Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Nasional<

Showing posts sorted by date for query Nasional<. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Merdeka.com - Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal adanya upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember lalu diikuti dengan penangkapan sejumlah orang. 11 orang diciduk saat Subuh pada 2 Desember lalu.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Delapan di antaranya dikenai pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP tentang Makar, dua orang dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 28, dan satu orang dijerat dengan pasal 207 (penghinaan terhadap penguasa).

Polisi pun mengungkap adanya penyandang dana untuk melakukan makar. Namun polisi belum mengungkap siapa penyandang dana tersebut. Hingga kini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan. Dalang ini disebut sebagai pihak yang ingin mendanai aksi makar tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana. Yang jelas, polisi telah menemukan bukti transfer dana untuk aksi makar yang menjerat delapan tokoh nasional itu.

"Aliran dana ini masih kita telusuri masih kita pertajam, dari mana dan kepentingan apa," ujar dia," katanya, Rabu (7/12).

Rikwanto dengan tegas mengatakan sudah mengantongi nama dalang yang dimaksud. Hal itu dikatakan dia saat disinggung nama orang yang tercantum dalam bukti transfer tersebut.

"Kita sudah mengantongi nama orang yang mentransfer," katanya.

Sebelumnya, Polri mengaku menemukan bukti baru terkait dugaan aksi makar yang menjerat delapan orang tokoh nasional. Penyidik menemukan adanya bukti transfer dana untuk mendanai aksi makar tersebut.

Terbaru, polisi memastikan dana tersebut bukan dari Partai Politik (Parpol). Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Bukan (dari parpol). Masih didalami, itu ranahnya penyidik," kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12) kemarin.

Menurut Argo, kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan aksi makar delapan tersangka tersebut. Argo mengatakan, meski kedelapan tersangka membantah melakukan makar namun kepolisian mempunyai bukti yang kuat menangkap dan menetapkan delapan orang itu melakukan makar.

"Enggak masalah, kita punya bukti video, surat pokoknya dua alat bukti," kata Argo.

Argo mengatakan, saat ini kepolisian sedang memilah-milah peran dari masing-masing tersangka terkait kasus dugaan makar tersebut. "Sedang dipilah-pilah," kata dia.

Salah seorang tersangka, Rachmawati Soekarnoputri pun angkat bicara. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu membantah dengan tegas tudingan dirinya terlibat dalam aksi makar. Sebab bagaimana pun juga, dirinya merupakan anak dari proklamator Soekarno.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Sebagai anak dari Bung Karno, Rachmawati mengaku mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua.

"Saya akan memberikan sedikit kronologis. Pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya ada tanggal 20 yang saya dalam acara konsolidasi tokoh nasional di Aula UBK yang dihadiri oleh berbagai aktivis lintas organisasi dan kelompok yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan," kata Rachmawati.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, menghasilkan dua poin besar yakni mendukung aksi 212 dalam rangka bela Islam dan menangkap Ahok. Kedua adalah bela negara untuk mengembalikan landasan negara pada UUD 1945.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tanggal 2 Desember berencana menggelar aksi unjuk rasa ke depan gedung DPR/MPR untuk menyerukan aspirasinya. Aksi itu pun sudah diketahui pihak kepolisian dengan bukti adanya surat pemberitahuan.

"Saya tanggal 2 memang akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan Surat pemberitahuan kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kembali menyampaikan petisi kepada pimpinan MPR," lanjutnya.

Dalam aksi itu dikatakan Rachmawati pihaknya akan membawa massa sekitar 10-20 ribu massa ke depan gedung MPR. Namun dia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menggeruduk kantor wakil rakyat itu dalam rangka menggulingkan kekuasaan pemerintah.

"Saya secara konsisten menyampaikan petisi saya juga tetap berkomunikasi ke Zulkifli Hasan untuk menghampiri kami di luar gedung. Bukan kami akan menggeruduk menduduki MPR. Ini aksi damai, soft landing, saya tidak masuk ke DPR MPR kami ada di luar," cerita Rachmawati.

"Jadi tidak ada upaya makar sebagaimana tuduhan makar. Aksi kami jauh dari sangkaan itu, justru saya bersyukur pimpinan FPI Habib Rizieq setuju dengan langkah kami untuk kembali ke UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal ika dan mereka menerima itu," tegas Rachmawati.

Dia juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. "Transfer dana dari mana kemana? Kalau misalnya rencana demo kan sudah ada surat ke Kapolda. Lagian orang demo kan butuh logistik untuk makan dan minum," kata Rachmawati.

Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya. Terkait adanya transfer dana dalam daftar rekeningnya dikatakan Rachmawati itu hal biasa.

Sebab banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan.

"Tadi saya sudah jawab uang Rp 300 juta cukup enggak buat makar? Uang segitu kan cuma cukup buat beli bakso dan air minum," ujar Rachmawati.

[dan]

Rekomendasi Pilihan

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI-- GambarÂ berbentuk bagan dugaan penerimaan aliran dana untuk gerakan makar sebelum aki bela islam jilid III di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12), beredar.

Gambar itu berisi juga foto-foto sejumlah tokoh, baik tokoh berlatar belakang politisi, pengusaha, pensiunan militer, ustaz, dan maupun aktivis buruh.

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Bahkan anak bontot mantan Presiden Soeharto atau Tomy Soeharto digadang-gadang sebagai orang yang mengalirkan dana dalam gambar tersebut.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan mengatakan foto yang beredar di media sosial janganlah dipercaya. Karena kalau menuduh seseorang tanpa bukti melanggar Undang-Undang.

"Ya jangan dulu lah, kalau belum jelas ya jangan dispkeluasi macam-macam. Bukan, belum lah belum. Itu kata siapa?" tanya Iriawan kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12).

Dia menegaskan bahwa seseorang jangan sampai dituduh. Jadi perlu ada bukti yang otentik untuk menjerat mereka ke dalam hukum.

"Ya gak boleh lah nuduh orang. Perlu bukti dong. Jangan nuduh. (Tomy Soeharto-red) Bukan, tapi gak boleh nuduh. Nanti kalau udah ada baru kita buka. Kalau gambar orang bisa buka, semua juga bisa. Jangan percaya media sosial ya. Menyesatkan lah. Kalau orang ga terlibat lalu dituduh, kan gak enak," ucapnya.

Saat ditanya sekali lagi soal gambar-gambar aktivis yang diduga mendapatkan aliran dana untuk makar, dia menegaskan semua sedang diselidiki.

"Semua orang bisa gambar. Tersangka boleh bicara apa saja bebas. Kami terus ngusut. Kami mau nggak mungkin hentikan," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap 10 orang pada Jumat (2/12) dengan berbagai tuduhan, tetapi sebagian besar tuduhannya adalah makar.

Dari 10 orang itu, tiga orang, satu di antaranya Sri Bintang Pamungkas, masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sri Bintang dituduh akan melakukan makar.

Beberapa tokoh lainnya, seperti MayjenÂ Purn Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, dan Eko, telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

Polisi kemarin menangkap dan menahan mantan anggota DPR dan aktivis, Hatta Taliwang, dari tempat tinggalnya di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wartakotalive.com belum bisa menghubungi Tommy Soeharto yang di dalam gambar itu sebagai penyandang dana.

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Polda Metro: Pemberian Dana Dugaan Makar Dilakukan Secara Cicil

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya terus mendalami aliran dana kasus dugaanÂ makar yang dilakukan Rachmawati Soekarnoputri Cs. Mereka juga tengah menelusuri siapa saja yang telah menerima dana tersebut.

"Ini tim sedang bekerja terkait aliran dana. Nanti akan disampaikan. Sedang dipilah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Argo melanjutkan, pihaknya telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut aliran dana ini. Namun, penyelidikan membutuhkan waktu cukup lama lantaran dana tersebut didistribusikan secara bertahap.

"Sedang kita dalami dan kumpulkan karena kan (dananya) banyak. Tapi ngasihnya tidak banyak (jumlah besar), tapi kecil-kecil," ujar dia.

Polisi belum mengetahui secara rinci berapa besaran dana yang disiapkan untuk rencana makar. Yang jelas, polisi telah memiliki petunjuk adanya aliran dana untuk rencana makar.

"Perjalanan (dana) itu sedang kita dalami, kita pelajari. Tapi yang pasti, aliran dana itu ada," ujar Argo.

Sebelumnya, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat, 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tigaÂ lainnya tetap ditahan. Mereka adalahÂ Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto,Â kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas.Â

MakarÂ merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalamÂ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakanÂ makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah diÂ wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, sepertiÂ Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.Â

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 9, 2016

Misteri aliran dana makar & bantahan puteri Soekarno

Rekomendasi Pilihan

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Polda Metro: Pemberian Dana Dugaan Makar Dilakukan Secara Cicil

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Arsip Blog

Friday, December 9, 2016

Rekomendasi Pilihan

Thursday, December 8, 2016

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Social Profiles

Arsip Blog