Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Jauh,

Showing posts sorted by date for query Jauh,. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Kapolda Metro Sebut Hatta Taliwang Berperan di Rapat Dugaan Makar

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan membeberkan peran dan bukti Hatta Taliwang dalam kasus dugaan makar. Hatta Taliwang sebelumnya ditangkap polisi pada Kamis dini hari kemarin.

"Ada perannya dalam rapat, ada foto juga," kata Iriawan di sela acara sepedan santai di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016).

Iriawan menjelaskan, pihaknya juga mengamankan dokumen-dokumen di rumah Hatta Taliwang. Dokumen-dokumen itu akan diteliti untuk penyelidikan lebih jauh.

"Dokumen-dokumen juga kami amankan biar lebih jelas, akan kita teliti," ujarnya.

Mantan Kadiv Propam Polri itu menegaskan, Hatta Taliwang tidak hanya dikenai UU ITE karena dugaan penyebaran informasi bernuansa SARA. Namun juga dikenakan UU dugaan makar.

"Yang bersangkutan kena UU ITE dan makar. Percobaan makar ada pidananya. Hari ini masih diperiksa," tuturnya.

Sementara itu, Iriawan menuturkan masih mendalami aliran dana makar kasus ini. Dia berjanji akan membeberkan ke publik setelah penelusuran dana itu gamblang.

"Ada yang mendanai, nanti kita jelaskan. Sabar. Dananya ada yang dikucurkan secara bertahap, ada yang langsung, macam-macam," ujarnya.

(idh/imk)

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Ahmad Dhani memberikan keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap presiden di Mako Brimob Kelapa Dua , Depok, Jawa Barat, Sabtu dinihari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,ï¿½Jakartaï¿½- Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaï¿½Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya siang tadi, Iriawan mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru yang diduga membahas makar. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilakukan beberapa kali, dua di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri dan Rumah Kedaulatan Rakyat.

Iriawan menyebutkan, dalam rapat tersebut, ada rencana untuk menggulingkan penguasa. Selain delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, Hatta Taliwang dan musikus Ahmad Dhani juga ikut dalam pertemuan tersebut. Saat ini, Ahmad Dhani menyandang status tersangka dalam kasus penghinaan presiden.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pertemuan kliennya di dua lokasi tersebut. Namun dia menyatakan tidak mengerti tindakan mana yang disebut makar oleh Kepolisian. Menurut dia, kliennya bersama sejumlah pihak yang turut ditangkap beberapa waktu lalu pun belum tentu ada relevansinya.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

Habiburokhman menuturkan, pertemuan yang dilakukan kliennya itu kebanyakan terbuka dan membahas hal-hal standar dan masih dalam batas konstitusional. Selain itu, rencana aksi ke MPR pada 2 Desember dalam konteks mendesak sidang istimewa buat dia juga masih dalam koridor konstitusional.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

ï¿½

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polri terus mendalami kasus dugaan percobaan makar saat aksi damai 2 Desember. Kali ini, polisi menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk melancarkan rencana makar ini.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

"Ada beberapa informasi yang kemudian belum layak untuk disampaikan ke publik ya enggak usah disampaikan. Tidak selamanya semua temuan kemudian disampaikan ke masyarakat," Wiranto menjelaskan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

"Ada cara-cara kepolisian untuk kemudian menghubungkan satu laporan ke laporan yang lain. Satu informasi ke informasi yang lain. Itu memang cara-cara kepolisian untuk bagaimana bisa menggali bukti-bukti lebih jauh lagi," pungkas Wiranto.

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 07:07 WIB

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaÂ Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Thursday, December 8, 2016

Kapolda Metro Sebut Hatta Taliwang Berperan di Rapat Dugaan Makar

Wednesday, December 7, 2016

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

Tuesday, December 6, 2016

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Arsip Blog

Friday, December 9, 2016

Rekomendasi Pilihan

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog