Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for menyebut

Showing posts sorted by date for query menyebut. Sort by relevance Show all posts

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Jum'at, 09 Desember 2016 | 10:57 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. â€œAda (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),â€ katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. â€œKhawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,â€ kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik IndonesiaÂ Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Namun Rikwanto tidak menyebut rinci identitas yang dimaksud saat ditanya wartawan. Dia menegaskan data yang dikantongi tengah ditelusuri. "Itu tidak bisa disebutkan untuk kepentingan penyidikan," jawab Rikwanto.

Dia juga menolak menyebutkan nominal dana yang ditransfer termasuk dugaan penerima dana merupakan 8 orang yang telah ditetapkan tersangka atau ke pihak lain juga belum bisa diungkap ke publik. "Itu konten materi penyidikan ya, tidak akan disampaikan," ujarnya.

Polisi dipastikan Rikwanto terus mengembangkan penyidikan terkait kasus percobaan makar. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka terbuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka.

"Kemungkinan itu bisa saja, manakala ditemukan koneksi satu orang dengan yang lain atau orang itu diduga turut serta atau bahkan menjadi suporter yang utama, ya bisa dikenai," kata Rikwanto.

Polisi menetapkan 8 orang tersangka makar. Mereka yakni Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Sri Bintang Pamungkas, Eko, Kivlan Zein dan Alvin Indra. Dari delapan tokoh tersebut, hanya Sri Bintang yang ditahan. Sedangkan 7 lainnya tidak ditahan dan tidak dicekal ke luar negeri karena kooperatif.
(aan/fdn)

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

Jakarta - Bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Polisi dipastikan Rikwanto terus mengembangkan penyidikan terkait kasus percobaan makar. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka terbuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka.

"Kemungkinan itu bisa saja, manakala ditemukan koneksi satu orang dengan yang lain atau orang itu diduga turut serta atau bahkan menjadi suporter yang utama, ya bisa dikenai," kata Rikwanto.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Tito mengatakan, berdasarkan informasi dari intelijen, ada komunikasi yang intens antara para pelaku makar dengan demonstran 2 Desember. Rencananya, kelompok tersebut akan mengarahkan ratusan ribu massa aksi Bela Islam Jilid III ke gedung parlemen untuk menduduki MPR/DPR.

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

"Kami tahu Anda (pelaku makar), kira-kira begitu. Tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terhadap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan," jelas Tito.

Untuk itu, Polri pun membangun dialog dengan massa GNPF MUI dan sejumlah tokoh masyakarat. Hasilnya, jelas demonstran Bela Islam Jilid III hanya membawa satu isu yakni penanganan perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami bangun dialog dengan GNPF dalam rangka tuntutan Basuki atau melakukan ikut dalam upaya duduki DPR, kemudian agenda politik lain? Mereka menyatakan komit, tidak. Kami putusannya satu isu, proses hukum," beber dia.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

"Kalau begitu, jangan gunakan Jalan Sudirman-Thamrin. Kalau mereka gunakan Jalan Sudirman-Thamrin, dengan massa yang begitu besar, ekornya ada di DPR/MPR sampai Semanggi, Patung Senayan, belok dia ke depan Hotel Mulia dan seterusnya. Sampai ke belakang DPR, berikutnya naik Semanggi dan pelintir sedikit saja. Mudah sekali jumlah massa besar, mudah sekali (ke DPR)," beber Tito.

3 dari 4 halaman

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Rachmawati Soekarnoputri, yusril ihza mahendra

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang, yang mengaku baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Rachmawati dan Ratna Sarumpaet.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Menurut polisi, Jamran dan Rizal dijerat Undang-undang ITE karena dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap isu-isu sara, sementara lainnya dijerat pasal permufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, Sabtu (03/12) menyatakan sebagian mereka disangka melakukan 'permufakatan makar' karena hendak melakukan sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan.

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Namun demikian, menurut Yusril Ihza Mahendra, tuduhan yang diarahkan kepolisian kepada kliennya lebih merupakan upaya pencegahan dari kemungkinan pemanfaatan massa doa bersama pada Jumat (02/12) pagi.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) atas dirinya karena merasa sangkaan dugaan makar tidak tepat ditujukan padanya. Polisi pun berkata sebaliknya.

Ahli pidana Prof Hibnu Nugroho mengatakan agar perdebatan tersebut dibuktikan saja di ranah pengadilan. Menurutnya, jangan sampai nantinya publik terbelah menjadi pro-kontra tentang hal tersebut.

"Gini aja, karena ini kan tafsirnya banyak sekali. Ini kan tafsir dari Pak Bintang, dan tafsir dari kepolisian. Dan kita menghormati tafsir dari Pak Bintang seperti itu, tafsir kepolisian cukup, katanya cukup bukti. Saya kira kalau sekarang memang sudah masuk proses hukum, nah kita bicara itu saja, makanya kalau menurut saya lebih baik kita lanjut ke proses hukum. Bahwa apa yang disampaikan pihak yang bersangkutan diuji di persidangan, gitu. Jadi nanti jangan sampai kita terjebak malah pro dan kontra. Saya melihatnya ke sana," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/12/2016) malam.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar, Baiknya Diuji di Pengadilan

Prof Hibnu Nugroho (Foto: Andi Saputra/detikcom)

Apabila yang dipermasalahkan Sri Bintang termasuk prosedur penangkapan, Hibnu mengatakan ada mekanisme praperadilan. Namun untuk sangkaan dugaan makar, menurut Hibnut tetap seharusnya diuji di depan majelis hakim saja.

"Ada solusi hukum kalau memang penangkapannya, buktinya tidak cukup. Kan ada praperadilan. Prosedurnya, kan gitu kan. Buktinya cukup atau tidak. Sebab memang kita terbelah. Atau kalau kedua yang kita disidangkan, toh kalau tidak terbukti diputus bebas. Nah kita yang di luar ini karena tidak tahu fakta bukti asli, buktinya apa, suratnya bagaimana, berapa bukti yang dikumpulkan, kan kita tidak tahu," ucap Hibnu.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan polisi menjerat Sri Bintang yaitu adanya surat berisi sejumlah poin permintaan, salah satunya agar DPR menggelar sidang pencabutan mandat Jokowi-JK. Pengacara Sri Bintang, Habiburokhman, mengatakan surat tersebut merupakan hal yang masih dalam koridor aturan yang ada. Namun, polisi menyebut surat itulah yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka Sri Bintang dalam kasus dugaan makar.

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(dhn/dhn)

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 9, 2016

Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pengirim dan Penerima Dana Makar

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Arsip Blog

Friday, December 9, 2016

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sidang istimewa

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog