â

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Dia mengatakan, anaknya sudah menjenguk dan memastikan bahwa Sri Bintang Pamungkas dalam keadaan baik.Â

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

"Saya juga belum mendapat kabar, sudah ditengok sama anak saya. Anak saya bilang Om bintang is ok, dia gembira-gembira saja di penjara, kondisinya baik," ucap Sri Edi Swasono seusai pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Sri Edi Swasono, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung pernah meminta UUD hasil amandemen dikembalikan menjadi UUD 1945.

Bahkan, lanjutnya, usulan itu sudah dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa kalau yang ngomong Bintang ditangkap? Berjuang ditangkap juga enggak apa-apa," katanya.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa ini menuturkan, orang meminta perubahan adalah hal yang wajar.

Terlebih, saat ini, negara Indonesia sedang menghadapi sejumlah masalah, salah satunya "serbuan" warga asing di berbagai lini kehidupan.

"Kita merespons apa salahnya? Saya tadi mengkritik Pak Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) juga terbuka, saya berikan makalah, saya tanya di depan kalian juga," ucapnya.

Sri Edi berpendapat, apa yang dilakukan oleh adiknya dan beberapa temannya itu bukanlah tindakan makar.

Namun demikian, penangkapan dan pemenjaraan adalah risiko menjadi aktivis.

"Saya melihat bintang ditangkap ya biasa-biasa saja, saya tidak berpikir ini bahaya besar, para aktivis terancam. Itu risiko menjadi aktivis," katanya. (Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)

[embedded content]

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberi keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian sedang menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang diduga mendanai rencana makar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan saat ini penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap hal tersebut. â€œMasih dikembangkan oleh penyidik,â€ kata Argo di kantornya, kemarin.

Argo enggan menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai penyokong dana tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan selesai. Begitu pula Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, yang menyatakan penyidik masih menelusuri sejumlah calon tersangka baru yang diduga ikut berperan sebagai konseptor dan provokator lapangan.

Hingga kemarin Kepolisian telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat pekan lalu, sebagai tersangka kasus dugaan makar. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas.

Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan. Dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Adapun musikus Ahmad Dhani dinyatakan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. â€œMasak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?â€ katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar. Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat. â€œUsia semakin tinggi, teknis semakin matang,â€ ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. "Itu cara inkonstitusional," ucapnya. Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Wednesday, December 7, 2016

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

Profesor Sri Edi Swasono Terheran-heran dengan Sangkaan Makar Terhadap Adiknya

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

[embedded content]

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Arsip Blog

Friday, December 9, 2016

Rekomendasi Pilihan

Thursday, December 8, 2016

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Wednesday, December 7, 2016

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

[embedded content]

Social Profiles

Arsip Blog