Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Dulu

Showing posts sorted by date for query Dulu. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

WARTA KOTA, SEMANGGI-- GambarÂ berbentuk bagan dugaan penerimaan aliran dana untuk gerakan makar sebelum aki bela islam jilid III di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12), beredar.

Gambar itu berisi juga foto-foto sejumlah tokoh, baik tokoh berlatar belakang politisi, pengusaha, pensiunan militer, ustaz, dan maupun aktivis buruh.

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Bahkan anak bontot mantan Presiden Soeharto atau Tomy Soeharto digadang-gadang sebagai orang yang mengalirkan dana dalam gambar tersebut.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan mengatakan foto yang beredar di media sosial janganlah dipercaya. Karena kalau menuduh seseorang tanpa bukti melanggar Undang-Undang.

"Ya jangan dulu lah, kalau belum jelas ya jangan dispkeluasi macam-macam. Bukan, belum lah belum. Itu kata siapa?" tanya Iriawan kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12).

Dia menegaskan bahwa seseorang jangan sampai dituduh. Jadi perlu ada bukti yang otentik untuk menjerat mereka ke dalam hukum.

"Ya gak boleh lah nuduh orang. Perlu bukti dong. Jangan nuduh. (Tomy Soeharto-red) Bukan, tapi gak boleh nuduh. Nanti kalau udah ada baru kita buka. Kalau gambar orang bisa buka, semua juga bisa. Jangan percaya media sosial ya. Menyesatkan lah. Kalau orang ga terlibat lalu dituduh, kan gak enak," ucapnya.

Saat ditanya sekali lagi soal gambar-gambar aktivis yang diduga mendapatkan aliran dana untuk makar, dia menegaskan semua sedang diselidiki.

"Semua orang bisa gambar. Tersangka boleh bicara apa saja bebas. Kami terus ngusut. Kami mau nggak mungkin hentikan," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap 10 orang pada Jumat (2/12) dengan berbagai tuduhan, tetapi sebagian besar tuduhannya adalah makar.

Dari 10 orang itu, tiga orang, satu di antaranya Sri Bintang Pamungkas, masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sri Bintang dituduh akan melakukan makar.

Beberapa tokoh lainnya, seperti MayjenÂ Purn Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, dan Eko, telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

Polisi kemarin menangkap dan menahan mantan anggota DPR dan aktivis, Hatta Taliwang, dari tempat tinggalnya di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wartakotalive.com belum bisa menghubungi Tommy Soeharto yang di dalam gambar itu sebagai penyandang dana.

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian menangkap aktivis Hatta Taliwang.

Hatta diamankan karena diduga terlibat perencanaan makar kepada pemerintah pada Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meyakini potensi orang yang dituduh polisi untuk melakukan makar kecil.

"Tapi sebagai pintu masuk untuk menelusuri pembiayaannya, aktor pendanaannya sah-sah saja dilakukan oleh polisi," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Masinton mengungkapkan alasan keyakinannya tersebut.

Ia menuturkan jaringan aktivis kepada grass root tidak cukup kuat.

Pengorganisasian massa juga lemah.

"Kedua, beberapa orang ini memang dari dulu sifatnya adalah oposan sejati, mau pemerintahannya siapa, dia teriak saja," kata Masinton.

Alasan lainnya, kata Masinton, aktivis tersebut tidak punya basis pengorganisasian massa yang mengakar dan solid.

Mereka, kata Masinton, cuma memanfaatkan situasi serta kerumunan lalu diklaim untuk melakukan makar.

"Itu kan kepemimpinannya harus punya akar yang kuat, dan punya jaringan yang kuat juga, nah yang saya bisa baca dari ini adalah bahwa mereka ini digunakan oleh aktor-aktor yang punya uang untuk menciptakan instabilitas, mengganggu stabilitas Pemerintahan Jokowi JK," ujar Politikus PDIP itu.

Oleh karenanya, Masinton meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana tersebut. Kemudian, mencari sumber usaha apakah ilegal atau tidak.

"Akan menjadi berbahaya jika sumber-sumber usaha selama ini yang berdasar usaha ilegal, seperti penyelundupan, korupsi, pembalakan hutan, apa segala macam, digunakan untuk mengganggu stabilitas negara, ini akan berbahaya dan harus aset-asetnya dibekukan," kata Masinton.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Begini Jawaban Sri Bintang Saat Ditanya Penyidik Soal Dugaan Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Jakarta - Pengacara Razman Nasution membantah jika kliennya, Sri Bintang Pamungkas, tidak kooperatif. Menurutnya, sang klien juga meneken BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya saja tidak mau menjawab soal dugaan makar yang dituduhkan.

"Dia tanda tangan, tapi ketika ditanya kenapa -dia dikatakan sangkaan makar dan apa yang dia lakukan apakah ada rapat (dengan Rachmawati Soekarno Putri dkk)-, dia enggak bilang," kata Razman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Ketika ditanya soal dugaan makar, Sri Bintang meminta penyidik untuk mencari alat buktinya. "(Sri Bintang menjawab penyidik) silahkan anda cari alasannya, saya hanya berkirim surat kepada DPR RI, suratnya ada," kata Razman menirukan jawaban kliennya.

Menurut Razman, dengan dikirimnya surat permintaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dilakukan sidang istimewa itu bukanlah upaya makar.

"Pasal 107 itu adalah pasal tentang makar, menggulingkan pemerintahan, ini apa yang digulingkan di sini?" lanjutnya.

Razman mengaku, dia sendiri telah berkomunikasi dengan seorang penyidik bernama Suhartono. Suhartono kepada Razman disebut mengatakan bahwa selama diperiksa Sri Bintang bersikap kooperatif.

"Jadi saya saksikan di situ ada saudara Suhartono ya, saya siap bertemu dengan Suhartono itu. Suhartono ketemu saya, (dan bilang) 'SBP itu dia bagus'," sebut Razman.

"Bahkan beliau disuruh istirahat sama penyidik, 'tidur dulu', ketika saya datang, koordinasi, kemudian dia kasih tidur, ditanya (ke Suhartono-red) pak teken?, teken beliau (Sri Bintang), beliau tanda tangan kok," tandasnya.
(mei/elz)

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein (69) hanya tertawa ketika mengenang penangkapannya, Jumat (2/12/2012) pagi, menjelang unjuk rasa damai 212 di Monas, Jakarta.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com , Senin (5/12/2016), Kivlan menceritakan kronologi penangkapannya.

Awalnya, sekitar pukul 04.45 WIB, dia baru selesai shalat subuh di kediamannya, Gading Griya Lestari, Blok H1 nomor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Kivlan sudah siap untuk berangkat ke Silang Monas. Ia hendak mendampingi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk memimpin unjuk rasa damai terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tiba-tiba, rumahnya didatangi polisi, bersamaan dengan datangnya pembantu rumah. Sebanyak 20 polisi langsung masuk ke dalam rumah.

Saat itu, hanya ada Kivlan, seorang pembantu, dan staf di rumahnya. Sementara istri Kivlan tengah membesuk anak yang tengah sakit dan dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Mereka langsung masuk menyerbu. Di depan pintu rumah saya sudah ada tiga orang berdiri," ujar Kivlan.

Ia mengaku awalnya kaget dengan kedatangan para polisi ke rumahnya kala pagi buta itu. Namun, dalam benaknya, ia menduga dirinya hendak diproses oleh polisi terkait dugaan makar.

Ia mengaku berusaha tenang karena ia sudah mengira apa yang menyebabkan sekelompok polisi tersebut mendatangi rumahnya, yakni tuduhan makar.

"Jadi saya sudah tahu bahwa dari berita bahwa polisi sudah menargetkan saya. Anak saya juga sudah cerita karena temannya banyak di polisi. Saya juga kaget waktu dikasih tahu, tapi itu sudah sebulan lalu," ujarnya.

Kivlan mempersilakan para polisi untuk duduk di ruang tamu rumahnya. Lantas, seorang polisi menyodorkan surat penggeledahan rumah. Ia tak melawan karena polisi membawa surat tersebut.

"Saya bilang, 'Kalau ada senjata ambil saja, kalau ada granat ambil saja. Kalau ada dokumen rancangan untuk makar, silakan (ambil)," ujarnya.

Beberapa polisi langsung membuka lemari dan laci meja. Mereka memeriksa sejumlah berkas, buku catatan, lembaran tiket pesawat perjalanan selama 5 sampai 10 tahun terakhir, hingga data dalam komputer jinjing atau laptop dan telepon genggamnya.

Namun, polisi tidak menemukan bukti petunjuk terkait rencana makar dari penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Polisi juga tidak menemukan senjata api maupun senjata tajam.

Polisi hanya menemukan beberapa berkas berisi karya tulisnya perihal kritik terhadap UUD 1945 perubahan dan ketatanegaraan.

Para polisi tersebut hendak membawa Kivlan dari rumahnya setelah penggeledahan. Namun, Kivlan tak begitu saja menuruti.

Sebab, ia merasa masih berstatus sebagai tentara cadangan yang seharusnya diproses oleh Polisi Militer TNI jika disangkakan melakukan tindak pidana tertentu.

Akhirnya, Kivlan manut setelah tiga personel PM TNI, termasuk Kasie Intel Kodam Jaya berpangkat Kapten, ternyata ikut dalam rombongan pihak kepolisian ini.

Kivlan mengaku tertawa saat mengalami proses penangkapannya itu. Sebab, ia pun pernah melakukan hal yang sama sewaktu menjadi Kepala Staf Kostrad pada 1998.

"Saya melihat itu, enggak apa-apa, saya ketawa saja. Saya sudah tahu. Dulu saya juga begini waktu saya dinas, waktu saya nangkapin orang begini juga, ya sudah sekarang saya ditangkapin orang, ya sudah," ujarnya.

Kivlan teringat dirinya sewaktu menjabat Kepala Staf Kostrad bersama Kodam Jaya dan Polri pernah memerintahkan penangkapan terhadap beberapa jenderal TNI dan mantan menteri yang melakukan pertemuan makar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 12 November 1998.

Menurut dia, kelompok tersebut ditangkap karena sudah jelas dan ada bukti permufakatan makar. Di antaranya telah memproklamasikan pemerintah koalisi nasional dan menentukan kabinet hingga susunan MPR-nya.

"Ada Jenderal Kemal Idris, Toto S, dan banyak jenderal, termasuk ada Sri Bintang Pamungkas, Edi Sularsono. Ya, dulu juga kita perintahkan menangkap mereka karena mau makar pada masa Presiden Habibie," ucap Kivlan.

Kivlan mengaku tergelitik teringat pengalamannya itu dan apa yang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, ia dapat memahami dan menghormati penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dirinya.

"Cuma saya ketawa saja," ujarnya. (Baca juga: Kivlan Zein: Saya Tidak Ditangkap, Saya Diundang)

Menurut Kivlan, tidak ada ketegangan antara dirinya ataupun para penyidik kepolisian saat menjalani proses pemeriksaan di Mako Brimob.

Ia pun tidak merasa sebagai seorang pesakitan yang hendak dicecar pertanyaan. Justru perbincangan santai disertai guyonan terjadi.

"Saya malah ketawa-ketawa. Karena kata mereka (penyidik), 'Bapak dulu kan mengajarkan kami begitu, untuk menangkapi orang'. Saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, silakan saja, saya juga begitu," kata Kivlan seraya tertawa karena teringat perkataan penyidik tersebut.

(Abdul Qodir/Tribunnews.com)

---

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Kivlan Zein Justru Tertawa Ditangkap Polisi, Ini Alasannya

Kompas TV Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Akan Ajukan Praperadilan

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Begini Jawaban Sri Bintang Saat Ditanya Penyidik Soal Dugaan Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Begini Jawaban Sri Bintang Saat Ditanya Penyidik Soal Dugaan Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

Social Profiles

Arsip Blog