Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Praperadilan<

Showing posts sorted by relevance for query Praperadilan<. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Dugaan Makar, Rachmawati Akan Ajukan Praperadilan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Aldwin Rahardian, salah satu kuasa hukum tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa pihaknya berencana menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan gugatan praperadilan, atas penetapan kliennya sebagai tersangka.

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Sebab, menurut dia, sangkaan polisi terhadap kliennya mengenai dugaan makar tersebut tidak berdasar.

"Ya nanti setelah selesai pemeriksaan, tentunya akan ada upaya hukum lebih lanjut dari itu," ujar Aldwin saat dihubungi, Selasa (6/12/2016).

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Aldwin menyampaikan, tuduhan upaya makar terhadap putri mantan Presiden RI pertama, Soekarno, tersebut terlalu mengada-mengada.

Sebab, menurut Aldwin, upaya makar tersebut harus terencana dengan baik.

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

"Tuduhan makar ini menurut saya ini mengada-ada. Ini terlalu jauh. Karena ini kita bisa indikasikan, kalau makar ini kegiatan yang tersencana dan harus matang. Mengandalkan power," ucap dia.

Aldwin menyatakan, saat ini kondisi kesehatan kliennya masih belum baik. Jika nanti kondisi kesehatannya pulih, kliennya akan kooperatif apabila polisi hendak memintanya untuk memberi keterangan.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa, tetapi akan kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua," kata Aldwin.

Polisi menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan permufakatan makar.

Selain Rachmawati, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bahwa ketujuh tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain.

Sementara itu, Sri Bintang Pamungkas disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

Penetapan Bintang sebagai tersangka ini berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar. (Achdi Martin Pratama/Kompas.com)

Yusril: Dugaan Makar terhadap Sri Bintang Cs Terlalu Jauh

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11 orang ditangkap pihak kepolisian pada JumatÂ 2 Desember 2016 karena dugaan makar. Mereka adalah aktivis dan tokoh nasional.

Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam, akhirnya delapan dari mereka dibolehkan pulang. Tiga tersisa adalah Sri Bintang Pamungkas dan kakak beradik, Jamran dan Rizal Koba.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum Yusril Ihza Mahendra melihat bahwa sangkaan makar terhadap 11 tersangka ini adalah terlalu jauh dan hanya tindakan pencegahan terhadap aksi 2 Desember.

"Saya kira masih jauh. Kalau ada pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal. Tapi saya lihat polisi lakukan preventif saja," kata dia saat ditemui di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

Yusril pun menjelaskan pengertianÂ makar sesungguhnya adalah tindakan dengan upaya penggulingan pemerintahan sah dirumuskan bersama. "Makar diatur dalam pasal 87, 107 KUHP. Ada tahapan permufakatan, perencanaan, kategori orang sebagai pimpinan makar, dan ada kelompoknya juga."

Walau tidak semuanya ditahan, 11 orang terduga ini masih wajib menjalani pemeriksaan lanjutan. Lebih jauh, Yusril pun mengaku siap apa bila dirinya didaulat menjadi penasehat hukum mereka dan akan melihat potensi praperadilan ke depannya.

"Kalau diminta ya akan kami tangani. Praperadilan ya (lihat) nanti," pengacara kondang ini menandaskan.

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Jakarta - Polisi sudah mengantongi nama pengirim dan nama penerima dana terkait kasus dugaan makar. Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman yang ikut mendampingi tersangka dalam kasus ini mempertanyakan relevansinya.

"Kalau soal aliran dana, pembuktian aliran dana itu gampang. Tapi relevansinya untuk makar atau bukan itu masih sulit dan tidak bisa," ungkap Habiburokhman saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

Habiburokhman selaku kuasa hukum Ratna Sarumpaet yang juga menjadi tersangka makar menyatakan langkah yang dilakukan polisi dalam kasus ini bukannya mempersempit permasalahan namun malah memperlebar masalah. Ia juga menyatakan bahwa polisi sebenarnya tidak memiliki alasan kuat untuk menangkap orang-orang tersebut dengan tuduhan makar.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

"Saya ada di lokasi penangkapan, dan mendengar apa yang dijadikan permasalahan. Misalnya soal ide mengembalikan UUD 1945 ke UUD 1945 sebelum amandemen dan soal sidang istemewa MPR, itu hal yang konstitusional," kata dia.

"Dan masalah waktu kejadian perkara tanggal 1 Desember 2016. Misalnya bu Ratna Sarumpaet itu merujuk pada press conference di Sari Pan Pasifik bahwa akan demo di MPR, tanggal 1 itu Ratna nggak hadir, Kivlan Zein tidak hadir masa dijadikan tersangka," imbuh Habib.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa tidak mungkin kliennya dapat meneggerakkan massa dalam jumlah banyak apalagi sampai melakukan makar. Habib terus mempermasalahkan sangkaan polisi kepada para kliennya.

"Saya nggak ngerti apa indikasinya mengarah ke makar? Kapasitas mereka, kalau mau mengerakkan massa ke MPR logikanya mereka perlu pancingan massa. Nah ini orang nggak ada punya organisasi, pensiunan, bukan ketua partai, logikanya darimana menggerakkan orang," bebernya.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

"Sebagian ada praperadilan, khususnya bu Ratna Sarumpaet, beliau dikaitkan saja namanya, dicatut di rilis saja marah. Orang yang dicantumkan saja tidak mau makar apalagi yang dicantumkan tapi tidak mengetahui," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) atas dirinya karena merasa sangkaan dugaan makar tidak tepat ditujukan padanya. Polisi pun berkata sebaliknya.

Ahli pidana Prof Hibnu Nugroho mengatakan agar perdebatan tersebut dibuktikan saja di ranah pengadilan. Menurutnya, jangan sampai nantinya publik terbelah menjadi pro-kontra tentang hal tersebut.

"Gini aja, karena ini kan tafsirnya banyak sekali. Ini kan tafsir dari Pak Bintang, dan tafsir dari kepolisian. Dan kita menghormati tafsir dari Pak Bintang seperti itu, tafsir kepolisian cukup, katanya cukup bukti. Saya kira kalau sekarang memang sudah masuk proses hukum, nah kita bicara itu saja, makanya kalau menurut saya lebih baik kita lanjut ke proses hukum. Bahwa apa yang disampaikan pihak yang bersangkutan diuji di persidangan, gitu. Jadi nanti jangan sampai kita terjebak malah pro dan kontra. Saya melihatnya ke sana," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/12/2016) malam.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar, Baiknya Diuji di Pengadilan

Prof Hibnu Nugroho (Foto: Andi Saputra/detikcom)

Apabila yang dipermasalahkan Sri Bintang termasuk prosedur penangkapan, Hibnu mengatakan ada mekanisme praperadilan. Namun untuk sangkaan dugaan makar, menurut Hibnut tetap seharusnya diuji di depan majelis hakim saja.

"Ada solusi hukum kalau memang penangkapannya, buktinya tidak cukup. Kan ada praperadilan. Prosedurnya, kan gitu kan. Buktinya cukup atau tidak. Sebab memang kita terbelah. Atau kalau kedua yang kita disidangkan, toh kalau tidak terbukti diputus bebas. Nah kita yang di luar ini karena tidak tahu fakta bukti asli, buktinya apa, suratnya bagaimana, berapa bukti yang dikumpulkan, kan kita tidak tahu," ucap Hibnu.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan polisi menjerat Sri Bintang yaitu adanya surat berisi sejumlah poin permintaan, salah satunya agar DPR menggelar sidang pencabutan mandat Jokowi-JK. Pengacara Sri Bintang, Habiburokhman, mengatakan surat tersebut merupakan hal yang masih dalam koridor aturan yang ada. Namun, polisi menyebut surat itulah yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka Sri Bintang dalam kasus dugaan makar.

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(dhn/dhn)

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Dugaan Makar, Rachmawati Akan Ajukan Praperadilan

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

Sunday, December 4, 2016

Yusril: Dugaan Makar terhadap Sri Bintang Cs Terlalu Jauh

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Thursday, December 8, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog