Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for tentu

Showing posts sorted by date for query tentu. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

"Satu, adanya dokumen. Tapi isinya dokumen apa, tentu ini jadi catatan bagi penyidik. Kedua, adanya video yang di-upload, kemudian adanya pemberitaan yang berisi tentang statement ajakan. Kemudian, keempat bukti transfer dari seseorang ke orang lain," ucap Martinus.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

"Adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya pemufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang, atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," tandas Martinus.

Polisi juga akan memeriksa saksi dan ahli terkait kasus dugaan makar serta permufakatan jahat yang menjerat sejumlah tokoh nasional ini. Pemeriksaan tersebut sekaligus untuk menelusuri kemungkinan adanya penyandang dana dalam upaya makar itu.

"Masih dikembangkan oleh penyidik (siapa penyandang dana), nanti kita masih memerlukan beberapa saksi, ahli, saksi bahasa, dan lain-lain," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

Saat dihubungi terpisah, penasihat hukum Rachmawati, Aldwin Rahadian menyatakan kakak politikus Megawati Soekarnoputri itu masih dalam masa pemulihan. Sebab, kondisi kesehatan putri Sang Proklamator itu sempat turun drastis saat penangkapan pada Jumat pagi.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Sebab, Rachmawati sama sekali tidak memiliki niatan berbuat makar. Menurut Aldwin, sudah bukan rahasia umum kliennya itu memang kerap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Ahmad Dhani memberikan keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap presiden di Mako Brimob Kelapa Dua , Depok, Jawa Barat, Sabtu dinihari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,ï¿½Jakartaï¿½- Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaï¿½Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya siang tadi, Iriawan mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru yang diduga membahas makar. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilakukan beberapa kali, dua di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri dan Rumah Kedaulatan Rakyat.

Iriawan menyebutkan, dalam rapat tersebut, ada rencana untuk menggulingkan penguasa. Selain delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, Hatta Taliwang dan musikus Ahmad Dhani juga ikut dalam pertemuan tersebut. Saat ini, Ahmad Dhani menyandang status tersangka dalam kasus penghinaan presiden.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pertemuan kliennya di dua lokasi tersebut. Namun dia menyatakan tidak mengerti tindakan mana yang disebut makar oleh Kepolisian. Menurut dia, kliennya bersama sejumlah pihak yang turut ditangkap beberapa waktu lalu pun belum tentu ada relevansinya.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

Habiburokhman menuturkan, pertemuan yang dilakukan kliennya itu kebanyakan terbuka dan membahas hal-hal standar dan masih dalam batas konstitusional. Selain itu, rencana aksi ke MPR pada 2 Desember dalam konteks mendesak sidang istimewa buat dia juga masih dalam koridor konstitusional.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

ï¿½

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Wednesday, December 7, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog