Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for dipegang

Showing posts sorted by relevance for query dipegang. Sort by date Show all posts

Saturday, December 3, 2016

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas
Sabtu, 3 Desember 2016 | 12:41

[JAKARTA] Mabes Polri menyatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap jelang aksi super damai zikir dan tausiah 212 kemarin. Dari 11 orang yang dikategorikan sebagai 'penumpang gelap' itu hanya tiga orang yang ditahan sementara 8 orang tidak dikenakan penahanan.

â€Tujuh orang yang dikenakan Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87 KUHP yaitu Bapak (Mayjen Pur) Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Pur) Adityawarman, Ibu Ratna Sarumpaet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko, Bapak Alvinindra Al Fariz yang ditangkap di Tanah Sereal, dan Ibu Rachmawati Soekarno Putri,â€ kata Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Dikatakan, penyidik atas dasar subyektifitasnya tidak melakukan penahanan pada mereka. Ketujuh orang ini telah dikembalkan ke keluarga alias tidak dilakukan penahanan setelah menjalani periksaan 1 x 24 jam. Meski tidak dikenakan penahanan tapi proses penyidikan tetap dijalankan.

â€Dimungkinkan dalam kasus ini bisa ada tersangka tambahan, tapi belum bisa saya pastikan. (Soal tidak ditahan) juga ada penilaian kemanusiaan karena menahan itu tidak harus. Yang penting penyidik tidak merasa dipersulit. Hubungan detail antar mereka akan dibuka di pengadilan karena itu soal konten, kualitas alat bukti, dan digital forensik. (Siapa pimpinanya) nanti akan terungkap,â€ lanjutnya.

Bukti yang dimiliki Polri adalah tulisan tangan dan hasil monitoring percakapan elektronik diantara mereka yang sudah dipantau 20 hari terakhir ini. Intinya mereka akan mengajak dan memanfaatkan massa yang hadir pada aksi 212 untuk menduduki DPR/MPR dan lalu merencanakan pemaksaan untuk melakukan Sidang Istimewa.

â€Ujungnya mereka menuntut untuk melakukan pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tataran inskontitusional yang harus dicegah. Ini makar, permufakatan jahat sebelum (itu benar) terjadi maka mereka ditangkap. Inilah yang dimainkan oleh penyidik. Saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah dipegang oleh penyidik,â€ sambungnya.

Untuk tersangka ke delapan, masih kata Boy, adalah Sri Bintang Pamungkas. Aktivis kawakan ini dikenakan penahanan. Dia dijerat karena berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube pada November 2016 yang berisi ajakan dan penghasutan kepada masyarakat luas.

â€Bukti rekaman juga sudah ada dan diamankan penyidik. Kita juga memeriksa saksi ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kasusnya dijerat pasal yang sama namun dipisahkan dengan tersangka yang lain,â€ tambahnya.

Untuk tersangka ke sembilan adalah musisi Ahmad Dhani yang dijerat Pasal 207 KUHP. Ini adalah pasal terkait penghinaan kepada penguasa dan untuk itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari masyarakat. Dhani juga tidak dilakukakan penahanan.

â€Terakhir ada dua kakak beradik, Zamron dan Rizal, yang ditahan dan disangka berkaitan dengan hate speech, kebencian, dan menyebarkaluaskan informasi yang berkaitan dengan isu SARA sesuai Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU 11/98 tentang ITE,â€ sambungnya.

Mereka juga dijerat Pasal 107 dan atau Pasal 110 KUHP. Ada beberapa barang bukti disita dari mereka termasuk alat-alat komunikasi yang digunakan oleh yang bersangkutan yang diketahui aktif melakukan posting informasi yang bernuansa kebencian paska aksi 411 lalu.

Postingan mereka itu dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan semacam kemarahan dan ansitpati massa kepada pihak tertentu dan terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan keduanya, yang ditahan di Polda Metro bersama Sri Bintang, dianggap tidak mendidik bagi masyarakat. [FAR/H-12]

Makar Beda dengan Kritik ke Pemerintah

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Jakarta - Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.

"Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda. Kritik memberikan masukan kepada pemerintah dengan pandangan kritis lumrah di negara demokrasi. Tetapi hukum tetap harus dipegang," ujar Kadiv Humas Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Kita harus sadar bahwa ada hukumnya. Jadi jangan sampai di negara hukum kita serba boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga yang akan kita sadarkan ke masyarakat," paparnya.

Sementara itu, dalam kaitan makar, kata Boy, ketujuh tersangka telah membuat suatu rencana dalam aksi demo 212 kemarin. Mereka diduga akan menduduki MPR dan DPR. Ketujuh tersangka itu adalah Kivlan Zen, Adityawarman Thaha, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain," paparnya.

Boy mengatakan tindakan polisi adalah upaya pembelajaran hukum di era demokrasi. Sebab, kebebasan itu tidak mutlak seenaknya begitu saja.

"Hukum diyakini menjadi sebuah produk. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai terjadi pemahaman yang nanti keliru. Jadi kebebasan kita yang dibatasi oleh hukum. Itu konsekuensinya negara hukum," pungkasnya.
(bag/tor)

Kiki Syahnakri Minta Isu Makar Dihentikan

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menilai Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman tidak pernah merencanakan makar terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Kiki pun meminta agar isu tersebut tidak dibesarkan dan ditanyakan kembali.

"Nggak ada mereka mau makar, ngarang itu ya, jadi itu barangkali tidak usah dibesar-besarkan lagi," kata Kiki kepada wartawan yang meminta komentarnya atas kasus dugaan makar yang membeli Kivlan Zen dan Adityawarman.

Kiki menambahkan, isu dugaan makar tersebut sebaiknya tidak dibahas lebih jauh agar tidak menimbulkan keresahan.

"Lebih baik nggak usah dibahas, yang diperlukan adalah merapatkan barisan ini, artinya barisan nasional," ujar Kiki seusai Pengukuhan Pengurus PPAD periode 2016-2021 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (5/12) siang.

Mantan Wakil Presiden, Jenderal (Purn) Try Sutrisno menyatakan, dirinya menganggap tidak ada pihak yang merencanakan makar. Namun Try juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan terhadap tokoh yang diduga merencanakan makar.

"Sudah ditangani, kita tunggu saja," ujar Try seusai menghadiri Pengukuhan Pengurus PPAD.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengawal proses hukum yang kini sedang berjalan. "Prosesnya kan sudah berjalan, dari situ akan keluar informasi resminya," katanya.

Sebelumnya, dua purnawirawan perwira tinggi TNI, yakni Kivlan Zein dan Adityawarman diperiksa polisi atas dugaan hendak melakukan makar.

Selain keduanya, sejumlah tokoh juga dimintai keterangan di antaranya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Sri Bintang Pamungkas.

Seluruhnya dijemput polisi pada Jumat (2/12) dini hari atau beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam III atau Aksi 212.

Lebih jauh, Try Sutrisno mengimbau masyarakat Indonesia agar tetap tenang menghadapi munculnya isu makar. Ia meminta masyarakat lebih cerdas dalam memandang adanya isu tersebut sehingga tidak mudah terpecah belah.

"Saya minta masyarakat tetap tenang, tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan, jangan mudah diadu domba," ujar Try.

Menurutnya, sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipegang teguh oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

"Kita tetap punya komitmen akan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli," katanya. (fitri wulandari)

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR