Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for persatuan

Showing posts sorted by date for query persatuan. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

JAKARTA â€" Sejumlah aktivis dan tokoh nasional beberapa waktu lalu ditangkap di tempat-tempat berbeda. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Menanggapi hal itu, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto meminta kepada pemerintah agar lebih bijak dalam penanganan kasus tersebut.

"Pemerintah, terutama aparat Polri, lebih bijaklah dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai Reformasi jadi setback kembali," kata Andrianto saat berbincang dengan Okezone, Kamis (8/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, sebuah langkah mundur jika pasal karet makar diterapkan kembali kepada aktivis yang kritis terhadap pemerintah. "Reformasi ini buah dari tindakan korektif terhadap pemerintahan yang otoriter terhadap kritik masyarakat. Buah Reformasi itulah berupa kebebasan yang berlaku dengan cara-cara beradab," sambung Andrianto.

Ia menerangkan, apa yang telah dilakukan oleh sejumlah aktivis dan para tokoh masih berada di dalam koridor. "Makar itu definisinya lebih mengganti penguasa dan sistem dengan cara-cara pemaksaan. Sementara para tokoh itu lebih pada cara-cara konstitusional," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Namun ketujuh tersangka makar yakni Kivlan Zain, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Rachmawati, Firza Husein, Eko, dan Alvin Indra dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Sementara musisi sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani, ditangkap karena diduga melakukan penghinaan terhadap penguasa atau presiden. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Mapolda Metro Jaya dengan jeratan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Profesor Sri Edi Swasono Terheran-heran dengan Sangkaan Makar Terhadap Adiknya

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kakak kandung Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono mengaku belum mendapat kabar lengkap soal adiknya yang ditangkap dengan tuduhan makar.Â

Baca: Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Namun, Sri Edi Swasono mengaku, heran dengan penangkapan tersebut.Â

Baca: Rachmawati Bantah Keras Tuduhan Makar, Tapi Tak Berniat Praperadilankan Polisi

Dia mengatakan, anaknya sudah menjenguk dan memastikan bahwa Sri Bintang Pamungkas dalam keadaan baik.Â

Baca: Begini Isi Lengkap Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

"Saya juga belum mendapat kabar, sudah ditengok sama anak saya. Anak saya bilang Om bintang is ok, dia gembira-gembira saja di penjara, kondisinya baik," ucap Sri Edi Swasono seusai pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Sri Edi Swasono, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung pernah meminta UUD hasil amandemen dikembalikan menjadi UUD 1945.

Bahkan, lanjutnya, usulan itu sudah dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa kalau yang ngomong Bintang ditangkap? Berjuang ditangkap juga enggak apa-apa," katanya.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa ini menuturkan, orang meminta perubahan adalah hal yang wajar.

Terlebih, saat ini, negara Indonesia sedang menghadapi sejumlah masalah, salah satunya "serbuan" warga asing di berbagai lini kehidupan.

"Kita merespons apa salahnya? Saya tadi mengkritik Pak Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) juga terbuka, saya berikan makalah, saya tanya di depan kalian juga," ucapnya.

Sri Edi berpendapat, apa yang dilakukan oleh adiknya dan beberapa temannya itu bukanlah tindakan makar.

Namun demikian, penangkapan dan pemenjaraan adalah risiko menjadi aktivis.

"Saya melihat bintang ditangkap ya biasa-biasa saja, saya tidak berpikir ini bahaya besar, para aktivis terancam. Itu risiko menjadi aktivis," katanya. (Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)

[embedded content]

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Pesan Ketua DPR Terkait Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto meminta masyarakat percaya kepada polisi yang mengusut kasus dugaan makar yang dilakukan 11 tersangka. Sebab, ia meyakini, Polri akan menyelidikinya secara profesional.

"Tentu dalam situasi ini kita harus beri kesempatan Jokowi-JK untuk melaksanakan tugas ini secara baik karena telah dipilih secara demokratis dan konstitusional sehingga bisa aman tertib," ungkap pria yang karib disapa Setnov ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dengan menjaga keamanan bersama, ia menambahkan, maka perekonomian negara bisa naik. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa mencapai 5,1 persen.

"Mudah-mudahan suasana damai ini bisa jadi kekuatan kita untuk maju dan terus menjaga persatuan demi keutuhan NKRI," ujar Setnov.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, pada Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatanÂ makar dan kritik berbeda.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Kiki Syahnakri Minta Isu Makar Dihentikan

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menilai Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman tidak pernah merencanakan makar terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Kiki pun meminta agar isu tersebut tidak dibesarkan dan ditanyakan kembali.

"Nggak ada mereka mau makar, ngarang itu ya, jadi itu barangkali tidak usah dibesar-besarkan lagi," kata Kiki kepada wartawan yang meminta komentarnya atas kasus dugaan makar yang membeli Kivlan Zen dan Adityawarman.

Kiki menambahkan, isu dugaan makar tersebut sebaiknya tidak dibahas lebih jauh agar tidak menimbulkan keresahan.

"Lebih baik nggak usah dibahas, yang diperlukan adalah merapatkan barisan ini, artinya barisan nasional," ujar Kiki seusai Pengukuhan Pengurus PPAD periode 2016-2021 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (5/12) siang.

Mantan Wakil Presiden, Jenderal (Purn) Try Sutrisno menyatakan, dirinya menganggap tidak ada pihak yang merencanakan makar. Namun Try juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan terhadap tokoh yang diduga merencanakan makar.

"Sudah ditangani, kita tunggu saja," ujar Try seusai menghadiri Pengukuhan Pengurus PPAD.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengawal proses hukum yang kini sedang berjalan. "Prosesnya kan sudah berjalan, dari situ akan keluar informasi resminya," katanya.

Sebelumnya, dua purnawirawan perwira tinggi TNI, yakni Kivlan Zein dan Adityawarman diperiksa polisi atas dugaan hendak melakukan makar.

Selain keduanya, sejumlah tokoh juga dimintai keterangan di antaranya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Sri Bintang Pamungkas.

Seluruhnya dijemput polisi pada Jumat (2/12) dini hari atau beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam III atau Aksi 212.

Lebih jauh, Try Sutrisno mengimbau masyarakat Indonesia agar tetap tenang menghadapi munculnya isu makar. Ia meminta masyarakat lebih cerdas dalam memandang adanya isu tersebut sehingga tidak mudah terpecah belah.

"Saya minta masyarakat tetap tenang, tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan, jangan mudah diadu domba," ujar Try.

Menurutnya, sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipegang teguh oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

"Kita tetap punya komitmen akan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli," katanya. (fitri wulandari)