Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for a>Sidang

Showing posts sorted by date for query a>Sidang. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberi keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian sedang menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang diduga mendanai rencana makar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan saat ini penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap hal tersebut. â€œMasih dikembangkan oleh penyidik,â€ kata Argo di kantornya, kemarin.

Argo enggan menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai penyokong dana tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan selesai. Begitu pula Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, yang menyatakan penyidik masih menelusuri sejumlah calon tersangka baru yang diduga ikut berperan sebagai konseptor dan provokator lapangan.

Hingga kemarin Kepolisian telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat pekan lalu, sebagai tersangka kasus dugaan makar. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas.

Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan. Dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Adapun musikus Ahmad Dhani dinyatakan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. â€œMasak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?â€ katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar. Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat. â€œUsia semakin tinggi, teknis semakin matang,â€ ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. "Itu cara inkonstitusional," ucapnya. Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar.

Dalam penelusuran, penyidik menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

(Baca:Â Ketua DPR Minta Masyarakat Percaya Polisi soal Dugaan Makar)

Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus.

Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik.

Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

"Kemudian, adanya indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan permufakatan jahat dengan menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar Martinus.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kelompok ini berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Caranya ialah dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

"Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

(Baca:Â Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Setelah dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 20 jam di Markas Komando (Mako) Brimob, dari delapan tersangka hanya Sri Bintang Pamungkas yang ditahan. Bintang ditahan di Polda Metro Jaya bagian narkotika.

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan makar adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, Sri Bintang Pamungkas dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.Â

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar.

Dalam penelusuran, penyidik menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

(Baca:Â Ketua DPR Minta Masyarakat Percaya Polisi soal Dugaan Makar)

Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus.

Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik.

Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kelompok ini berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Caranya ialah dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

"Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

(Baca:Â Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya)

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.Â

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Wednesday, December 7, 2016

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Tuesday, December 6, 2016

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Wednesday, December 7, 2016

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Tuesday, December 6, 2016

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog