Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Itu

Showing posts sorted by relevance for query p> Itu. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang aksi damai 212Â yang baru selesai digelar di Monas, polisi menangkap sejumlah tokoh yang diduga melakukan makar.

Salah satu di antara mereka adalah Ahmad Dhani, musikus sekaligus calon Wali Kota Bekasi.

Penangkapan itu dilakukan saat pentolan Dewa 19 itu tengah berada di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Dhani dalam akun Twitternya.

"Malam ini di depan kamar di Hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP," tulis Ahmad Dhani di akun Twitter-nya.

"Mau mendobrak kamar saya... #ADP," lanjutnya.

Selain Ahmad Dhani, polisi menangkap 10 orang, dengan delapan di antaranya diduga melakukan makar.

Penangkapan itu segera menjadi sorotan media asing. Melalui artikel berjudul "Jakarta protests: Treason arrests as mass rally against city's Governor, Ahok, get underway", ABC NewsÂ memuat pernyataan Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto yang mengatakan 10 orang ditangkap pagi tadi.

Sementara itu media asing lainnya, Reuters, dalam laporannya yang bertajuk "Sea of protesters in Jakarta amid fury over Christian governor" menuliskan 10 orang ditangkap menjelang pagi di mana delapan di antaranya terduga makar. Dan dua lainnya didakwa melanggar UU ITE.

"Mereka kini ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan," ujar Kombes Rikwanto.

Media Singapura, Straits Times, dengan laporannya berjudul "Indonesia arrests 10 for dissident activities, charges 8 of them for treason" juga menginformasikan peristiwa serupa. Pihak kepolisian RI dilaporkan menangkap 10 tersangka di mana delapan di antaranya terduga makar, sementara dua lainnya melanggar pasal UU ITE.

"Kombes Rikwanto tidak menyebutkan nama, tetapi mengidentifikasi mereka dengan sembilan inisial, yakni AD, E, AD, KZ, FH, RA, JA, RK dan SB," tulis Straits Times dalam laporannya.

Ini bukan kali pertama Dhani menjadi sorotan dunia.

Berikut adalah kasus Ahmad DhaniÂ yang sempat menghebohkan dunia kala pilpres pada 2014 lalu.

1 dari 6 halaman

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Penampilan Ahmad Dhani dalam video klip kampanye pasangan Prabowo-Hatta jadi sorotan media Jerman, Der Spiegel. Si penyanyi mengenakan seragam mirip yang dipakai Heinrich Luitpold Himmler, komandan Schutzstaffel (SS), satuan elite Nazi sekaligus orang kepercayaan Adolf Hitler.

Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Dhani memakai lencana pada kerah dan lencana merah pada bagian saku kanan yang sama," tulis Der Spiegel, Selasa 24 Juni 2014.

Tak hanya Jerman, video klip yang diiringi lagu 'We Will Rock You' milik Queen, yang diubah lirik dan judulnya menjadi 'Indonesia Bangkit' itu juga jadi sorotan sejumlah media massa kelas dunia.

Situs Europe online magazineÂ memuat artikel berjudul 'Indonesian rocker criticized for Nazi outfit in election video'.

Di bagian akhir artikelnya, Europe online magazine menulis, "Perlengkapan Nazi tidak ilegal di Indonesia dan banyak orang Indonesia yang tidak menyadari konotasi historisnya."

2 dari 6 halaman

Majalah TIME Menohok...

TIME memuat artikel dengan judul menohok, "This Indonesian Nazi Video Is One of the Worst Pieces of Political Campaigning Ever". TIME menyebut video tersebut sebagai materi kampanye politik terburuk sepanjang masa.

"Pembuat film yang tinggal di Bali, Daniel Ziv, menyebut video itu 'membawa citra skinhead Nazi dalam politik Indonesia'," demikian seperti dimuat TIME.

TIME menilai deskripsi tersebut tepat. "Majalah Jerman Der Spiegel menunjuk bahwa, yang bikin merinding, kostum militer Dhani mirip dengan seragam komandan SS Heinrich Himmler."

Makin dekat dengan hari pemilihan, demikian menurut TIME, kampanye makin panas dengan dukungan masing-masing pendukung calon. Video musik Ahmad Dhani untuk Prabowo-Hatta, dirilis tak lama setelah sejumlah musikus seperti Oppie Andaresta dan Slank membuat lagu dan video berjudul "Salam Dua Jari".

3 dari 6 halaman

Media Israel Berang

Setelah harian terkemuka Jerman,Â Der Spiegel, dan portal majalah Amerika Serikat TIME, kini giliran surat kabar Time of Israel yang ikut bersuara. Media negeri Yahudi itu menuliskan laporannya berjudul "Indonesian quasi-Nazi video causes stir".

Dalam ulasannya pada Rabu, 25 Juni 2014, Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Queen, Nazisme, dan lirik berbahasa Indonesia merupakan kombinasi yang tampaknya aneh. Tapi pada saat suhu politik di negara di Asia Tenggara itu sedang memanas. Hal itu bisa terjadi," tulis Times of Israel.

Media Israel tersebut juga menyamakan burung garuda yang terlihat di dalam video klip Ahmad Dhani dan penyanyi Indonesia Idol itu dengan elang besi Kekaisaran Jerman dan elang Nazi.

"Salah satu musikus, Ahmad Dhani, terlihat memegang garuda emas, burung lambang negara Indonesia, yang menyerupai elang Kekaisaran Jerman yang kemudian menjadi dasar ikonik elang Nazi," tulis Times of Israel.

Portal berita negara yang berbatasan dengan Palestina itu juga mengutip tanggapan Ahmad Dhani atas kritik yang diberikan kepada dirinya terkait video klip kampanye tersebut.

"Apa hubungannya antara tentara Jerman dan Indonesia?" ujar Dhani yang dimuat Times of Israel. "Kami rakyat Indonesia tidak membunuh jutaan orang Yahudi, kan?"

4 dari 6 halaman

Queen Kesal

Pihak Queen pun mempersoalkan video klip tersebut. Bukan karena kostum yang dikenakan Dhani, tapi lagu "We Will Rock You" dibawakannya secara ilegal alias belum mendapatkan izin.

"Ahmad Dhani skinhead imagery http://youtu.be/tpbqIuY8nVo â€ of course this is completely unauthorised by us. Bri," kicau gitaris Queen Brian May dalam akun resminya @DrBrianMay. Penampilan skinhead Ahmad Dhani--menyertakan link video di situs berbagi video--tentu saja kami sama sekali tidak memberikan izin.

5 dari 6 halaman

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Friday, December 2, 2016

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Majalah TIME Menohok...

Media Israel Berang

Queen Kesal

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Friday, December 2, 2016

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Majalah TIME Menohok...

Media Israel Berang

Queen Kesal

Social Profiles

Arsip Blog