Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Disangka

Showing posts sorted by relevance for query Disangka. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Dugaan Makar, Rachmawati Akan Ajukan Praperadilan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Aldwin Rahardian, salah satu kuasa hukum tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa pihaknya berencana menempuh upaya hukum, termasuk mengajukan gugatan praperadilan, atas penetapan kliennya sebagai tersangka.

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Sebab, menurut dia, sangkaan polisi terhadap kliennya mengenai dugaan makar tersebut tidak berdasar.

"Ya nanti setelah selesai pemeriksaan, tentunya akan ada upaya hukum lebih lanjut dari itu," ujar Aldwin saat dihubungi, Selasa (6/12/2016).

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Aldwin menyampaikan, tuduhan upaya makar terhadap putri mantan Presiden RI pertama, Soekarno, tersebut terlalu mengada-mengada.

Sebab, menurut Aldwin, upaya makar tersebut harus terencana dengan baik.

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

"Tuduhan makar ini menurut saya ini mengada-ada. Ini terlalu jauh. Karena ini kita bisa indikasikan, kalau makar ini kegiatan yang tersencana dan harus matang. Mengandalkan power," ucap dia.

Aldwin menyatakan, saat ini kondisi kesehatan kliennya masih belum baik. Jika nanti kondisi kesehatannya pulih, kliennya akan kooperatif apabila polisi hendak memintanya untuk memberi keterangan.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa, tetapi akan kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua," kata Aldwin.

Polisi menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan permufakatan makar.

Selain Rachmawati, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bahwa ketujuh tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain.

Sementara itu, Sri Bintang Pamungkas disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

Penetapan Bintang sebagai tersangka ini berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar. (Achdi Martin Pratama/Kompas.com)

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 09:10 WIB

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta â€" Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari sebelum aksi 2 Desember 2016 digelar di Monas.

â€œAda sejumlah yang diamankan Polda dan masih dalam pemeriksaan,â€ kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat ditemui dalam Aksi Super Damai, Jumat, 2 Desember 2016. Boy mengaku masih belum mengetahui identitas delapan orang itu.

Meskipun begitu, Inge Mangundap, dari Advokat Cinta Tanah Air, mengatakan telah terjadi penangkapan terhadap Ratna Sarumpaet. Penangkapan dilakukan pada pukul 07.00 WIB di Hotel Sari Pan Pacific.

â€œDia (Ratna) juga bahkan digeledah. Mungkin disangka bawa senjata,â€ kata Inge, yang mengaku sedang bersama Ratna saat penangkapan. Selain Ratna, musikus Ahmad Dhani, yang juga menginap di hotel itu, ditangkap.

Menurut dia, keduanya dibawa ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua. Inge mengatakan polisi menangkap Ratna dan Ahmad Dhani dengan tuduhan makar dan mengaku telah memiliki bukti.

Selain itu, sejumlah tokoh lain dikabarkan telah ditangkap. Dari Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang ditangkap di rumahnya kawasan Cibubur, Depok. Ernalia, istri Sri Bintang, mengatakan suaminya ditangkap puluhan polisi dan langsung dibawa ke Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Boy masih enggan mengkonfirmasi hal ini. â€œNanti saya minta data dulu,â€ kata dia.

EGI ADYATAMA

Catatan koreksi: Judul berita ini telah diganti dari sebelumnya: Diduga Makar, Polisi Tangkap Sejumlah Aktivis.

Fokus - Mereka Disangka Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

10 Orang Ditangkap Terkait Makar, Mabes Polri: Mereka Dipanggil Tidak Hadir Jumat 02 Dec 2016, 14:45 WIB Mabes Polri menangkap 10 orang termasuk Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Rachmawati Soekarnoputri. Mereka telah dipanggil beberapa kali dan tidak hadir. "

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Rachmawati Soekarnoputri, yusril ihza mahendra

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang, yang mengaku baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Rachmawati dan Ratna Sarumpaet.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Menurut polisi, Jamran dan Rizal dijerat Undang-undang ITE karena dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap isu-isu sara, sementara lainnya dijerat pasal permufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, Sabtu (03/12) menyatakan sebagian mereka disangka melakukan 'permufakatan makar' karena hendak melakukan sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan.

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Namun demikian, menurut Yusril Ihza Mahendra, tuduhan yang diarahkan kepolisian kepada kliennya lebih merupakan upaya pencegahan dari kemungkinan pemanfaatan massa doa bersama pada Jumat (02/12) pagi.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Polda Metro Bidik Ahmad Dhani Jadi Tersangka Makar

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Musisi kondang Ahmad Dhani ditangkap polisi bersama 10 tersangka kasus dugaanÂ makar pada Jumat 2 Desember pagi. Namun Dhani hanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa umum.

Meski begitu, polisi tetap mendalami kemungkinan keterlibatan Dhani dalam kasus dugaan makar.

"Yang jelas indikasi ke sana (keterlibatan dugaan upaya makar) ada," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Iriawan mengungkapkan,Â Ahmad Dhani diketahui beberapa kali mengikuti pertemuan bersama beberapa tersangka makar lainnya. Adapun tersangka dugaan makar lainnya yakni Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin Indra, dan Firza Huzein.

"Ahmad Dhani di antaranya ada di sana, dan makanya kami akan dalami keterkaitan dia di situ," tegas Iriawan.

Saat ini polisi menjerat Dhani dengan pasal penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP. Sementara untuk ketujuh tersangka lainnya disangka melakukanÂ makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Sedangkan Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Dugaan Makar, Rachmawati Akan Ajukan Praperadilan

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

Friday, December 2, 2016

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap

Saturday, December 3, 2016

Fokus - Mereka Disangka Makar

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Monday, December 5, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Tuesday, December 6, 2016

Polda Metro Bidik Ahmad Dhani Jadi Tersangka Makar

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Baca: Tangan Suami Nagita Masuk ke Dalam Ini, Mulan Jameela dan Selvi Kitty Goyang Bareng

Baca: Artis Ini Ungkap Bahwa Dirinya Diperkosa Sungguhan Demi Film Populer Ini Bikin Geger

Baca: Bikin Heboh Lagi, Syahrini Jatuh Terjungkal Gara-gara Terlalu Bersemangat Menyapa Rekan-rekannya

Friday, December 2, 2016

Saturday, December 3, 2016

Friday, December 2, 2016

Monday, December 5, 2016

Sidang istimewa

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog