Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for melalui

Showing posts sorted by date for query melalui. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara tersangka Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution menyangkal kliennya terlibat dalam kasus makar. Dia pun meminta Polri membuktikan tuduhan itu melalui gelar perkara secara terbuka terbatas seperti kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tak hanya untuk Sri Bintang, Razman juga meminta gelar perkara terbuka terbatas itu berlaku terhadap 10 tersangka lain yang ditangkap pada Jumat 2 Desember 2016 pagi dengan tuduhan makar dan penghinaan penguasa.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri boleh gelar perkara khusus, karena sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini saja, 11 orang itu digelar perkara terbuka terbatas," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/12/2016).

Gelar perkara semacam ini pertama kali dilakukan pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Razman ingin, kepolisian berlaku adil dengan melakukan gelar perkara secara transparan untuk membuktikan tudingan adanya rencana makar.

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepolisian membongkar siapa sosok yang dianggap sebagai penyandang dana rencana makar dengan mendompleng aksi damai 212 ini. Sebab, dia merasa tuduhan polisi terhadap Sri Bintang tak tepat.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengajak putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra yang dikenal Tommy Soeharto, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan beberapa orang lainnya membuat laporan ke polisi.

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi mengaku sudah melaporkan kasus penyebaran foto bagan struktur donatur ini via media sosial ini ke polisi. Ia melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Laporan ke polisi dilakukan karena Eggi merasa difitnah dan tercemarkan nama baiknya atas penyebaran informasi tersebut. Sebab, ia merasa tidak terlibat dengan kelompok yang diduga melakukan makar maupun donaturnya.

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri. Itu harapan saya, " kata Eggi.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

Apalagi, kata Eggi, dirinya justru menerima foto bagan tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

"Menariknya di situ. Tapi, kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi, saya tahunya pertama dari dia (Julia) ini. Kemudian saya print (cetak) dan saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, bagan struktur tersebut berjudul, "Donator Aksi 'Bela Islam' ke Arah Makar". Di bagan struktur tersebut tertera 19 foto wajah dan nama tokoh dengan alur hirarki komandonya. Di antaranya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Tommy Soeharto, Firza Husein, Kivlan Zein, Adityawarman Thaha, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Eggi Sudjana sendiri dengan jabatan Ketua Gerakan Oposisi Nasional (Gonas).

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Diketahui, kepolisian menangkap 11 orang yang diduga melakukan permufakatan makar menjelang aksi unjuk rasa damai umat muslim terkait proses hukum Gubernur petahana DKI Jakarta DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jumat, 2 Desember 2016 atau aksi unjuk rasa 212.

Polisi menduga kelompok tersebut melakukan permufakatan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kelompok tersebut diduga berencana melakukan aksi tersebut dengan mendompleng massa aksi unjuk rasa 212 dan selanjutnya menduduki Gedung DPR/MPR RI.

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengaku kesal plus dongkol luar biasa alias 'gondok' mengetahui namanya masuk bagan daftar donatur kelompok orang yang diduga melakukan makar terkait unjuk rasa 212.

Dan kebetulan sebagian besar nama di daftar tersebut menjadi tersangka makar di kepolisian.

"Dalam kesempatan yang menyedihkan buat saya ini, ... Jadi, kesal, gondok karena semua orang juga merasakan kalau difitnah itu sangat tidak enak," kata Eggi Sudjana usai membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Kalau fitnah dalam bahasa Sunda itu enak, 'kepijit ngeunah'. Tapi kalau ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan tanggal 2 Desember kemarin, dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," sambungnya.

Menurut Eggi, dirinya melaporkan kasus penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik ke polisi menyusul adanya gambar bagan daftar "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial pada saat aksi 212.

Menurutnya, penyebaran informasi tersebut harus dilaporkannya ke polisi karena terbilang fitnah yang sangat serius dan merugikan nama baiknya.

Padahal, ia merasa tidak pernah terlibat dengan 11 orang yang telah ditangkap oleh polisi karena sangkaan melakukan permufakatan makar terkait aksi 212.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional di sini. Dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," kata Eggi.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis (melakukan) makar, semuanya ada di sini (bagan daftar)," sambungnya.

Eggi menceritakan, dirinya kali pertama menerima foto bagan daftar nama donatur tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, ia baru melaporkan dugaan pelanggaran terkait penyebaran gambar bagan tersebut ke polisi pada 6 Desember 2016 atau setelah 11 orang yang tertera di bagan daftar tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian.

Alasan dia, karena dirinya selaku advokat yang kerap bersentuhan dengan kepolisian telah disinggung pertanyaan dari Kapolri.

"Karena saya diprotes juga oleh Kapolri. Dalam arti, 'Lu ikut mana ke situ atau bagaimana'. Menjelaskan pertanyaan ini tidak sesederhana, oh saya enggak ikut ke situ bang. Tapi, menjelaskannya harus secara proses hukum (membuat laporan polisi)," kata dia.

"Apalagi, dampaknya juga sangat serius terhadap kehidupan saya. Sebab, ini menyangkut makar. Padahal, saya tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan rame-rame, itu saya setuju. Kalau makar yang ini bahaya," sambungnya.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Wednesday, December 7, 2016

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog