Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for besar)

Showing posts sorted by relevance for query besar). Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar | politik

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberikan keterangan pers terkait persiapan kepolisian menjelang eksekusi mati jilid III, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 28 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul membenarkan ada bukti transfer perbankan yang diduga untuk mendanai rencana makar dalam aksi damai pada Jumat pekan lalu, 2 Desember 2016. "Benar," kata Martinus saat dikonfirmasiÂ Tempo, Selasa, 6 Desember 2016.

Martinus enggan menjelaskan lebih detail soal periode dan jumlah transfer kepada pihak-pihak yang diduga terlibat makar, juga sumber dana tersebut. Menurut dia, polisi saat ini masih mendalami aliran dana itu. "Substansi penyidikan," ujarnya.

Baca:Â Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Polisi sebelumnya menangkap sebelas orang yang diduga terlibat dalam pemufakatan terkait dengan makar. Delapan di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sri Bintang Pamungkas; Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; serta aktivis Ratna Sarumpaet.

Baca:Â Jenderal Iriawan Blakblakan Soal Skenario Tersangka Makar

Penangkapan dilakukan sebelum aksi damai dilakukan. Mereka dibawa dan diperiksa di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 107Â junctoÂ 110 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaÂ junctoÂ 87 KUHP, dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.

FRISKI RIANA

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 19:30 WIB

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) memberi keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian sedang menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang diduga mendanai rencana makar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan saat ini penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap hal tersebut. â€œMasih dikembangkan oleh penyidik,â€ kata Argo di kantornya, kemarin.

Argo enggan menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai penyokong dana tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan selesai. Begitu pula Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, yang menyatakan penyidik masih menelusuri sejumlah calon tersangka baru yang diduga ikut berperan sebagai konseptor dan provokator lapangan.

Hingga kemarin Kepolisian telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat pekan lalu, sebagai tersangka kasus dugaan makar. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra, Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas.

Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan. Dua orang lainnya, Rizal dan Jamran, ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian. Adapun musikus Ahmad Dhani dinyatakan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. â€œMasak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?â€ katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar. Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat. â€œUsia semakin tinggi, teknis semakin matang,â€ ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. "Itu cara inkonstitusional," ucapnya. Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Koordinator JALA, Sunarto, menilai tindakan Kepolisian telah mencoreng demokrasi. "Penangkapan ini jelas menandakan pemerintahan saat ini antikritik," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA | ARKHELAUS W. | AGOENG WIJAYA

Baca Pula
Nikita Mirzani Tak Mau Cabut Laporan, Ini Reaksi Julia Perez
>Alasan Proses Hukum Ahok Berlangsung Cepat Versi Jaksa Agung

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Sabtu, 03 Desember 2016 | 12:49 WIB

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

Ribuan umat muslim memadati kawasan Monas saat melakukan aksi damai 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana

TEMPO.CO, Jakarta â€" Kepolisian Negara Republik Indonesia menduga tersangka dugaan makar ingin menggerakkan massa doa bersama pada Jumat, 2 Desember 2016, untuk digiring ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Yang jelas ini harus diantisipasi, karena kalau tidak, ini tidak menguntungkan massa aksi 2 Desember karena massa yang akan pulang setelah Jumat akan digiring ke DPR," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016.

Boy Rafli mengatakan massa peserta Aksi Damai 212 yang dipusatkan di Monas jumlahnya sangat besar. Polisi menemukan indikasi para tersangka akan memanfaatkan kekuatan massa itu untuk kepentingan mereka, karena itu polisi mengambil langkah pencegahan dengan menangkap para tersangka.

Baca: Aksi Damai 212: Ini Contoh Demo Bernilai Pancasila

Boy Rafli menjelaskan, polisi mengambil langkah penangkapan sebagai upaya strategi Polri untuk menjaga kemurnian niat ibadah doa bersama di Silang Monas dan mengeliminasi berbagai indikasi kerawanan yang dapat dimungkinkan terjadi pemanfaatan terhadap massa. "Kami tidak ingin niat tulus alim ulama yang datang untuk berdoa di Silang Monas disusupi niat lain," ujarnya.

Baca: Ini Surat Sri Bintang Pamungkas yang Dituding Makar

Polri menangkap sebelas orang pada Jumat lalu. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. "Jadi total ada sebelas tersangka, tiga di antaranya telah ditahan," kata Boy Rafli.

Baca: Aktivis Ditangkap, Fadli Zon: Tuduhan Makar Mengada-ada

Tiga orang yang ditahan itu adalah Sri Bintang Pamungkas serta kakak-adik, Jamran dan Rizal. MenurutÂ Boy, Sri Bintang dijerat dengan Pasal 107 KUHP juncto 110 juncto 87 tentang permufakatan jahat dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. "Yang bersangkutan terbukti berupaya menghasut masyarakat luas melalui media sosial terutama YouTube," kata BoyÂ di Mabes Polri, Sabtu, 3 Desember 2016.

Sedangkan Jamran dan Rizal dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto 45 ayat 2 UU 1998 tentang ITE karena terbukti kerap mem-posting ujaran kebencian dan menyebarluaskan informasi yang bernuansa permusuhan. "YangÂ dipersangkakan ujaran kebenciannya terhadap isu-isu SARA," katanya.

Baca: Pria Provokator di Aksi Damai 212 Ternyata Sedang Mabuk

Delapan lainnya, yakni Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Eko, Rahmawati Soekarnoputri, Adityawarman, Firza Husein, dan Alvin Indra diizinkan pulang setelah pemeriksaan selesai. Â
Â
ANTARA | INGE KLARA

[embedded content]

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menyatakan telah mengantongi nama penyumbang dana yang diduga ditujukan untuk memuluskan rencana makar pada Jumlat pekan lalu (2/12). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap nama tersebut.

"Sudah (kantongi nama pengirim dana). Dipertajam untuk kepentingan apa yang ditransfer tersebut," kata Rikwanto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Namun, Rikwanto tak menyebutkan nama yang dimaksud, termasuk apakah penyumbang dana tersebut salah satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar atau bukan. Menurutnya, hal itu merupakan materi penyidikan yang tidak bisa dipublikasi.

"Itu konten materi penyidkan ya, tidak akan disampaikan," ujar Rikwanto.

Sebelumnya, polisi menyatakan telah menemukan bukti transfer perbankan antarpihak yang diduga bekerja sama untuk mendanai rencana makar dalam aksi 212, Jumat pekan lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan bukti transfer perbankan itu merupakan bukti tambahan terkait kasus dugaan makar yang menjerat 10 orang tersangka.

Pekan lalu, Polri menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan makar maupun penghinaan terhadap Presiden, beberapa jam sebelum #Aksi212 berlangsung di kawasan Monas.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran. Dua nama terakhir juga dijerat Pasal 28 UU ITE.

Selain 10 tersangka makar, musisi Ahmad Dhani ikut ditangkap dengan jeratan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. (pmg/gil)

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalamÂ maupunÂ luar negeri. Artinya, negaraÂ mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.Â

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi geeakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

dibaca 3.606x

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar | politik

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Makar di Era Reformasi

Wednesday, December 7, 2016

Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Saturday, December 3, 2016

Dugaan Makar, Polisi: Tersangka Berencana Gerakan Massa 212

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

Friday, December 9, 2016

Makar Ideologis

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Saturday, December 3, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Friday, December 9, 2016

Social Profiles

Arsip Blog