Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for pertimbangan

Showing posts sorted by date for query pertimbangan. Sort by relevance Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 20:49 WIB

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan Kepolisian tak bertindak sembarangan dalam menangkap aktivis yang ditangkap atas dugaan merencanakan aksi makar. Â Wiranto mengatakan, polisi memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas sebelum memastikan apa yang direncanakan para aktivis itu sebagai upaya makar.

"Indikasi-indikasi ke arah sana itu Polisi sudah mendapat informasi dan bukti, maka kemudian mengambil satu-satu," kata Wiranto saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Desember 2016.

Sebanyak 11 aktivis ditangkap Kepolisian Jumat pekan lalu, menjelang aksi damai 2 Desember. Sebanyak 7 di antaranya dianggap hendak melakukan aksi makar yang kabarnya sudah dibahas sejak akhir November lalu lewat sejumlah pertemuan.

Ketujuh aktivis yang dianggap akan melakukan aksi makar itu adalah Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Adityawarman Thaha, Kivlan Zein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Ratna Sarumpaet. Mereka satu per satu dijemput dan ditahan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua pada 2 Desember lalu.

Baca:Â TersangkaÂ >Makar, Sri Bintang Tak Bisa Lepaskan Aktivitas Ini

Wiranto mengaku belum bisa memberikan detil baru terkait upaya makar tersebut. Ia berkata, polisi masih mengusut dan mengembangkan lebih lanjut. Salah satu hal di antaranya terkait aliran dana makar.Â

"Temuan-temuan seperti itu gak bisa kemudian dilaporkan ke publik," kata Wiranto. "Ada beberapa informasi yang belum layak disampaikan ke publik. Polisi punya cara untuk mengembangkannya."

ISTMAN MP

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) atas dirinya karena merasa sangkaan dugaan makar tidak tepat ditujukan padanya. Polisi pun berkata sebaliknya.

Ahli pidana Prof Hibnu Nugroho mengatakan agar perdebatan tersebut dibuktikan saja di ranah pengadilan. Menurutnya, jangan sampai nantinya publik terbelah menjadi pro-kontra tentang hal tersebut.

"Gini aja, karena ini kan tafsirnya banyak sekali. Ini kan tafsir dari Pak Bintang, dan tafsir dari kepolisian. Dan kita menghormati tafsir dari Pak Bintang seperti itu, tafsir kepolisian cukup, katanya cukup bukti. Saya kira kalau sekarang memang sudah masuk proses hukum, nah kita bicara itu saja, makanya kalau menurut saya lebih baik kita lanjut ke proses hukum. Bahwa apa yang disampaikan pihak yang bersangkutan diuji di persidangan, gitu. Jadi nanti jangan sampai kita terjebak malah pro dan kontra. Saya melihatnya ke sana," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/12/2016) malam.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar, Baiknya Diuji di Pengadilan

Prof Hibnu Nugroho (Foto: Andi Saputra/detikcom)

Apabila yang dipermasalahkan Sri Bintang termasuk prosedur penangkapan, Hibnu mengatakan ada mekanisme praperadilan. Namun untuk sangkaan dugaan makar, menurut Hibnut tetap seharusnya diuji di depan majelis hakim saja.

"Ada solusi hukum kalau memang penangkapannya, buktinya tidak cukup. Kan ada praperadilan. Prosedurnya, kan gitu kan. Buktinya cukup atau tidak. Sebab memang kita terbelah. Atau kalau kedua yang kita disidangkan, toh kalau tidak terbukti diputus bebas. Nah kita yang di luar ini karena tidak tahu fakta bukti asli, buktinya apa, suratnya bagaimana, berapa bukti yang dikumpulkan, kan kita tidak tahu," ucap Hibnu.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan polisi menjerat Sri Bintang yaitu adanya surat berisi sejumlah poin permintaan, salah satunya agar DPR menggelar sidang pencabutan mandat Jokowi-JK. Pengacara Sri Bintang, Habiburokhman, mengatakan surat tersebut merupakan hal yang masih dalam koridor aturan yang ada. Namun, polisi menyebut surat itulah yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka Sri Bintang dalam kasus dugaan makar.

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(dhn/dhn)

Din Syamsuddin Nilai Tuduhan Makar Berlebihan : Okezone News

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

BANTUL - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai tuduhan makar terhadap 11 orang yang ditangkap saat aksi Damai 212 terlalu berlebihan. Ia tidak melihat mereka yang ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember 2016 akan melakukan tindakan makar.

"Saya kira tuduhan makar itu berlebihan," katanya di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Din juga melihat tudingan makar itu justru membuat munculnya permasalahan baru. Ia melihat usulan yang ingin disampaikan Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan supaya menggelar Sidang Istimewa MPR masih dalam konstitusi.

"Saya kita masih dalam konteks konstitusi kita, mereka dari dulu juga sudah keras (mengkritik pemerintahan), saya kira tujuan mereka juga baik," ungkapnya.

Usulan agar MPR mengadakan Sidang Istimewa, katanya, masih dalam konteks konstitusi, bukan tindakan makar. Ia juga tidak melihat putri proklamator Rachmawati Soekarnoputri ingin berbuat makar.

Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan, tiga dari 10 orang yang diperiksa polisi telah ditahan penyidik lantaran diduga terlibat makar.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dipulangkan dengan alasan subyektivitas penyidik.

"Ketiga orang di sini berinisial J, R, dan SBP, dilakukan penahanan sejak kemarin pukul 22.00 WIB," kata Martinus dalam diskusi bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

(Baca: Pelaku Dugaan Makar Diharapkan Bisa Pulang atas Pertimbangan Usia)

Dari tiga orang yang ditahan, dua di antaranya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, seorang lainnya ditahan karena diduga melakukan perbuatan yang diatur di dalam pasal makar.

"Mereka akan ditahan dalam 20 hari ke depan," kata Martinus.

[embedded content]

(Baca: Penyelidikan 10 Tersangka Makar sejak Tiga Pekan Lalu)

Sebelumnya, polisi mengamankan 10 orang yang diduga terlibat aksi makar. Sepuluh orang tersebut adalah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, dan Rizal Khobar.

(Baca: Polisi Tetapkan Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Jadi Tersangka)

Kompas TV Kuasa Hukum Tersangka Dugaan Makar Datangi Mako Brimob

Polisi Dalami Penyandang Dana Dugaan Makar Rachmawati Soekarnoputri dkk

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Jakarta - Polisi akan mendalami penyandang dana dugaan makar oleh Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan. Sejauh ini penyidik masih terus mengolah data dan bukti yang ditemukan.

"Nanti kan masih dalam pemeriksaan semua, apakah ada uang-uang dari pihak lain. Apakah ada penyandang dana, pasti didalami semua," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli usai konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Adanya kemungkinan tersangka lain, lanjut Boy, bisa saja terjadi. Semua tergantung dari penyidikan anggota di lapangan.

"Jadi tadi, kemungkinan tersangka lain dibilang mungkin, ya mungkin. Kita tunggu saja nanti perkembangan pemeriksaan yang lebih jauh. Barang bukti yang didapat atau alat bukti yang diperoleh penyidik itu nanti dijadikan bahan," paparnya.

Lalu apakah penyidik sudah menemukan bukti itu?

"Belum, sedang dicari," pungkas Boy.

Sebelumnya, polisi menetapkan ada 11 tersangka terkait dugaan makar pada aksi damai 212 kemarin. Delapan di antaranya dibebaskan atas dasar pertimbangan subyektif polisi. Sedangkan tiga tersangka lainnya ditahan di Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan.
(edo/bag)

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, menilai penangkapan 10 aktivis atas dugaan makar sebagai suatu hal yang berlebihan.

Menurut dia, jika dilihat dari usia serta kekuatan yang dimiliki para aktivis tersebut, kecil kemungkinan mereka melakukan hal itu.

"Pak Bintang (Sri Bintang Pamungkas) usianya 70 tahun, Kivlan Zein 70 tahun, Ratna sekitar 60-an mendekati akhir, masa aki-aki dan nini-nini dituduh makar? Ini intelijennya bagaimana?" kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Ia mengatakan, beberapa waktu terakhir sempat muncul isu terkait aksi unjuk rasa yang menuntut digelarnya sidang istimewa ke MPR. Tuntutan juga dilakukan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar ke UUD 1945.

Menurut Habiburokhman, tuntutan itu bukanlah sebuah upaya makar.

Sebaliknya, kata dia, cara penyampaian tuntutan melalui parlemen merupakan suatu hal yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia.

"Mau demo ke DPR atau menuntut sidang istimewa, siapa pun boleh melakukannya, tetapi faktanya kan tidak begitu amat," kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, dari sejumlah aktivis yang ditangkap, tidak semuanya berencana mengikuti kegiatan aksi doa bersama kemarin.

Sebagian ada yang ditangkap saat berada di rumah. Adapun musisi Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet ditangkap saat berada di hotel yang dekat lokasi doa bersama.

"Ahmad Dhani dan Ratna itu menginap di Sari Pan Pacific itu karena untuk mempermudah ke Monas," kata Habiburokhman.

Kompas TV 3 Tersangka Dugaan Makar Ditahan

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Sunday, December 4, 2016

Din Syamsuddin Nilai Tuduhan Makar Berlebihan : Okezone News

Saturday, December 3, 2016

Tiga Orang Ditahan karena Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Dipulangkan

Polisi Dalami Penyandang Dana Dugaan Makar Rachmawati Soekarnoputri dkk

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Saturday, December 3, 2016

Social Profiles

Arsip Blog