Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p>Pangdam

Showing posts sorted by relevance for query p>Pangdam. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengatakan masalah politik dan hukum janganlah menggunakan perasaan, melainkan harus konkret.

Pernyataan Panglima TNI di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dilontarkan setelah ditanya wartawan mengenai perasaannya ada mantan Jenderal TNI yang ditangkap karena diduga terlibat makar.

â€ŽMereka yakni Kivlan Zein yang merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor Jenderal serta Adityawarman, yang juga Purnawirawan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal.

"Jadi di permasalahan politik, dan hukum jangan main perasaan. Semuanya harus konkret ya," kata Djoko di kediamannya usai bertemu Anies Baswedan di kediamannya, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

â€Ž

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Mantan Jenderal Infanteri tersebut mengatakan mengenai adanya dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh termasuk diantaranya dua purnawiraan TNI sebaiknya diserahkan kepada hukum yang berlaku.

"Serahkan saja kepada proses hukum yang berlaku, kita lihat bagaimana hasilnya. Mereka sudah diperiksa dan sebagian sudah dikeluarkan," katanya.

Mantan Pangdam Pattimura dan Pangdam Jaya tersebut mengaku tidak bisa menilai apakah yang dilakukan dua mantan jenderal tersebut tergolong makar.

Begitu mengenai apakah keduanya layak ditangkap atau tidak.

â€Ž"Ya kembali saya tidak punya kewenangan untuk menilai, karena satu saya tidak punya kewenangan, yang kedua tidak punya informasi tentang itu. Salah kalau kita enggak tahu, enggak ada informasi dan bukan kapasitas saya," pungkasnya.

Sebelumnya beredar video di Youtube mengatasnamakan DragonTV berdurasi tiga menitâ€Ž 30 detik mengenai penangkapan Kivlan Zen dan Adityawarman, sebelum aksi doa dan salat berjamaah di kawasan Monas 4 Desember lalu.

Dalam video itu disebutkan jika Jajaran perwira tinggi dan menengah TNI tersinggung atas penangkapan tersebut.

Video itu telah dibantah oleh Mabes TNI.

Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, berita yang disiarkan di saluran itu hoax.

Setelah ditelusuri saluran youtube tersebut tidak menginduk pada stasiun Dragon TV di Tiongkok.

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Salah seorang yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputeri -di sini tampak dalam sebuah foto lama.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan penangkapan 11 tokoh sebelum aksi 212 karena ada petunjuk bahwa mereka bermaksud membajak dan mengarahkan massa aksi 212 ke DPR/MPR untuk memaksa berlangsungnya sidang istimewa (SI) MPR dan mengganti pemerintah yang sah.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menanggapi pertanyaan sejumlah politikus tentang latar belakang penangkapan oleh polisi terhadap beberapa orang yang sebagian dituduh bermufakat melakukan makar.

Tito Karnavian mengatakan polisi menangkap 11 orang tersebut karena ada indikasi mereka akan memanfaatkan mobilisasi massa dalam doa bersama di Monas, Jakarta, untuk agenda politik mereka sendiri.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan nasional pengawal fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Kapolri Tito Karnavian.

Temuan intelijen kepolisian menyebutkan, agenda mereka bermacam-macam, mulai isu kembali ke UUD 1945 serta masalah penyelamatan kebangsaan.

"Tapi caranya adalah dengan menduduki paksa gedung DPR/MPR," kata Tito.

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas, salah-seorang yang ditangkap dan dijerat pasal tuduhan permufakatan makar.

Purnawirawan TNI

Tentang penangkapan sejumlah purnawirawan TNI dalam kasus tersebut, Kapolri mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI.

"Pangdam lapor ke Panglima TNI dan Panglima juga mendukung. Pangdam bahkan mengirimkan tim Denintel (Detasemen Intel) dan POM mendampingi penyidik Polri. Tidak benar penangkapan hanya dilakukan unsur Polri saja," tegasnya.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn)Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Dalam berbagai kesempatan, mereka membantah tuduhan melakukan permufakatan makar seperti dituduhkan polisi.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, bahwa kepolisian memiliki cukup bukti soal rencana makar.

Kepada BBC Indonesia, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia mengatakan, tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan bukan untuk melakukan mufakat makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Jum'at, 09 Desember 2016 | 10:57 WIB

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar Â

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. â€œAda (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),â€ katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. â€œKhawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,â€ kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik IndonesiaÂ Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Social Profiles

Arsip Blog