Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for PDI-P

Showing posts sorted by date for query PDI-P. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

JAKARTA - Sebanyak 11 aktivis ditangkap kepolisian karena diduga berencana melakukan penggulingan terhadap pemerintahan atau makar pada 2 Desember 2016. Rachmawati Soekarnoputeri, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, turut ditangkap dalam operasi senyap.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tak percaya dengan kemampuan para aktivis tersebut untuk bisa berbuat makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BERITA REKOMENDASI

"Tapi saya juga enggak begitu yakin orang-orang yang sekarang diduga melakukan makar. Saya juga enggak percaya (mereka) punya kemampuan untuk melakukan makar," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Terkait adanya penyandang dana untuk gerakan makar yang sudah terendus Polri, Masinton mengaku heran. Menurut politikus PDIP itu, penyandang dana tersebut salah menggelontorkan dana itu kepada Rachmawati cs. "Mungkin bandarnya aja salah kasih kali," ungkapnya.

Sebelumnya, delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan makar, yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian, seniman dan aktivis politik, Ratna Sarumpaet; pentolan â€˜Dewa 19â€™ sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko.

Sementara ada dua orang lainnya yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar. Total 10 orang diamankan dalam operasi senyap menjelang aksi damai 212.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

PALMERAH, KOMPAs.com - Di tengah memanasnya politik Tanah Air, ada kabar menggembirakan pada Sabtu (3/12/2016) malam. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam.

Hasil ini menjadi modal utama untuk kembali merebut poin pada pertandingan berikutnya di Vietnam pada pekan depan. Presiden RI Joko Widodo tampak berada di deretan kursi penonton untuk memberi semangat kepada Timnas.Â

Di luar berita membanggakan itu, media massa di Indonesia masih berkutat pada pemberitaan soal dugaan makar dan juga berbagai manuver politik terkait pemilihan kepala daerah. Berita lain adalah hilangnya pesawat milik Polri yang diduga jatuh di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau.Â

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita kemarin, berikut ini Kompas.com merangkum berita-berita kemarin yang perlu Anda ikuti hingga kini.Â

1. Menang 2-1 atas Vietnam, Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain Timnas

Twitter @affsuzukicup Para pemain timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (3/12/2016). Boaz Solossa menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih dalam laga tersebut.

Indonesia menang berkat gol Hansamu Yama dan Boaz Solossa. Adapun gol tunggal Vietnam dicetak Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Hasil ini menjadi modal berharga Indonesia untuk melakoni leg kedua di Vietnam pada Rabu, 7 Desember nanti. Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion My Dinh.

Bermain di hadapan puluhan ribu suporter serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pasukan Merah Putih bermain penuh semangat. Hanya perlu tujuh menit bagi tim besutan Alfred Riedl ini untuk membobol gawang Vietnam.

Atas kemenangan itu, Presiden Joko Widodo langsung memberi ucapan selamat langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Pada laga di Stadion Pakansari itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansamu Yama dan penalti Boaz Solossa. Satu-satunya gol Vietnam dibukukan Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung kemenangan Indonesia tersebut. Bahkan, pria kelahiran Solo itu tampak bangkit dari kursinya saat skuad Garuda mencetak gol.

Wajah semringah pun tampak dari Presiden Jokowi dengan hasil positif ini. Indonesia sempat kebobolan dan skor jadi imbang. Namun, Presiden Jokowi bisa kembali ceria setelah skuad Garuda mencetak gol kemenangan via penalti Boaz Solossa.

Simak berita selengkapnya:

Gol Penalti Boaz Bawa Indonesia Menang 2-1 atas VietnamÂ

Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain TimnasÂ

2. Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

Lutfy Mairizal Putra Tersangka kasus dugaan makar Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani di Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016)

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan, tiga dari 10 orang yang diperiksa polisi telah ditahan penyidik lantaran diduga terlibat makar.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dipulangkan dengan alasan subyektivitas penyidik.

"Ketiga orang di sini berinisial J, R, dan SBP, dilakukan penahanan sejak kemarin pukul 22.00 WIB," kata Martinus dalam diskusi bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Dari tiga orang yang ditahan, dua di antaranya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, seorang lainnya ditahan karena diduga melakukan perbuatan yang diatur di dalam pasal makar.

"Mereka akan ditahan dalam 20 hari ke depan," kata Martinus.

Baca selengkapnya di sini.Â

3. Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri

Ambaranie Nadia K.M Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan telah melakukan permufakatan makar.

Boy menegaskan, permufakatan yang dimaksud berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik. Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.Â

4. Polda Kepri: Sempat Hilang Kontak, Pesawat Jatuh di Perairan Lingga

Foto: Divisi Humas Mabes Polri (istimewa) Personel kepolisian sebelum naik ke pesawat Sky Truck dengan nomor registrasi penerbangan P4201 yang hilang kontak di Kepulauan Riau, Sabtu (3/12/2016).

Polda Kepri membenarkan bahwa pesawat M-28 Skytruck dengan nomor regristrasi B-4201 hilang kontak lalu jatuh di perairan Kabupatan Lingga di sisi selatan Provinsi Kepri.

"Iya benar, pesawat sempat hilang kontak. Informasi terakhir jatuh di perairan wilayah Kabupaten Lingga," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan pesawat berwarna biru putih tersebut dalam perjalanan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

"Dari data penumpang yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut penumpang dan kru berjumlah 15 orang personel. Baru data global saja yang bisa saya sampaikan," kata dia.

Erlangga juga membenarkan bahwa semua yang ada dalam pesawat naas tersebut merupakan personil dari kepolisian.

"Semua dari kesatuan Ditpolud Baharkam Polri. Pesawat membawa kru untuk helikopter di Polda Kepri. Jadi di BKO kan ke Polda Kepri," kata Erlangga.

Baca selengkapnya di sini.Â

Pesawat Skytruck Jadi Andalan dalam Operasi Kemanusiaan hingga Penegakan HukumÂ

5. Saat Menteri Susi Menangis Bahagia Setelah Bergelar "Doktor Kehormatan"

Kontributor Semarang, Nazar Nurdin Press conference pemberian gelar honoris causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kampus Undip Tembalang Jumat (2/12/2016)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara tanpa teks dalam rapat senat terbuka pemberian gelar honoris causa kepada dirinya, Sabtu (3/12/2016). Dia juga menangis bahagia dalam momen itu.

Di depan para guru besar, serta para tamu undangan, Susi yang mengaku tak berpendidikan itu berbicara dengan tegas dan tenang.

Susi berpidato tentang pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fisihing demi menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Teks ada di tangannya, namun hanya dijadikan sekedar panduan berpidato.

"Habis pengukuhan ini saya mungkin berbeda, yang memimpin KKP adalah doktor honoris causa," canda Susi di sela pidatonya, siang ini.

Dalam memberantas illegal fishing, Susi mengaku memanfaatkan "kebodohannya" untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

Bagi dia, ikan di Indonesia hanya boleh diambil dan dimanfaatkan warganya. Jika ada yang mencuri ikan, kapal pencuri tidak segan untuk ditenggelamkan. Bagi dia, ikan adalah kedaulatan bangsa itu sendiri.

Baca selengkapnya di sini.Â

6. Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi, Pengurus PDI-P Lepas Seragam

Nibras Nada Nailufar Boy Sadikin mendeklarasikan Kawan Juang Boy (KJB), mantan pengurus PDI-P DPC Jakarta Barat yang kini mendukung Anies-Sandi, Sabtu (3/12/2016).

Sejumlah pengurus PDI-P di Jakarta Barat mendeklarasikan dirinya sebagai Kawan Juang Boy (KJB) untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, Sabtu (3/12/2016).

Para pengurus ini menyatakan loyalitasnya kepada mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin sehingga mereka mengikuti langkah Boy yang mundur dari PDI-P karena menolak memenangkan Ahok-Djarot yang kini diusung PDI-P.

Salah satu pengurus yang mengungkapkan kekecewaannya adalah M Ranto, yang merupakan mantan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P Kebon Jeruk. Ia menyesalkan kepengurusan PDI-P di tingkat cabang hingga ranting yang tidak demokratis.

Ia mengaku sudah menghabiskan puluhan juta untuk membesarkan PDI-P, tetapi belakangan aspirasinya tak didengar oleh para petinggi partai.

Baca selengkapnya di sini.Â

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Politikus PDIP Tak Percaya Rachmawati Cs Bisa Lakukan Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Social Profiles

Arsip Blog