Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for kritis

Showing posts sorted by date for query kritis. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

JAKARTA â€" Sejumlah aktivis dan tokoh nasional beberapa waktu lalu ditangkap di tempat-tempat berbeda. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Menanggapi hal itu, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto meminta kepada pemerintah agar lebih bijak dalam penanganan kasus tersebut.

"Pemerintah, terutama aparat Polri, lebih bijaklah dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai Reformasi jadi setback kembali," kata Andrianto saat berbincang dengan Okezone, Kamis (8/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, sebuah langkah mundur jika pasal karet makar diterapkan kembali kepada aktivis yang kritis terhadap pemerintah. "Reformasi ini buah dari tindakan korektif terhadap pemerintahan yang otoriter terhadap kritik masyarakat. Buah Reformasi itulah berupa kebebasan yang berlaku dengan cara-cara beradab," sambung Andrianto.

Ia menerangkan, apa yang telah dilakukan oleh sejumlah aktivis dan para tokoh masih berada di dalam koridor. "Makar itu definisinya lebih mengganti penguasa dan sistem dengan cara-cara pemaksaan. Sementara para tokoh itu lebih pada cara-cara konstitusional," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Namun ketujuh tersangka makar yakni Kivlan Zain, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Rachmawati, Firza Husein, Eko, dan Alvin Indra dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Sementara musisi sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani, ditangkap karena diduga melakukan penghinaan terhadap penguasa atau presiden. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Mapolda Metro Jaya dengan jeratan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Pesan Ketua DPR Terkait Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto meminta masyarakat percaya kepada polisi yang mengusut kasus dugaan makar yang dilakukan 11 tersangka. Sebab, ia meyakini, Polri akan menyelidikinya secara profesional.

"Tentu dalam situasi ini kita harus beri kesempatan Jokowi-JK untuk melaksanakan tugas ini secara baik karena telah dipilih secara demokratis dan konstitusional sehingga bisa aman tertib," ungkap pria yang karib disapa Setnov ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dengan menjaga keamanan bersama, ia menambahkan, maka perekonomian negara bisa naik. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa mencapai 5,1 persen.

"Mudah-mudahan suasana damai ini bisa jadi kekuatan kita untuk maju dan terus menjaga persatuan demi keutuhan NKRI," ujar Setnov.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, pada Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatanÂ makar dan kritik berbeda.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polri menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaan makar, Jumat 2 Desember 2016 pagi. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 2 Desember di Monumen Nasional.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati dalam menangani dugaan makar ini. Ada sejumlah unsur yang harus dibuktikan oleh Polri.

"Permufakatan untuk melakukan makar, maka harus ada niat dan perbuatan permulaan. Kedua hal itu harus dilakukan untuk maksud tertentu dengan cara serangan yang nyata dan bersifat kekerasan," ucap Miko kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dia pun meminta, dalam mengusut kasus ini, Kepolisian cermat agar tak terjadi banyak praktik yang tidak tepat.

"Di titik ini, pihak Kepolisian benar-benar harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai banyak praktik yang tidak tepat selama ini terjadi kembali," Miko menjelaskan.

Saat ditanya, apakah dia telah melihat adanya serangan nyata sebagai wujud makar, dia hanya mengaku belum tahu.

"Hingga hari ini hanya pihak Kepolisian yang mengetahui hal itu. Oleh karenanya, mesti didorong untuk cermat, hati-hati, dan akuntabel dalam penegakan hukumnya," tandas Miko.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

PALMERAH, KOMPAs.com - Di tengah memanasnya politik Tanah Air, ada kabar menggembirakan pada Sabtu (3/12/2016) malam. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam.

Hasil ini menjadi modal utama untuk kembali merebut poin pada pertandingan berikutnya di Vietnam pada pekan depan. Presiden RI Joko Widodo tampak berada di deretan kursi penonton untuk memberi semangat kepada Timnas.Â

Di luar berita membanggakan itu, media massa di Indonesia masih berkutat pada pemberitaan soal dugaan makar dan juga berbagai manuver politik terkait pemilihan kepala daerah. Berita lain adalah hilangnya pesawat milik Polri yang diduga jatuh di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau.Â

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita kemarin, berikut ini Kompas.com merangkum berita-berita kemarin yang perlu Anda ikuti hingga kini.Â

1. Menang 2-1 atas Vietnam, Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain Timnas

Twitter @affsuzukicup Para pemain timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (3/12/2016). Boaz Solossa menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih dalam laga tersebut.

Indonesia menang berkat gol Hansamu Yama dan Boaz Solossa. Adapun gol tunggal Vietnam dicetak Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Hasil ini menjadi modal berharga Indonesia untuk melakoni leg kedua di Vietnam pada Rabu, 7 Desember nanti. Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion My Dinh.

Bermain di hadapan puluhan ribu suporter serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pasukan Merah Putih bermain penuh semangat. Hanya perlu tujuh menit bagi tim besutan Alfred Riedl ini untuk membobol gawang Vietnam.

Atas kemenangan itu, Presiden Joko Widodo langsung memberi ucapan selamat langsung kepada para pemain tim nasional Indonesia seusai menang 2-1 atas Vietnam pada semifinal pertama Piala AFF 2016, Sabtu (3/12/2016).

Pada laga di Stadion Pakansari itu, Indonesia menang berkat gol sundulan Hansamu Yama dan penalti Boaz Solossa. Satu-satunya gol Vietnam dibukukan Nguyen Van Quyet dari titik putih.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung kemenangan Indonesia tersebut. Bahkan, pria kelahiran Solo itu tampak bangkit dari kursinya saat skuad Garuda mencetak gol.

Wajah semringah pun tampak dari Presiden Jokowi dengan hasil positif ini. Indonesia sempat kebobolan dan skor jadi imbang. Namun, Presiden Jokowi bisa kembali ceria setelah skuad Garuda mencetak gol kemenangan via penalti Boaz Solossa.

Simak berita selengkapnya:

Gol Penalti Boaz Bawa Indonesia Menang 2-1 atas VietnamÂ

Presiden Jokowi Selamati Langsung Para Pemain TimnasÂ

2. Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

Lutfy Mairizal Putra Tersangka kasus dugaan makar Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani di Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016)

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan, tiga dari 10 orang yang diperiksa polisi telah ditahan penyidik lantaran diduga terlibat makar.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dipulangkan dengan alasan subyektivitas penyidik.

"Ketiga orang di sini berinisial J, R, dan SBP, dilakukan penahanan sejak kemarin pukul 22.00 WIB," kata Martinus dalam diskusi bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Dari tiga orang yang ditahan, dua di antaranya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, seorang lainnya ditahan karena diduga melakukan perbuatan yang diatur di dalam pasal makar.

"Mereka akan ditahan dalam 20 hari ke depan," kata Martinus.

Baca selengkapnya di sini.Â

3. Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri

Ambaranie Nadia K.M Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan telah melakukan permufakatan makar.

Boy menegaskan, permufakatan yang dimaksud berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik. Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.Â

4. Polda Kepri: Sempat Hilang Kontak, Pesawat Jatuh di Perairan Lingga

Foto: Divisi Humas Mabes Polri (istimewa) Personel kepolisian sebelum naik ke pesawat Sky Truck dengan nomor registrasi penerbangan P4201 yang hilang kontak di Kepulauan Riau, Sabtu (3/12/2016).

Polda Kepri membenarkan bahwa pesawat M-28 Skytruck dengan nomor regristrasi B-4201 hilang kontak lalu jatuh di perairan Kabupatan Lingga di sisi selatan Provinsi Kepri.

"Iya benar, pesawat sempat hilang kontak. Informasi terakhir jatuh di perairan wilayah Kabupaten Lingga," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan pesawat berwarna biru putih tersebut dalam perjalanan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

"Dari data penumpang yang kami dapatkan, dalam pesawat tersebut penumpang dan kru berjumlah 15 orang personel. Baru data global saja yang bisa saya sampaikan," kata dia.

Erlangga juga membenarkan bahwa semua yang ada dalam pesawat naas tersebut merupakan personil dari kepolisian.

"Semua dari kesatuan Ditpolud Baharkam Polri. Pesawat membawa kru untuk helikopter di Polda Kepri. Jadi di BKO kan ke Polda Kepri," kata Erlangga.

Baca selengkapnya di sini.Â

Pesawat Skytruck Jadi Andalan dalam Operasi Kemanusiaan hingga Penegakan HukumÂ

5. Saat Menteri Susi Menangis Bahagia Setelah Bergelar "Doktor Kehormatan"

Kontributor Semarang, Nazar Nurdin Press conference pemberian gelar honoris causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kampus Undip Tembalang Jumat (2/12/2016)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara tanpa teks dalam rapat senat terbuka pemberian gelar honoris causa kepada dirinya, Sabtu (3/12/2016). Dia juga menangis bahagia dalam momen itu.

Di depan para guru besar, serta para tamu undangan, Susi yang mengaku tak berpendidikan itu berbicara dengan tegas dan tenang.

Susi berpidato tentang pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fisihing demi menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Teks ada di tangannya, namun hanya dijadikan sekedar panduan berpidato.

"Habis pengukuhan ini saya mungkin berbeda, yang memimpin KKP adalah doktor honoris causa," canda Susi di sela pidatonya, siang ini.

Dalam memberantas illegal fishing, Susi mengaku memanfaatkan "kebodohannya" untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

Bagi dia, ikan di Indonesia hanya boleh diambil dan dimanfaatkan warganya. Jika ada yang mencuri ikan, kapal pencuri tidak segan untuk ditenggelamkan. Bagi dia, ikan adalah kedaulatan bangsa itu sendiri.

Baca selengkapnya di sini.Â

6. Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi, Pengurus PDI-P Lepas Seragam

Nibras Nada Nailufar Boy Sadikin mendeklarasikan Kawan Juang Boy (KJB), mantan pengurus PDI-P DPC Jakarta Barat yang kini mendukung Anies-Sandi, Sabtu (3/12/2016).

Sejumlah pengurus PDI-P di Jakarta Barat mendeklarasikan dirinya sebagai Kawan Juang Boy (KJB) untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, Sabtu (3/12/2016).

Para pengurus ini menyatakan loyalitasnya kepada mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin sehingga mereka mengikuti langkah Boy yang mundur dari PDI-P karena menolak memenangkan Ahok-Djarot yang kini diusung PDI-P.

Salah satu pengurus yang mengungkapkan kekecewaannya adalah M Ranto, yang merupakan mantan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P Kebon Jeruk. Ia menyesalkan kepengurusan PDI-P di tingkat cabang hingga ranting yang tidak demokratis.

Ia mengaku sudah menghabiskan puluhan juta untuk membesarkan PDI-P, tetapi belakangan aspirasinya tak didengar oleh para petinggi partai.

Baca selengkapnya di sini.Â

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

Tuesday, December 6, 2016

Pesan Ketua DPR Terkait Kasus Dugaan Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

Tuesday, December 6, 2016

Pesan Ketua DPR Terkait Kasus Dugaan Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Kemenangan Indonesia atas Vietnam, Kasus Dugaan Makar, dan Jatuhnya Pesawat Polri

Social Profiles

Arsip Blog