Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for bersifat

Showing posts sorted by date for query bersifat. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog