Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Berlebihan,

Showing posts sorted by relevance for query Berlebihan,. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Din Syamsuddin Nilai Tuduhan Makar Berlebihan : Okezone News

BANTUL - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai tuduhan makar terhadap 11 orang yang ditangkap saat aksi Damai 212 terlalu berlebihan. Ia tidak melihat mereka yang ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember 2016 akan melakukan tindakan makar.

"Saya kira tuduhan makar itu berlebihan," katanya di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Din juga melihat tudingan makar itu justru membuat munculnya permasalahan baru. Ia melihat usulan yang ingin disampaikan Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan supaya menggelar Sidang Istimewa MPR masih dalam konstitusi.

"Saya kita masih dalam konteks konstitusi kita, mereka dari dulu juga sudah keras (mengkritik pemerintahan), saya kira tujuan mereka juga baik," ungkapnya.

Usulan agar MPR mengadakan Sidang Istimewa, katanya, masih dalam konteks konstitusi, bukan tindakan makar. Ia juga tidak melihat putri proklamator Rachmawati Soekarnoputri ingin berbuat makar.

Polisi Bantah Sangkaan Makar terhadap Kivlan Zein Dkk Berlebihan, Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri membantah bahwa sangkaan makar terhadap tujuh orang yang ditangkap pada Jumat (2/12/2016) lalu merupakan tindakan yang berlebihan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, penangkapan itu berdasarkan penyelidikan yangÂ sebelumnya telah dilakukan Polri.

"Proses penyelidikan sudah dari empat minggu sebelumnya. Didapat informasi, mereka ini ingin memanfaatkan jumlah umat yang besar untuk dialihkan ke hal di luar kesepakatan yang ada," ujar Martinus, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Ia menjelaskan, para tersangka berencana mengupayakan massa yang mengikuti doa bersama pada 2 Desember 2016 untuk menduduki Gedung Parlemen dan mendesak sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama pimpinan ormas penyelenggara doa bersama sepakat bahwa agenda kegiatan adalah ibadah dan tak ada aksi turun ke jalan.

Martinus menegaskan, polisi memiliki bukti-bukti kuat untuk memperkuat sangkaan.

"Pasal untuk mereka kan 107, 110, dan 87 KUHP. Dalam Pasal 110 ada unsur permufakatan jahat untuk melalukan makar seperti yang ada di dalam Pasal 107. Artinya itu juga disebut makar," ujar Martinus.

"Jadi berlebihan apanya? KUHP menyebut bahwa itu adalah makar," lanjut dia.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat (2/11/2016) lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110Â juncto Pasal 87 KUHP.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Hendardi: Polisi Berlebihan Pakai Pasal Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai Polri berlebihan jika menjerat 10 tokoh yang sempat ditahan dalam peristiwa 2/12 lalu dengan pasal makar. Sebab, menurutnya, sebagian dari mereka sebenarnya cukup dijerat dengan pasal pencemaram nama baik atau pasal penghinaan terhadap lambang negara.

"Seperti Ahmad Dhani, cukup pakai pasal pencemaran nama baik, tidak harus makar," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (5/12).

Mabes Polri sendiri telah membebaskan sebagian dari 10 tokoh yang sempat ditahan tersebut. Hendardi melihat, keputusan Polri membebaskan sebagian dari mereka menunjukkan bahwa dugaan makar yang dialamatkan masuk dalam kategori yang lemah. Karenanya, Hendardi meminta Polri untuk bertindak lebih selektif.

Namun begitu, ia enggan menyebut penangkapan yang dilakukan Polri pada 10 tokoh dengan tuduhan makar sebagai bentuk ancaman pada demokrasi. Hendardi memandang tindakan Polri merupakan langkah antisipatif. Sebab, kata dia, dalam konteks kerumunan massa yang besar, potensi untuk melakukan tindakan yang berbahaya juga tinggi.

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, menilai penangkapan 10 aktivis atas dugaan makar sebagai suatu hal yang berlebihan.

Menurut dia, jika dilihat dari usia serta kekuatan yang dimiliki para aktivis tersebut, kecil kemungkinan mereka melakukan hal itu.

"Pak Bintang (Sri Bintang Pamungkas) usianya 70 tahun, Kivlan Zein 70 tahun, Ratna sekitar 60-an mendekati akhir, masa aki-aki dan nini-nini dituduh makar? Ini intelijennya bagaimana?" kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Ia mengatakan, beberapa waktu terakhir sempat muncul isu terkait aksi unjuk rasa yang menuntut digelarnya sidang istimewa ke MPR. Tuntutan juga dilakukan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar ke UUD 1945.

Menurut Habiburokhman, tuntutan itu bukanlah sebuah upaya makar.

Sebaliknya, kata dia, cara penyampaian tuntutan melalui parlemen merupakan suatu hal yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia.

"Mau demo ke DPR atau menuntut sidang istimewa, siapa pun boleh melakukannya, tetapi faktanya kan tidak begitu amat," kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, dari sejumlah aktivis yang ditangkap, tidak semuanya berencana mengikuti kegiatan aksi doa bersama kemarin.

Sebagian ada yang ditangkap saat berada di rumah. Adapun musisi Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet ditangkap saat berada di hotel yang dekat lokasi doa bersama.

"Ahmad Dhani dan Ratna itu menginap di Sari Pan Pacific itu karena untuk mempermudah ke Monas," kata Habiburokhman.

Kompas TV 3 Tersangka Dugaan Makar Ditahan

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments