Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Ketiga

Showing posts sorted by date for query p> Ketiga. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Ini Kondisi Terkini Aktivis Terduga Makar : Okezone News

JAKARTA - Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penahanan terhadap aktivis Sri Bintang Pamungkas (SBP) karena dugaan makar. Namun selain SBP, Rizal dan Jamran pun masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena melanggar UU ITE.

Direktur Tahanan dan Penitipan Barang Bukti (Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Barnabas mengatakan kondisi ketiga tersangka tersebut terus dipantau kesehatannya.Â

BERITA REKOMENDASI

"Mereka sehat kok, kondisi sehat enggak ada masalah," ujar Barnabas ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12/2016).Â

Diakatakan Barnabas, ketika dijebloskan kedalam sel tahanan ketiga tersangka tersebut sudah dijenguk oleh keluarga dan juga rekan-rekannya. "Sudah, sama keluarga dan rekan-rekannya. Kita kan punya jam besuk di hari Senin sampai Kamis, ya antara hari-hari itu, saya enggak hafal hari apanya," ungkapnya.

Namun ketika ditanya tentang SBP dicampur tahanan narkotika, Barnabas tidak mengelak. Meskipun dicampur dengan tahanan narkotika, Barnabas menegaskan kalau aktivis itu mendapatkan ruangan yang lumayan besar.

"Iya betul (campur dengan narkotika). Gini lho, rutan narkoba itu rutan paling gede di Polda Metro Jaya kan itu 4 lantai kita taruh di tempat yang paling bagus yang layak dipisah dengan tahanan narkoba yang lain," jelasnya.

Sementara lain untuk tersangka Rizal dan Jamran pihak kepolisian menyatukannya di dalam sel. "Tahanan enggak boleh sendiri-sendiri. Berdua dengan tahanan lain, untuk adik kakak itu itu ya berdua," tutupnya.Â (sym)

FOKUS: Misteri Aliran Dana Dugaan Makar Rachmawati Cs : Okezone News

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

BERBAGAI bantahan sudah disampaikan oleh sejumlah tokoh yang ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu, atas kasus dugaan makar. Namun setelah mereka diciduk dan diperiksa di Mako Brimob Polri Kelapa Dua, Depok, mereka tetap distatuskan tersangka.

Beberapa orang yang ditangkap bukan sembarang tokoh. Ada dua purnawirawan jenderal, ada anak proklamator Ir Soekarno, hingga musisi yang saat ini menyalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi.

BERITA REKOMENDASI

Kini yang jadi persoalan lain selain penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan polisi, adalah soal aliran dana. Pasalnya Polri sudah menyatakan ada aliran dana untuk menggerakkan massa Aksi Bela Islam III ke Gedung DPR/MPR dan untuk menimbulkan chaos.

â€œAliran dana ini masih kita telusuri, masih kita pertajam, dari mana, untuk apa, dan untuk kepentingan apa,â€ ungkap Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto, Rabu (7/12/2016).

â€œJadi aksi ini bersamaan dengan aksi damai 212. Mereka melakukan kegiatan yang dimungkinkan untuk membuat chaos dan mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut dengan menduduki Gedung MPR/DPR,â€ tambahnya.

Rikwanto juga menggarisbawahi bahwasannya, pihak Mabes Polri sudah mengantongi asal-usul misteri aliran dananya. (Baca: Polri Kantongi Penyandang Dana Makar untuk Rachmawati Cs)

Disebutkan, aliran dana yang sampai ke Rachmawati Soekarnoputri saja mencapai Rp300 juta banyaknya. Tapi ini yang juga kemudian, disanggah keras putri ketiga Ir Soekarno dari istri Fatmawati tersebut.

Kendati mengakui ada aliran dana ke rekeningnya sejumlah Rp300 juta itu, disebutkannya hanya untuk logistik aksi damai 2 Desember lalu.

â€œKalau soal dikaitkan dengan upaya makar, Rp300 juta cukup apa enggak untuk makar? Itu paling cukup untuk jajan bakso dan minum kalau orang demo,â€ sanggahnya.

â€œSoal transfer dana, orang demo itu perlu logistik makan dan minum itu biasa. Di tempat saya proposal orang minta dana ya biasa. Saya bukan konglomerat. Di sini kalau mau makar ya dananya enggak cekak-cekak begitu. Saya enggak pernah minta sponsor konglongmerat, saya berdiri dengan kaki sendiri,â€ tandasnya.

FOKUS: Misteri Aliran Dana Dugaan Makar Rachmawati Cs : Okezone News

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Beberapa orang yang ditangkap bukan sembarang tokoh. Ada dua purnawirawan jenderal, ada anak proklamator Ir Soekarno, hingga musisi yang saat ini menyalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi.

BERITA REKOMENDASI

â€œAliran dana ini masih kita telusuri, masih kita pertajam, dari mana, untuk apa, dan untuk kepentingan apa,â€ ungkap Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto, Rabu (7/12/2016).

Rikwanto juga menggarisbawahi bahwasannya, pihak Mabes Polri sudah mengantongi asal-usul misteri aliran dananya. (Baca: Polri Kantongi Penyandang Dana Makar untuk Rachmawati Cs)

Kendati mengakui ada aliran dana ke rekeningnya sejumlah Rp300 juta itu, disebutkannya hanya untuk logistik aksi damai 2 Desember lalu.

â€œKalau soal dikaitkan dengan upaya makar, Rp300 juta cukup apa enggak untuk makar? Itu paling cukup untuk jajan bakso dan minum kalau orang demo,â€ sanggahnya.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Kapolri JenderalÂ Tito Karnavian hadir di rapat dengan Komisi III DPR. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kapolri itu membahas penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE.

"Rapatnya sedang berlangsung," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (5/12/2016).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" kata Bamsoet.

Kedua, dia melanjutkan, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud dan menjadi peserta rapat-rapat itu.

"Ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat?" Bamsoet menambahkan.

Dia juga mempertanyakan keterkaitan tersangka penyebar rush money dengan peserta makar atau tidak.

"Kelima, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November yang berujung pada kerusuhan itu? Dan akan berlangsung berapa lama situasi dan kondisi waswas ini akan berlangsung?" dia memaparkan.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan kelima pertanyaan tersebut penting mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluhkan situasi akhir-akhir ini yang dirasakan kurang kondusif.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dalam tempo singkat telah menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu ke Kejaksaan Agung. Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan Kejaksaan Agung," dia menuturkan.

Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, ucap Bamsoet, Komisi III DPR tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok.

"Apa pun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," tegas Bamsoet.

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Ini Kondisi Terkini Aktivis Terduga Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

FOKUS: Misteri Aliran Dana Dugaan Makar Rachmawati Cs : Okezone News

FOKUS: Misteri Aliran Dana Dugaan Makar Rachmawati Cs : Okezone News

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Makar di Era Reformasi

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog