Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for bangsa

Showing posts sorted by date for query bangsa. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

JAKARTA - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri membantah dirinya melakukan pemufakatan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh Polda Metro Jaya.

"Terus terang dan kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," tegas Rachma dikediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (07/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Lebih lanjut, Rachma mengatakan, sebagai putri pendiri negara tentu dia memahami konsekuensi hukum dari perbuatan makar sehingga tidak mungkin untuk melakukan upaya makar.

"Bagaimanapun juga sebagai putri proklamator, pendiri bangsa ini dan tentunya saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar," jelasnya.

Dikatakan Rachma, pada 2 Desember dia memang berencana akan ke DPR/MPR tapi bukan untuk mendudukinya, melainkan untuk menagih janji Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang pernah berjanji akan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diusulkannya pada pertemuan sebelum-sebelumnya.

"Kami menyampaikan pada pimpinan DPR kalau akan dihadiri 20.000 massa untuk tagih janji. Tahun lalu saya sudah bertemu dengan ketua MPR Pak Zulkifli Hasan dalam rangka juga gerakan NKRI meminta MPR kembali kepada UUD 1945," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rachmawati dan sejumlah aktivis lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi super damai 2 Desember lalu di kawasan Monumen Nasional, Jakarta karena dituduh melakukan pemufakatan makar kepada negara.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal.

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

dibaca 2.599x

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

PALMERAH, KOMPAs.com - Di tengah memanasnya politik Tanah Air, ada kabar menggembirakan pada Sabtu (3/12/2016) malam. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam.

Hasil ini menjadi modal utama untuk kembali merebut poin pada pertandingan berikutnya di Vietnam pada pekan depan. Presiden RI Joko Widodo tampak berada di deretan kursi penonton untuk memberi semangat kepada Timnas.Â

Di luar berita membanggakan itu, media massa di Indonesia masih berkutat pada pemberitaan soal dugaan makar dan juga berbagai manuver politik terkait pemilihan kepala daerah. Berita lain adalah hilangnya pesawat milik Polri yang diduga jatuh di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau.Â

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita kemarin, berikut ini Kompas.com merangkum berita-berita kemarin yang perlu Anda ikuti hingga kini.Â

1. Menang 2-1 atas Vietnam, Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain Timnas

Twitter @affsuzukicup Para pemain timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (3/12/2016). Boaz Solossa menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih dalam laga tersebut.

Indonesia menang berkat gol Hansamu Yama dan Boaz Solossa. Adapun gol tunggal Vietnam dicetak Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Hasil ini menjadi modal berharga Indonesia untuk melakoni leg kedua di Vietnam pada Rabu, 7 Desember nanti. Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion My Dinh.

Bermain di hadapan puluhan ribu suporter serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pasukan Merah Putih bermain penuh semangat. Hanya perlu tujuh menit bagi tim besutan Alfred Riedl ini untuk membobol gawang Vietnam.

Atas kemenangan itu, Presiden Joko Widodo langsung memberi ucapan selamat langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Pada laga di Stadion Pakansari itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansamu Yama dan penalti Boaz Solossa. Satu-satunya gol Vietnam dibukukan Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung kemenangan Indonesia tersebut. Bahkan, pria kelahiran Solo itu tampak bangkit dari kursinya saat skuad Garuda mencetak gol.

Wajah semringah pun tampak dari Presiden Jokowi dengan hasil positif ini. Indonesia sempat kebobolan dan skor jadi imbang. Namun, Presiden Jokowi bisa kembali ceria setelah skuad Garuda mencetak gol kemenangan via penalti Boaz Solossa.

Simak berita selengkapnya:

Gol Penalti Boaz Bawa Indonesia Menang 2-1 atas VietnamÂ

Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain TimnasÂ

2. Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

Lutfy Mairizal Putra Tersangka kasus dugaan makar Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani di Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016)

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan, tiga dari 10 orang yang diperiksa polisi telah ditahan penyidik lantaran diduga terlibat makar.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dipulangkan dengan alasan subyektivitas penyidik.

"Ketiga orang di sini berinisial J, R, dan SBP, dilakukan penahanan sejak kemarin pukul 22.00 WIB," kata Martinus dalam diskusi bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Dari tiga orang yang ditahan, dua di antaranya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, seorang lainnya ditahan karena diduga melakukan perbuatan yang diatur di dalam pasal makar.

"Mereka akan ditahan dalam 20 hari ke depan," kata Martinus.

Baca selengkapnya di sini.Â

3. Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri

Ambaranie Nadia K.M Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan telah melakukan permufakatan makar.

Boy menegaskan, permufakatan yang dimaksud berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik. Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.Â

4. Polda Kepri: Sempat Hilang Kontak, Pesawat Jatuh di Perairan Lingga

Foto: Divisi Humas Mabes Polri (istimewa) Personel kepolisian sebelum naik ke pesawat Sky Truck dengan nomor registrasi penerbangan P4201 yang hilang kontak di Kepulauan Riau, Sabtu (3/12/2016).

Polda Kepri membenarkan bahwa pesawat M-28 Skytruck dengan nomor regristrasi B-4201 hilang kontak lalu jatuh di perairan Kabupatan Lingga di sisi selatan Provinsi Kepri.

"Iya benar, pesawat sempat hilang kontak. Informasi terakhir jatuh di perairan wilayah Kabupaten Lingga," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan pesawat berwarna biru putih tersebut dalam perjalanan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

"Dari data penumpang yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut penumpang dan kru berjumlah 15 orang personel. Baru data global saja yang bisa saya sampaikan," kata dia.

Erlangga juga membenarkan bahwa semua yang ada dalam pesawat naas tersebut merupakan personil dari kepolisian.

"Semua dari kesatuan Ditpolud Baharkam Polri. Pesawat membawa kru untuk helikopter di Polda Kepri. Jadi di BKO kan ke Polda Kepri," kata Erlangga.

Baca selengkapnya di sini.Â

Pesawat Skytruck Jadi Andalan dalam Operasi Kemanusiaan hingga Penegakan HukumÂ

5. Saat Menteri Susi Menangis Bahagia Setelah Bergelar "Doktor Kehormatan"

Kontributor Semarang, Nazar Nurdin Press conference pemberian gelar honoris causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kampus Undip Tembalang Jumat (2/12/2016)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara tanpa teks dalam rapat senat terbuka pemberian gelar honoris causa kepada dirinya, Sabtu (3/12/2016). Dia juga menangis bahagia dalam momen itu.

Di depan para guru besar, serta para tamu undangan, Susi yang mengaku tak berpendidikan itu berbicara dengan tegas dan tenang.

Susi berpidato tentang pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fisihing demi menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Teks ada di tangannya, namun hanya dijadikan sekedar panduan berpidato.

"Habis pengukuhan ini saya mungkin berbeda, yang memimpin KKP adalah doktor honoris causa," canda Susi di sela pidatonya, siang ini.

Dalam memberantas illegal fishing, Susi mengaku memanfaatkan "kebodohannya" untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

Bagi dia, ikan di Indonesia hanya boleh diambil dan dimanfaatkan warganya. Jika ada yang mencuri ikan, kapal pencuri tidak segan untuk ditenggelamkan. Bagi dia, ikan adalah kedaulatan bangsa itu sendiri.

Baca selengkapnya di sini.Â

6. Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi, Pengurus PDI-P Lepas Seragam

Nibras Nada Nailufar Boy Sadikin mendeklarasikan Kawan Juang Boy (KJB), mantan pengurus PDI-P DPC Jakarta Barat yang kini mendukung Anies-Sandi, Sabtu (3/12/2016).

Sejumlah pengurus PDI-P di Jakarta Barat mendeklarasikan dirinya sebagai Kawan Juang Boy (KJB) untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, Sabtu (3/12/2016).

Para pengurus ini menyatakan loyalitasnya kepada mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin sehingga mereka mengikuti langkah Boy yang mundur dari PDI-P karena menolak memenangkan Ahok-Djarot yang kini diusung PDI-P.

Salah satu pengurus yang mengungkapkan kekecewaannya adalah M Ranto, yang merupakan mantan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P Kebon Jeruk. Ia menyesalkan kepengurusan PDI-P di tingkat cabang hingga ranting yang tidak demokratis.

Ia mengaku sudah menghabiskan puluhan juta untuk membesarkan PDI-P, tetapi belakangan aspirasinya tak didengar oleh para petinggi partai.

Baca selengkapnya di sini.Â

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar Jumat (2/12/2016). Â© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Belakangan kata makar sontak populer. Publik menyoroti kata itu karena keluar dari pihak polisi dan tentara nasional terkait adanya potensi makar di demonstrasi Jumat lalu (2/12/2016).

Nyatanya demonstrasi yang dikenal "212" itu jauh dari usaha makar. Malah Presiden Joko Widodo salat bersama dan juga berpidato di Monumen Nasional--tempat aksi digelar.

"Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar," demikian penggalan pidato Jokowi ketika itu.

Tapi dugaan makar yang diduga akan menunggangi aksi itu ternyata terbongkar. Di beberapa tempat yang berbeda ada 11 nama yang ditangkap polisi.

Dari 11 orang itu polisi menetapkan 10 nama yang jadi tersangka. Yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran.

Dikutip dari CNN Indonesia, dari 10 nama itu ada delapan yang dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Ahmad Dhani sendiri dijerat Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden.

Penangkapan itu kemudian menuai tanda tanya. Yang paling nyaring adalah dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tudingan makar kepada para tokoh dan aktivis itu membahayakan perkembangan demokrasi.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua, termasuk Sri Bintang Pamungkas," kata Ferry.

Ferry beranggapan sulit baginya menuding tokoh-tokoh yang ditangkap itu berbuat makar. Menurutnya makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar. Tapi dalam pandangan Ferry mereka hanya menyampaikan pendapat di muka publik, dan itu merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian rupa, dan tidak bisa memilah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Tapi polisi punya persepsi berbeda. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan perbuatan makar beda jauh dengan penyampaian kritik.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Bagi Boy kritik tidak boleh disampaikan dengan ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan. Ia berharap kritik itu tetap sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku, baik penyampaian melalui verbal, non verbal atau media elektronik.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," katanya.

Lebih jauh, menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk pemufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Dalam arti, penyidik tidak perlu menunggu pemberontakan terealisasi untuk menangkap mereka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bukti para tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan.

Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan," kata Boy menambahkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam sejarahnya undang-undang terkait makar lahir dari usaha pihak berkuasa untuk melawan setiap pihak yang mencoba melawan untuk menggulingkannya. Dalam Undang-undang KUHP yang dilahirkan Belanda dan diadopsi Indonesia disebutkan makar itu usaha atau kegiatan untuk menumbangkan pemerintah yang sah.

Dalam Pasal 107 KUHP makar diidentikkan dengan empat hal: makar terhadap pemerintah, ideologi, wilayah dan makar terhadap kepala negara.

Jenis hukuman untuk pelaku makar beraneka ragam, ada yang cuma 2,5 tahun saja, ada juga yang sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati, seperti yang dikatakan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Indonesia pernah beberapa kali terancam makar yang dilakukan warga negaranya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang perwira muda bernama Daniel Maukar. Dia melakukan serangan ke Istana Negara dengan pesawat tempur MiG-17 Fresco di era kepemimpinan Sukarno.

Akibatnya Daniel diadili atas tindakan makar dan dijatuhi hukuman mati, namun diampuni dan hanya menjalani delapan tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas.

Kasus makar yang lain dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan juga Organisasi Papua Merdeka, karena dianggap melawan kedaulatan NKRI.

Sebagai catatan, tidak cuma perbuatan makar yang berujung bui. Kritik pun juga bisa. Misalnya kritikan soal banjir yang dilayangkan Abdul Hamid (62), warga Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Wali Kota Syaharie Jaang.

Hamid dipolisikan beberapa waktu lalu dengan Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasib yang sama juga dialami Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Gowa, yang dipenjara karena mengkritik sistem pemerintahan Bupati Gowa Ichsan Limpo melalui media sosial Line.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

Social Profiles

Arsip Blog