Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Kalla<

Showing posts sorted by date for query Kalla<. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

JAKARTA - Sebanyak 11 aktivis ditangkap kepolisian karena diduga berencana melakukan penggulingan terhadap pemerintahan atau makar pada 2 Desember 2016. Rachmawati Soekarnoputeri, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, turut ditangkap dalam operasi senyap.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak percaya dengan kemampuan para aktivis tersebut untuk bisa berbuat makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BERITA REKOMENDASI

"Tapi saya juga enggak begitu yakin orang-orang yang sekarang diduga melakukan makar. Saya juga enggak percaya (mereka) punya kemampuan untuk melakukan makar," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Terkait adanya penyandang dana untuk gerakan makar yang sudah terendus Polri, Masinton mengaku heran. Menurut politikus PDIP itu, penyandang dana tersebut salah menggelontorkan dana itu kepada Rachmawati cs. "Mungkin bandarnya aja salah kasih kali," ungkapnya.

Sebelumnya, delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan makar, yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian, seniman dan aktivis politik, Ratna Sarumpaet; pentolan â€˜Dewa 19â€™ sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko.

Sementara ada dua orang lainnya yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar. Total 10 orang diamankan dalam operasi senyap menjelang aksi damai 212.

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.Â

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Polisi hingga saat ini masih menahan tiga orang, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Sementara delapan orang lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam. Meski tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada delapan tersangka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan menunjukkan gambar saat rapat jelang penangkapan terduga makar, Jakarta, Selasa (6/12). Iriawan memastikan penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur hukum. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Terkait perencanaan upaya makar 2 Desember. polisi juga saat ini sedang mencari keberadaan aktivis Hatta Taliwang yang diduga ikut terlibat, dan memburu aktor utama di balik upaya makar tersebut, yaitu sang penyandang dana.

Polisi mengatakan penangkapan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Mereka yang ditangkap diduga ingin menggiring massa aksi damai 2 Desember di Monas untuk menduduki gedung MPR/DPR ,menuntut sidang istimewa untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Dugaan itu dilandaskan kepada sejumlah alat bukti yang dikumpulkan penyidik Polri, antara lain berupa percakapan antara tersangka makar dan surat Sri Bintang Pamungkas yang ditujukan kepada MPR, DPR, dan TNI berisi aspirasi untuk menggantikan pemerintahan yang sah.

Upaya antisipasi dari kepolisian tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung langkah kepolisian, dan sebaliknya sebagian pihak menyayangkan penangkapan tersebut karena dinilai sebagai kemunduran berdemokrasi.

Memang, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun akan sangat disayangkan apabila aksi unjuk rasa yang dimotori Rachmati dkk yang direncanakan dilakukan usai salat Jumat pada 2 Desember di Gedung DPR/MPR dengan agenda penjarakan Basuki Tjahaja Purna (Ahok) dan menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa agar mengembalikan undang-undang dasar amandemen ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, berubah anarkis, apalagi sampai terjadi penggulingan kekuasaan seperti yang dikhawatirkan pihak kepolisian.

Tentu, saya pribadi tak mau apabila itu terjadi. Sebab, saya masihÂ percaya dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kadivhumas Mabes Polri Boy Ralfi Amar memberikan keterangan terkait dugaan upaya makar pada agenda demonstrasi 211 di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (03/12/2016). Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai rakyat biasa, terkait dugaan upaya makar kepada Rachmawati dkk, Â sayaÂ memilih untuk mempercayakan aparat penegak hukum dalamÂ membuktikan kebenaran tuduhan upaya makar tersebut. Tapi tetap mengawal dan terus mengontrol secara ketat.

Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar | politik

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap di rumahnya di Cibubur, Depok, 2 Desember 2016. ISTIMEWA

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi membidik beberapa orang baru yang diduga terlibat dalam upaya menggulingkan Presiden Joko Widodo atau makar. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, enggan menyebutkan siapa saja yang dimaksudkan orang baru tersebut. â€œMasih dalam penyelidikan, tidak mungkin kami buka (nama-namanya),â€ kata dia, Senin, 5 Desember 2016.

Boy juga menolak menjelaskan apakah pihak-pihak yang dimaksudkan terlibat dalam sejumlah pertemuan yang membahas upaya makar. Salah satunya adalah pertemuan di Rumah Kedaulatan Rakyat di Jalan Guntur Nomor 49, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu lalu, 30 November 2016, sekitar pukul 13.00. Belasan orang diduga hadir dalam pertemuan itu.

Baca: Terungkap, Alasan Polisi Cokok Terduga Makar di Jumat Subuh

Tempo memperoleh bukti undangan pertemuan itu. Rapat itu bertajuk â€œKonsolidasi Pergerakan dan Konferensi Pers â€˜Front Revolusi 2016â€™â€. Dalam undangan, Front menyatakan, selain bergabung dengan aksi bela Islam III 212, menuntut Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan. Mereka juga menuntut pemerintahan Jokowi-Kalla diturunkan lewat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli.

Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus dugaan makar, juga hadir dalam acara itu. Berdasarkan video yang diperoleh Tempo, Sri Bintang menyatakan saat ini bukan saatnya lagi untuk penggalangan massa, melainkan melakukan revolusi.

Baca: >Wiranto Sebut Hal Ini Bisa Hentikan Demo Tolak Ahok

Saat ini polisi masih menahan Sri Bintang dan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, serta Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) Rizal Izal. Sedangkan tujuh tersangka lain kasus dugaan makar dibebaskan pada Sabtu dini hari. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, serta aktivis Ratna Sarumpaet. Musikus Ahmad Dhani Prasetyo, yang dijerat dengan pasal penghinaan presiden, juga dibebaskan.

Baca: Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Razman Arief Nasution, kuasa hukum Sri Bintang, mengatakan video itu tak diambil di Guntur, melainkan ketika Sri Bintang sedang berpidato di kolong jembatan jalan tol Pluit, Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut dia, hal tersebut tak bisa dianggap sebagai upaya makar. "Karena sifatnya imbauan kepada warga," kata dia.

Seorang penghuni Rumah Kedaulatan, Hadi Joban, mengatakan pertemuan pada Rabu lalu hanya membahas perkara penistaan agama. Hanya, kata dia, mengemuka pendapat, jika pemerintah tak bisa mengatasi kasus Ahok, lebih baik Jokowi turun. â€œMungkin kalimat itu yang diduga makar,â€ ujar Hadi.

Baca: Sri Bintang Ajukan Penangguhan Penahanan Hari Ini

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, mengatakan penyidik akan memeriksa kembali para tersangka yang ditangkap pada Jumat lalu dalam waktu dekat.

Baca Pula
Presiden Jokowi Pakai Payung & Sendal Jepit Biru, Menyindir?
>Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan Dakwaan

[embedded content]

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

Monday, December 5, 2016

Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar | politik

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog