Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Direktur

Showing posts sorted by date for query p> Direktur. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Makar

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hatta saat ini diperiksa polisi.

"Betul, yang bersangkutan sudah ditangkap di rumahnya di Bendungan Hilir sekitar pukul 01.30 WIB dini hari tadi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi detikcom, Kamis (8/12/2016).

Argo mengatakan Hatta dikenakan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Argo, Hatta menyebarkan informasi bernuansa SARA di akun media sosial Facebooknya.

"Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti terkait pasal yang disangkakan seperti handphone, nota-nota ada beberapa catatan dan dokumen-dokumen," sambung Argo.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan Hatta mengikuti pertemuan bersama Rachmawati Soekarnoputri dkk terkait dugaan upaya makar. Namun, polisi belum mempersangkakan dugaan makar terhadap Hatta.

"Iya dia ikut rapat-rapat itu, tetapi untuk dugaan makarnya masih kami dalami," tandasnya.
(mei/dhn)

Ini Kondisi Terkini Aktivis Terduga Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

JAKARTA - Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penahanan terhadap aktivis Sri Bintang Pamungkas (SBP) karena dugaan makar. Namun selain SBP, Rizal dan Jamran pun masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena melanggar UU ITE.

Direktur Tahanan dan Penitipan Barang Bukti (Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Barnabas mengatakan kondisi ketiga tersangka tersebut terus dipantau kesehatannya.Â

BERITA REKOMENDASI

"Mereka sehat kok, kondisi sehat enggak ada masalah," ujar Barnabas ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12/2016).Â

Diakatakan Barnabas, ketika dijebloskan kedalam sel tahanan ketiga tersangka tersebut sudah dijenguk oleh keluarga dan juga rekan-rekannya. "Sudah, sama keluarga dan rekan-rekannya. Kita kan punya jam besuk di hari Senin sampai Kamis, ya antara hari-hari itu, saya enggak hafal hari apanya," ungkapnya.

Namun ketika ditanya tentang SBP dicampur tahanan narkotika, Barnabas tidak mengelak. Meskipun dicampur dengan tahanan narkotika, Barnabas menegaskan kalau aktivis itu mendapatkan ruangan yang lumayan besar.

"Iya betul (campur dengan narkotika). Gini lho, rutan narkoba itu rutan paling gede di Polda Metro Jaya kan itu 4 lantai kita taruh di tempat yang paling bagus yang layak dipisah dengan tahanan narkoba yang lain," jelasnya.

Sementara lain untuk tersangka Rizal dan Jamran pihak kepolisian menyatukannya di dalam sel. "Tahanan enggak boleh sendiri-sendiri. Berdua dengan tahanan lain, untuk adik kakak itu itu ya berdua," tutupnya.Â (sym)

Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hatta saat ini diperiksa polisi.

Argo mengatakan Hatta dikenakan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Argo, Hatta menyebarkan informasi bernuansa SARA di akun media sosial Facebooknya.

"Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti terkait pasal yang disangkakan seperti handphone, nota-nota ada beberapa catatan dan dokumen-dokumen," sambung Argo.

"Iya dia ikut rapat-rapat itu, tetapi untuk dugaan makarnya masih kami dalami," tandasnya.
(mei/dhn)

Polisi Buru MH Taliwang untuk Kasus Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Dalam dugaan aksi makar, pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya masih mencari beberapa pelaku yang ikut merencanakannya pada aksi bela islam jilid III atau aksi damai yang digelar di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12) lalu.

Salah satunya adalah Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang yang saat ini masih diburu Polda Metro Jaya.

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Karena diketahui, MH Taliwang ikut rapat kegiataan yang diduga akan melaksanakan makar dalam aksi damai tersebut.

"Iya (Ikut rapat-red). (Ditangkap-red) belum sedang kita cari," kata Kapolda Metro Jaya, Mochammad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Sementara musis Ahmad Dhani hanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa umum.Â

Meski begitu, polisi tetap mendalami kemungkinan keterlibatan Dhani dalam kasus dugaan makar.

"Yang jelas indikasi ke sana (keterlibatan dugaan upaya makar) ada," ujar dia.Â

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Dia menambahkan pihaknya terus menelusuri kasus makar itu. Sampai dari mana aliran dana untuk kegiatan makar tersebut.

Sehingga, pihak penyidik akan bekerjasama dengan pihak Perbankan untuk menelusuri aliran dana dari rekening koran yang sudah dikantongi polisi.

"Aliran dana sedang kita lacak nanti akan saya sampaikan apabila ada itu akan kita jelaskan ke temen," ucapnya.

"Kemudian siapa di belakang ini tentunya akan terus kita lakukan pemeriksaan. Karena ini psti akan mengerucut menjadi satu. Tapi dari hasil pertemuan yg ada beberapa orang hadir dalam oertemuan dan pembicaraan perencanaan yg akan melakukan penggerakan," kata dia.

Saat ini polisi menjerat Dhani dengan pasal penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Sementara untuk ketujuh tersangka lainnya disangka melakukan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Sedangkan Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2( Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.(bin)

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Polisi Buru MH Taliwang untuk Kasus Makar

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Salah satunya adalah Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang yang saat ini masih diburu Polda Metro Jaya.

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Karena diketahui, MH Taliwang ikut rapat kegiataan yang diduga akan melaksanakan makar dalam aksi damai tersebut.

"Iya (Ikut rapat-red). (Ditangkap-red) belum sedang kita cari," kata Kapolda Metro Jaya, Mochammad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Sementara musis Ahmad Dhani hanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa umum.Â

Meski begitu, polisi tetap mendalami kemungkinan keterlibatan Dhani dalam kasus dugaan makar.

"Yang jelas indikasi ke sana (keterlibatan dugaan upaya makar) ada," ujar dia.Â

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Dia menambahkan pihaknya terus menelusuri kasus makar itu. Sampai dari mana aliran dana untuk kegiatan makar tersebut.

Sehingga, pihak penyidik akan bekerjasama dengan pihak Perbankan untuk menelusuri aliran dana dari rekening koran yang sudah dikantongi polisi.

"Aliran dana sedang kita lacak nanti akan saya sampaikan apabila ada itu akan kita jelaskan ke temen," ucapnya.

Saat ini polisi menjerat Dhani dengan pasal penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Sementara untuk ketujuh tersangka lainnya disangka melakukan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Makar

Ini Kondisi Terkini Aktivis Terduga Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Makar

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Buru MH Taliwang untuk Kasus Makar

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Polisi Buru MH Taliwang untuk Kasus Makar

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Baca: Kivlan Zein: Jika Rizieq Shihab Tertembak, Saya akan Pimpin Massa

Baca: Ada Kucuran Dana di Dalam Upaya Makar

Baca: Aktivis Sepuh Ditangkap, Kapolri: Justru yang Senior dan Pengalaman yang Bisa Makar

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog