Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Kuasa

Showing posts sorted by relevance for query p>Kuasa. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Kuasa Hukum Beranggapan, Tudingan Makar Diduga Salah Sasaran

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

WARTA KOTA, DEPOK -- Kuasa Hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution menilai pasal dugaan makar yang dikenakan pada kliennya adalah salah sasaran.

Sebab kata dia, Sri Bintang tidak memiliki kekuatan militer untuk melakukan makar atau penggulingan kekuasaan pemerintah.

"Pasal Makar itu tidak gampang. Dan itu tidak dilakukan," katanya kepada Warta Kota, Minggu (4/12/2016) malam.

Menurutnya yang dilakukan kliennya dengan mengirim surat agar digelar Sidang Istimewa MPR, sifatnya menyampaikan, mengimbau atau meminta untuk melakukan sidang istimewa. "Jadi tidak melakukan gerakan apa-apa," katanya.

Karenanya Razman mempertanyakan gerakan makar yang mana yang dimaksud polisi.

"Sebab, dia bukan kepala staf angkatan darat, serta tidak punya pasukan. Hanya imbauan seperti itu, ini kan akal-akalan saja. Kemudian ada Youtube, Bang Bintang juga tidak tahu dasarnya apa, kok bisa dari YouTube," kata Razman.

Ia menyatakan sampai kini Sri Bintang Pamungkas tidak mau menandatangani surat penahanan ataupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasusnya.

"Bahkan dalam pemeriksaan, Bang Bintang tidak menjawab apa-apa. Bang Bintang tidak mau ngomong, dan tidak menandatangani berita acara yang sifatnya sebagai tersangka, dan hanya pemeriksaan awal saja," katanya.

Bahkan tambah Razman, berdasarkan fakta proses penangkapan serta penahanan aktivis, tim kuasa hukum kini mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan pra peradilan.

"Kami pertimbangkan ajukan gugatan praperadilan, juga bersama tim kuasa hukum dari 10 orang lain yang juga ditangkap atas tuduhan makar dan melanggar UU ITE," kata Razman.

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Ahmad Dhani ditangkap pihak kepolisian pada Jumat (2/12/2016) dini hari di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Penangkapan tersebut terkait dugaan makar yang dilakukannya bersama beberapa tokoh terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sehari sebelum penangkapan, Ahmad Dhani dan sejumlah tokoh tersebut yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI menggelar jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Saat itu, Dhani memastikan dirinya tidak akan ikut bergabung dalam aksi damai 212 yang dilakukan di Monas pagi tadi (2/12/2016).

"Saya kemungkinan besar tidak ikut aksi di Monas. Karena saya mau salat Jumat di Masjid," kata Ahmad Dhani di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kicauan Ahmad Dhani. (Twitter/@AHMADDHANIPRAST)

Meski tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Monas, Dhani berencana ikut dalam aksi demo yang dimotori Rachmawati Soekarno Putri dan Lily Wahid di Gedung MPR, Senayan, 2 Desember 2016 usai salat Jumat. Aksi tersebut menuntut penjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menuntut MPR melakukan sidang istimewa dengan agenda tunggal penetapan dan pemberlakukan kembali UUD 45 yang asli.

Hanya selang beberapa jam setelah jumpa pers, Ahmad Dhani menghebohkan publik dengan kabar penangkapannya oleh pihak kepolisian. Padahal sebelumnya, Dhani sempat berkicau di Twitter bahwa ada orang yang mendatanginya di kamar hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Menurutnya, orang tersebut mengaku sebagai polisi dan nyaris mendobrak kamarnya.

Setelah kicauan Ahmad Dhani tersebut, rilis di kalangan wartawan menyebutkan Ahmad Dhani dan sejumlah nama telah dijemput pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Mereka dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok atas tudingan makar. Di antara nama-nama yang dimaksud yaitu Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Sri Bintang dan lainnya.

Ahmad Dhani dijemput pihak kepolisian terkait isu makar. (istimewa)

Sampai saat ini informasi tentang pentolan Republik Cinta Manajemen itu masih belum banyak dan detail. Ramdan Alamsyah, kuasa hukum yang selama ini mendampingi Ahmad Dhani belum bisa dihubungi atau ditemui.

Sementara itu, Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Sri Bintang mengatakan bahwa penangkapan kliennya atas laporan seseorang bernama Ridwan Hanafi. "Sri Bintang ditangkap atas laporan seseorang bernama Ridwan Hanafi. Saya belum kenal siapa dia. Lalu yang lain dengan alasan yang berbeda. Tapi benang merahnya dituding makar," katanya.

Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Ditambahkan oleh Razman, pasal yang disangkakan kepada klien dan teman-temannya pun sama yaitu terkait makar. Menurut Razman, tudingan makar tersebut tak bisa sembarangan disematkan tanpa bukti yang jelas. "Pasal yang disangkakan sama yaitu pasal 107 jo 110 KUHP tentang tindakan makar. Ini terminologi nggak gampang, apalagi Sri Bintang yang sangat senior mengetahui soal negara," ujar Razman.

Hingga saat ini, Ahmad Dhani kabarnya masih melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Razman mengatakan, sejumlah tokoh termasuk Ahmad Dhani diperiksa di ruangan berbeda-beda didampingi kuasa hukumnya masing-masing.Â

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

"Saya kemungkinan besar tidak ikut aksi di Monas. Karena saya mau salat Jumat di Masjid," kata Ahmad Dhani di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kicauan Ahmad Dhani. (Twitter/@AHMADDHANIPRAST)

Ahmad Dhani dijemput pihak kepolisian terkait isu makar. (istimewa)

Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments